Professional Experience

Selama berkarir sebagai Konsultan Hukum, Dudi memperoleh pengalaman dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan hukum dibidang Perbankan & Pembiayaan, Perusahaan, Ketenagakerjaan, Ketengalistrikan termasuk Independent Power Producer (IPP), dan Penanaman Modal Asing.

Perbankan

Bekerja pada Remy & Partner telah memberikan cukup pengalaman kepada Dudi dalam memahami dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan khususnya Perbankan. Dibawah bimbingan Tini S. Akil, S.H., LL.B., LL.M. selaku Partner pada Remy & Partner, Dudi terlibat dalam penyelesaian permasalahan terkait hukum perbankan antara lain:

  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan;
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) pada Lembaga Perbankan;
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Risiko Penggunaan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) untuk Penyelamatan Kredit oleh Bank;
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Kajian Mengenai Mekanisme Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris pada Bank BUMN;
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Perlindungan dan Upaya Hukum Bank sebagai Pemegang Obligasi Apabila Emiten Wanprestasi;
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Bank dan Pengembang (Perjanjian Payung) sebagai Dasar Pembuatan Perjanjian Jaminan (Assecoir);
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Resiko Bank Apabila Bank Menerima Agunan yang Terbukti Mengandung Cacat Hukum;
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Pemberian Kredit Perumahan Rakyat (KPR) oleh Bank kepada Pegawai Honorer;
  • Review Perjanjian Free Dining Nasabah Bank BUMN;
  • Review Perjanjian Kerjasama Manage Service Kebutuhan Mesin Core Banking dan Sewa Lokasi (Collacation) Data Center antara Bank BUMN dengan PT Telkom;
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Pemberian Kerdit Kepada Badan Usaha Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Pelaksanaan Partisipasi Risiko dan Review Perjanjian Partisipasi Risiko dalam Rangka Rencana Pemberian Kredit Konstruksi;
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Rencana Pembelian Kembali (Clean Up Call) dalam rangka KIK EBA (Efek Beragun Aset);
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“RPOJK”) dan Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (“RSEOJK”) tentang Uji Kemampuan dan Kepatuhan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris bagi Bank Umum;
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Pemberian KPR Kepada PNS dengan skema Peralihan Hak atas Tanah Didahului dengan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga;
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Pembukaan Rekening Penampungan Program Pengembangan Operasional (PPO) dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN);
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Peralihan Obyek Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) oleh Bank;
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Perjanjian Kerjasama antara PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan Bank BUMN tentang Penjaminan Garansi Bank;
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Jabatan Rangkap dan Independensi Direktur Kepatuhan Bank BUMN;
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Dampak Hukum bagi Bank Dalam Hal Keabsahan dari RUPSLB yang mengubah Anggaran Dasar Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Mitigasi Risiko oleh Bank Dalam Realisasi KPR/KPA dengan PPJB;
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Mitigasi Risiko Pengurusan Penyelesaian Sertipikat Agunan KPR/KPA;
  • Penyusunan Perjanjian Kesepakatan Bersama, Perjanjian Penyerahan Collateral, Perjanjian Pengosongan Collateral Dan Kuasa Untuk Menjual dalam Rangka Melindungi Kepentingan Bank;
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Pengajuan Kredit Sindikasi oleh Debitur yang Masuk Kedalam Daftar Hitam (Black List);
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Cadangan Risiko Operasional untuk Kepentingan Perusahaan;
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Cek/Bilyet Giro Palsu
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Pelaksanaan Klausula Tambahan dalam Perjanjian Kredit dan Asas Milik Bedding, Larangan Pemberian Kuasa Mutlak, Serta Larangan Penggunaan Klausula Baku
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait transaksi jual beli KPR/KPA yang dibiayai Bank tidak sesuai dengan harga transaksi real (AJB dan NJOB Tidak Sesuai);
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Rencana Perusahaan melakukan investasi di sektor Property dengan tanah Hak Pengelolaan (HPL) dan Hak Pemanfaatan atas Bangunan;
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Perubahan Status Tanah SHGB menjadi Tanah yang Dikuasai Oleh Negara;
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Status dan Penghapusan Aset Bank Dalam Likuidasi.

