Nasib BUMD Sumbar

Salah satu tujuan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah serta memperoleh laba atau keuntungan (Pasal 331 ayat (4) UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah). Pada kenyataannya, pencapaian tujuan tersebut masih jauh panggang dari api. Sebagian besar BUMD di Indonesia khususnya Sumatera Barat tidak berkontribusi banyak, bahkan justru membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan laporan BPKP bulan Agustus 2019, laba yang diperoleh dari total 1.097 BUMD adalah sebesar Rp 10,37 triliun. Jumlah tersebut sekitar 3 persen dari total aset BUMD yaitu Rp 340,12 triliun. Dari 3 persen tersebut, hampir semuanya diperoleh dari keuntungan 26 Bank Pembangunan Daerah yang notabenenya juga mengandalkan kredit konsumsi pegawai negeri sipil (Kompas.id, 28/8/2019).

Kondisi BUMD Sumbar

Kondisi aktual nasib BUMD di Sumbar tentu saja tidak jauh berbeda. Berdasarkan preliminary research yang dilakukan, setidaknya terdapat 6 BUMD di Sumbar. Sebelumnya, Pemprov Sumbar memutuskan untuk melakukan pembubaran dan likuidasi terhadap 2 BUMD yaitu PT Dinamika Sumbar Jaya dan PT Andalas Tuah Sakato. Alasan pembubaran tersebut dapat ditebak dengan mudah, yaitu kedua BUMD tersebut tidak membawa keuntungan kepada daerah. Keputusan untuk melakukan pembubaran BUMD bagi yang berpikir pendek tentu saja hal yang tepat. Namun patut dipertanyakan apakah langkah tersebut sudah merupakan opsi dan jalan terakhir. Jika tidak, maka dapat dipastikan akan menyusul beberapa BUMD yang menunggu giliran untuk dibubarkan. 

Memaksimalkan Penerapan Prinsip GCG di BUMD

Hal yang ditakutkan adalah, bukan perusahaan BUMD yang tidak dapat bersaing dan membawa keuntungan, akan tetapi pemerintah daerah yang tidak mendorong diterapkannya prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan BUMD. Padahal Pasal 343 ayat (1) huruf d UU 23/2014 telah mengamanatkan agar pengelolaan BUMD harus memenuhi unsur tata kelola perusahaan yang baik atau GCG. 

Memperhatikan prinsip corporate governance yang dirumuskan oleh The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), pengurus suatu perusahaan haruslah dapat melakukan penilaian independen objektif atas urusan perusahaan. Oleh karena itu, adalah suatu kekeliruan jika orang yang ditetapkan sebagai anggota komisaris atau direksi BUMD merupakan mereka yang mempunyai kedekatan dengan pejabat daerah tanpa mempertimbangkan kompetensi dan profesionalitasnya. 

Jika komisaris atau direksi BUMD lebih mengutamakan faktor kedekatan dengan pejabat pemerintah daerah (baik eksekutif maupun legislatif/DPRD), maka dapat diduga mereka akan lebih mengakomodir kepentingan para pejabat yang merekomendasikan-nya. Lebih besar terbuka peluang bagi oknum pejabat tersebut untuk melakukan “pemerasan” secara tidak langsung terhadap BUMD.

Di samping itu, pemerintah daerah harus pula memperkecil potensi konflik kepentingan (conflict of interest) dalam menjalankan pengurus dan pengawasan BUMD. Adalah suatu kekeliruan, ketika direksi dan komisaris BUMD lebih banyak berasal dari pejabat yang juga merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Adalah kesalahan, ketika menempatkan satu orang pada waktu bersamaan menduduki kursi direksi atau komisaris pada beberapa BUMD. 

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memahami akan pentingnya pengurus atau pengawas BUMD yang berasal dari pihak independen. Dalam arti, independen dari kontrol pemegang saham (shareholders) yaitu pemerintah daerah ataupun kontrol-kontrol lainnya. Pengurus dari unsur independen sangat dibutuhkan untuk memberikan pandangan dan keputusan yang objektif (objective judgement). 

Penyelamatan melalui Merger atau Konsolidasi BUMD

Tindakan korporasi (corporate action) berupa penggabungan (merger), atau peleburan (konsolidasi) merupakan bentuk langkah yang patut diambil. Dengan tujuan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan atau untuk menyelamatkan suatu perusahaan di ambang kebangkrutan. Tindakan tersebut juga dapat dan perlu dilakukan terhadap BUMD yang bergerak pada sektor usaha yang sama atau serupa. 

Dengan dilakukannya merger atau konsolidasi, maka seluruh kekayaan (aktiva) maupun utang (pasiva) perusahaan perusahaan yang melakukan penggabungan atau peleburan akan menjadi satu kesatuan. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa ketersediaan dana, modal, dan aset akan lebih besar dari keadaan BUMD sebelum bergabung. 

Di samping itu, pengurusan BUMD akan menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dapat bersaing dan mempunyai kinerja lebih baik. Tidak ada lagi kondisi satu orang pada waktu bersamaan menduduki kursi direksi atau komisaris pada beberapa BUMD. Dari sisi pekerja, juga akan lebih memberi harapan karena masih terbuka opsi dan kesempatan untuk tetap bekerja.

Pembubaran dan Likuidasi BUMD

Pembubaran yang diikuti proses pemberesan aktiva dan pasiva BUMD (likuidasi) merupakan opsi terakhir yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah. Namun demikian, tetap saja tindakan tersebut merupakan tindakan bodoh yang seperti kehilangan harapan. Apalagi jika ternyata tindakan tersebut diawali oleh ketidakmampuan pemerintah daerah dalam merekrut dan menunjuk anggota Direksi atau komisaris yang kompeten serta profesional dengan cara transparan.

Lebih parahnya, jika ternyata BUMD tersebut sama sekali belum memberikan hasil apa-apa bagi daerah. Dengan dilakukannya pembubaran dan likuidasi, maka BUMD tidak lagi dapat menjalankan bisnisnya. Penunjukan likuidator untuk pemberesan aset dan utang tentu saja tidak dibayar dengan “daun”. Terdapat pula kemungkinan “oknum” yang berusaha mengais remah-remah pembubaran BUMD secara melawan hukum. Para pekerja otomatis di PHK sehingga menambah pengangguran di daerah. Pada akhirnya, pendirian BUMD semakin jauh bahkan bertentangan dengan tujuan yang telah diamanatkan UU 23/2014.

Pandang Ekspres 06 September 2019 (Editor : Elsy Maisany )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
WhatsApp chat