Menakar Ancaman Migas Sumbar

Segenap masyarakat dan pemerintah daerah Sumbar pasti bergembira mendengar kabar bahwa sumber cadangan baru minyak dan gas yang berada di Kabupaten Sijunjung akan segera mulai berproduksi. PT Rizki Bukit Barisan Energi selaku kontraktor kontrak kerja sama (“Kontraktor”) dikabarkan sudah melakukan pengeboran sumur eksplorasi sejak tahun 2008. Diperkirakan, potensi gas yang dihasilkan sebesar 35 mmscfd (juta kaki kubik) per hari atau setara dengan 210 Mega Watt (MW) listrik (Republika.co.id, 29/9/2018).

Kegiatan industri hulu minyak dan gas bumi (migas) tentulah memberikan multiplier effect hingga masyarakat lapis bawah. Industri hulu migas dapat memberikan tambahan pendapatan serta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Industri ini juga dapat mendukung pembangunan daerah dengan adanya bagi hasil migas. Terdapat juga kewajiban kewajiban sosial bagi perusahaan kontraktor menjalankan program corporate social responsibility (CSR). Di samping itu, daerah juga dapat ikut berpartisipasi dengan ikut serta menjadi pemegang saham (participating interest) pada perusahaan Kontraktor dengan besaran maksimal 10 persen (“PI 10%”).

Di tengah euforia potensi keuntungan yang diharapkan tersebut, masyarakat terutama pemerintah daerah tidak boleh lalai sehingga bertindak ceroboh (imprudent). Fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit ancaman atau risiko kerugian dalam kegiatan industri hulu minyak. Tidak sedikit pula pejabat yang berakhir di meja hijau Pengadilan.

Pembentukan BUMD Pengelola PI 10%

Sesuai amanat ketentuan Pasal (2), Pasal (3) dan Pasal (8) Permen ESDM No. 37/2016, Kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada BUMD. Salah satu syarat agar BUMD berhak memperoleh penawaran PI 10% adalah tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan participating interest. Sedangkan jangka waktu untuk penyiapan BUMD penerima penawaran PI 10% paling lama 1 tahun kalender sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Kepala SKK Migas untuk mempersiapkan BUMD penerima PI 10%. Supaya tidak kehilangan kesempatan dan berpacu dengan waktu, pemerintah daerah Sumbar pada akhirnya mengesahkan pendirian BUMD penerima penawaran PI 10% dengan nama PT Sijunjung Sumbar Energi (“PT SSE”).

Permasalahan tentu tidak berhenti dengan telah didirikan BUMD baru tersebut, masih banyak pembenahan dan pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa BUMD khususnya di Sumbar belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Sebagian besar BUMD bertindak tidak efisien, hampir selalu merugi, tidak menyumbang kepada pendapatan daerah, kualitas SDM rendah dan tidak profesional, tidak bersaing, pelayanan lemah, kurang perhatian terhadap pemeliharaan aset, serta berproduktivitas rendah. 

Oleh karena itu, adalah penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan diterapkannya prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada PT SSE. Memastikan tidak adanya conflict of interest dalam organ pengurus maupun pengawas PT SSE. Memastikan bahwa orang-orang yang menduduki kursi jabatan Direksi ataupun Komisaris PT SSE adalah mereka yang mempunyai kemampuan, berpengalaman, serta bersikap profesional dalam mengelola participating interest. Jika hal tersebut tidak dapat dipastikan, maka pembentukan PT SSE hanya akan mengancam dan membawa petaka pada Daerah Sumbar.

Uji Tuntas (Due Diligence) Dalam Rangka PI 10%

Berdasarkan Pasal 9 Permen ESDM No. 37/2016, setelah BUMD menyatakan minat dan kesanggupan untuk menerima penawaran PI 10% dari Kontraktor, BUMD dalam jangka waktu 180 hari kalender melakukan uji tuntas (due diligence) dan akses data lapangan. Secara umum due diligence merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menilai atau mengaudit secara menyeluruh segala aspek berkaitan dengan perusahaan, meliputi antara lain aspek teknis, aspek keuangan dan perpajakan, serta aspek hukum. 

Dokumen due diligence akan memperlihatkan potensi risiko yang akan dihadapi diikuti dengan langkah untuk memitigasi-nya. Dokumen tersebut juga akan sangat menentukan apakah PT SSE perlu “meneruskan” atau “tidak meneruskan” minat dan kesanggupan menerima penawaran PI 10%. Untuk itu, adalah penting bagi PT SSE dan pemerintah daerah memastikan bahwa pihak yang melakukan uji tuntas (due diligence) merupakan konsultan berpengalaman, handal dan profesional di bidangnya.

Jangan sampai PT SSE dan pemerintah daerah menganggap dokumen uji tuntas (due diligence) sebagai syarat administratif yang bersifat formalitas belaka. Meskipun mempunyai skema yang berbeda, fakta menunjukkan bagaimana mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan dituntut ke meja hijau karena “dianggap” tidak melakukan due diligence dalam menyetujui participating interest pada investasi Blok Basker Manta Gummy (BMG) (Kompas.com, 24/05/2019).

Skema Kerja Sama BUMD dengan Kontraktor

Skema penawaran PI 10% BUMD dilaksanakan melalui skema kerja sama antara BUMD dengan Kontraktor (Pasal 12 Permen ESDM No. 37/2016). Skema tersebut dilakukan dengan cara pembiayaan terlebih dahulu oleh Kontraktor terhadap besaran kewajiban BUMD dalam PI 10%. Dengan demikian, PT SSE tidak perlu mengeluarkan modal terlebih dahulu untuk membayar PI 10% yang ditawarkan Kontraktor. 

Meskipun demikian, PT SSE dan pemerintah daerah harus tetap teliti dalam merumuskan hak dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama dan Perjanjian Pengalihan PI 10%. Harus dipastikan bahwa setiap tahunnya terdapat penerimaan bagi hasil produksi migas dalam jumlah tertentu, meskipun pada saat bersamaan terdapat kewajiban PT SSE melakukan pengembalian pembiayaan Kontraktor. Jangka waktu pengembalian sampai dengan terpenuhinya kewajiban PT SSE perlu diperhatikan, sehingga dapat mencegah terbebani-nya APBD untuk operasional PT SSE.

Bagaimanapun juga, posisi PT SSE merupakan pemegang saham minoritas yang tidak dapat berbuat banyak. Untuk itu, sejak semula perlu dipikirkan hak-hak yang hendak dilindungi. Bagaimanapun juga industri hulu migas merupakan industri dengan keuntungan tinggi dengan risiko yang tinggi pula. Bagaimana jika terjadi hal-hal yang menghentikan operasional industri hulu migas yang berada di Kabupaten Sijunjung tersebut. Sebagai pemegang saham minoritas, tentu saja PT SSE tidak mempunyai hak suara yang cukup untuk menentukan keberlangsungan operasi industri tersebut. Lalu, bagaimana dengan kewajiban pengembalian pembiayaan Kontraktor dalam rangka PI 10% oleh PT SSE? (*)

Padang Ekspress 11 September 2019 (Editor : Elsy Maisany)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
WhatsApp chat