Perusahaan

Hukum Perusahan merupakan dasar bagi seorang Konsultan Hukum sebelum memahami Hukum Perbankan, Hukum Pasar Modal, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Ketenagalistrikan. Keterlibatan Dudi dalam penyelesaian permasalahan Hukum Perusahaan antara lain:

  • Pemberian Pendapat hukum terkait Kompetensi Pengurus Perseroan yang Bertindak untuk Perseroan Namun Belum Dewasa (Cukup Umur);
  • Pemberian Pendapat hukum terkait Rebranding terhadap Nama dan Logo Bank BUMN;
  • Review Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan.
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Pemberian Kendaraan Dinas kepada anggota Direksi Bank melalui Skema Sewa dengan Opsi Beli;
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Proses Pengadaan ICT & SDM IT oleh Bank BUMN dengan metode Pemilihan Langsung;
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Opsi Penyertaan Modal oleh Bank BUMN dalam rencana penyertaan modal secara bersama-sama dengan anggota HIMBARA untuk Pembentukan Perusahaan Prinsipal dalam Mendukung National Payment Gateway.
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Kedudukan Board Manual dalam Hirarki Peraturan Intern Bank internal;
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Dokumen Elektronik dan Otorisasi Tandatangan Elektronik;
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Organ Pembina Yayasan Kesehatan yang Dijabat Oleh Direksi BUMN Secara Ex-Officio serta Kekayaan Yayasan yang didirikan Perusahaan BUMN;
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Implikasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Mata Uang Terhadap Kegiatan Usaha Peruahaan BUMN dibidang Surveyor;
  • Review Perjanjian Induk dan Sales And Purchase Agreement antara Perusahaan BUMN dengan Perusahaan Swasta Nasional;
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Bentuk Kerjasama Operasi (KSO);
  • Review Non Disclosure Agreement (NDA);
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Kewenangan Bertindak Anggota Direksi yang antar Organnya Masih dalam Sengketa Perdata;
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Pemblokiran Rekening Giro Perseroan oleh Bank akibat Perselisihan Internal Pemegang Saham Perseroan;
  • Pendirian dan Pengurusan Pelaporan Kegiatan Usaha Penanaman Modal Asing (Perusahaan Joint Venture Indonesia dan Jepang) seperti PT. Cuestu Tjokro Indonesia, PT. Kanzaki Tjokro Machine Tools Indonesia, PT YKT Gear Indonesia, PT Kasuya Seiko Indonesia.

Peradilan

M. Yahya Harahap, S.H., selaku Managing Partner pada Remy & Partner merupakan seorang pakar Hukum Acara dan Hukum Perusahaan di Indonesia. Dibawah bimbingan dan pengawasannya, Dudi terlibat dalam penyelesaian permasalahan berikut:

  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Posisi Hukum Tergugat I dan Tergugat IV dalam Perkara No. 464/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT;
  • Pengajuan Gugatan Perlawanan terhadap Eksekusi Jaminan yang dilakukan oleh Bank Swasta;
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Penitipan Uang Hasil Sitaan Barang Bukti Tindak Pidana;
  • Pemberian Pendapat hukum terkait Penyelesaian Kredit yang Agunannya di Sita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Melalui Pengadilan Negeri;
  • Penyusunan Kontra Memori Kasasi  Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan  Nomor Perkara 48/Pid.Sus.TPK/2014/PT.Mdn Tanggal 5 Pebruari 2015 jo. No. 47/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn Tanggal 3 Oktober 2014;
  • Penyusunan Hand Book Pemeriksaan Saksi Dan Ahli Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
  • Penyusunan Hand Book Pemeriksaan Saksi Dan Ahli Dalam Sidang Pengadilan Niaga;
  • Penyusunan Hand Book Pemeriksaan Saksi Dan Ahli Dalam Perkara Pidana Umum dan Pidana Khusus;
  • Penyusunan Hand Book Pemeriksaan Saksi Dan Ahli Dalam Perkara Perdata;
  • Penyusunan Hand Book Pemeriksaan Saksi Dan Ahli Dalam Perkara Perselisihan Hubungan Industrial;
  • Penyusunan Hand Book Pemeriksaan Saksi Dan Ahli Dalam Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara;
  • Penyusunan Hand Book Pemeriksaan Saksi Dan Ahli Dalam Perkara Perselisihan Hubungan Industrial;
  • Mewakili Perusahaan Swasta Nasional dalam Penyampaian Somasi, Pendampingan dan Negosiasi melawan Perusahaan BUMN yang diwakili oleh kuasanya yaitu Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam Perselisihan yang terjadi karena kerusakan kapal Perusahaan Swasta akibat kebakaran dilokasi docking Perusahaan BUMN.

Ketenagakerjaan

Bekerja sebagai Industrial Relation pada salah satu manufacturing company dan multinational finance company, telah memberikan cukup pengalaman kepada Dudi dalam memahami permasalahan Hukum Ketenagakerjaaan. Berkecimpung dengan hal-hal yang bersifat Administratif sampai dengan penyelesian sengketa pada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Adapun keterlibatan Dudi dalam menyelesaikan permasalahan Hukum Ketenagakerjaan antara lain sebagai berikut:

  • Penyusunan dan Perubahan Perjanjian Kerja Bersama, Peraturan Perusahaan, Kebijakan Perusahaan, Perjanjian Kerja (PKWT/PKWTT), Pejanjian Conflict of Interest serta perjanjian dalam Bidang Ketenagakerjaan lain;
  • Pelaksanaan Disciplinary Meeting, Penjatuhan Sanksi (coaching letter, reprimand letter dan warning letter);
  • Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja yang melanggar Peraturan Perusahaan Pendapat hukum terkait Penggunaan Jasa Debt Collector oleh Bank;
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Alih Daya oleh Bank Untuk Penagihan Kredit Kolektibilitas 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima);
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Terhadap Pegawai dan Alat Bukti Sumpah;
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Pertanggungjawaban Perusahaan Penyedia Tenaga Outsourcing;
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Status Karyawan BUMN  Sebagai Terdakwa Tindak Pidana;
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Ketenagakerjaan  Kantor Cabang BUMN di Luar Negeri.

Ketenagalistrikan

FS LawFirm merupakan tempat Dudi memahami hukum Perusahaan dan Ketenagalistrikan secara lebih detail dan mendalam. Dibawah bimbingan Erlangga Kurniawan, S.H., M.H., C.L.I selaku Partner pada FS LawFirm, Dudi terlibat dalam menyelesaikan permasalahan hukum sebagai berikut:

  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Domestic Market Obligation (DMO) Energi untuk Pembangkit Listrik;
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Perubahan Skema Ekuitas Pendanaan dan Risiko Pengakhiran Perjanjian Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Transmisi 500 KV;
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Pemberian Bridging Loan atau Shareholder Loan Dalam Rangka Penambahan Modal Disetor untuk keperluan Akuisisi Perusahaan Batubara Mulut Tambang dalam rangka Pengembangan PLTU Mulut Tambang;
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait rencana Aksi Korporasi Peningkatan Kepemilikan Saham untuk Pengembangan Pembangkit PLTU MT;
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Nilai Jaminan Pelaksanaan dan Project Development Cost Account (PDCA) Terkait Kelanjutan Proses Pengadaan PLTA Independent Power Producer (IPP);
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Rencana Aksi Korporasi Persetujuan Peningkatan Modal Disetor dari Anak Perusahaan dalam Rangka Pengembangan PLTU.
  • Pemberian Pendapat Hukum terkait Kemungkinan Keikutsertaan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPLK-PK) dalam Proyek Pembangkit Listrik.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
WhatsApp chat