Pemberian Bonus, Fasilitas, Uang Servis, atau Saham kepada Pekerja, Apakah Wajib?

Pemberian Bonus

Pada dasarnya pemberian bonus bukan merupakan hak normatif dan dapat dikategorikan sebagai “hal-hal lain” yang dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4) UU 13/2003. Bonus menjadi hak normatif pekerja apabila telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, PP atau PKB. Dengan dijanjikannya pemberian bonus oleh pengusaha, maka sesuai dengan asas pacta sun servanda yang dipancangkan Pasal 1338 KUHPerdata pekerja mempunyai hak untuk menuntut pembayaran bonus dari pengusaha. [1] 

Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya“.

Pemberian bonus oleh perusahaan biasanya digantungkan atas keuntungan yang sesuai atau melebihi target yang telah direncanakan/ditetapkan perusahaan. Sedangkan besaran bonus yang diterima pekerja juga digantungkan hasil penialaian prestasi kerja (performance) masing-masing pekerja.

Pada praktinya, penilaian tersebut mengacu Key Performance Indicator (KPI), sebagai tujuan (goals) yang disusun secara kuantitatif atau non-kuantitatif sesuai dengan tujuan perusahaan dan digunakan untuk mengevaluasi kinerja pekerja serta penyelesaian Tujuan Individual, Kecakapan Kepemimpinan/ Kompetensi, Nilai-nilai Perusahaan, serta pencapaian Tujuan Keuangan. Dalam hal seorang pekerja memenuhi 100% target kerja (sesuai harapan), maka pastilah pekerja tersebut akan menerima bonus yang lebih besar dibandingkan pekerja lain yang hanya memenuhi 75% target kerja (di bawah harapan).

Pemberian Fasilitas

Fasilitas merupakan kenikmatan dalam bentuk nyata ataupun natura yang dapat diberikan oleh pengusaha bagi pekerja dalam jabatan/pekerjaan tertentu atau kepada seluruh pekerja.[1] Pemberian tersebut bersifat khusus. Dengan tujuan, untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Sebagaimana halnya pengaturan bonus, pemberian fasilitas pada dasarnya juga bukan merupakan hak normatif. Pemberian fasilitas menjadi “hak normatif” pekerja apabila telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, PP atau PKB atau perjanjian lain.

Adapun contohnya seperti: fasilitas kendaraan antar jemput pekerja; pemberian makan secara cuma-cuma; sarana ibadah; tempat penitipan bayi; ruang untuk koperasi; pinjaman (loan); kantin dan lain sebagainya. Dalam hal fasilitas kerja bagi pekerja sebagaimana dijelaskan tidak tersedia atau tidak mencukupi, maka pengusaha dapat pula memberikan uang pengganti fasilitas kerja. Namun kembali lagi disampaikan, hal tersebut menjadi hak normatif apabila telah diatur terlebih dahulu di dalam Perjanjian Kerja, PP, atau PKB.[2]

Uang Servis Pada Usaha Tertentu

Pada bentuk usaha tertentu, seperti hotel, restoran dan usaha pariwisata lainnya, adalah sesuatu yang lumbrah mengenakan tambahan tarif atas jasa pelayanan yang telah diberikan kepada kosumen. Tambahan terif tersebut lebih dikenal sebagai uang servis (service charge). Uang servis merupakan milik dan menjadi bagian pendapatan bagi pekerja yang tidak termasuk komponen upah. Oleh karena itu, uang servise yang dikumpulkan dan dikelola oleh perusahaan wajib dibagikan kepada pekerja. Tentunya, setelah dikurangi risiko kehilangan atau kerusakan dan pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia. [3]

Pemberian Saham Pada Pekerja

Penjelasan Pasal 43 ayat (3) UU 40/2007 membuka kemungkinan bagi perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (“PT”) untuk menawarkan saham yang dikeluarkan kepada pekerja-nya. Penawaran saham ini lebih dikenal dengan tindakan perusahaan dalam rangka ESOP (employee stocks option program).[4] Adapun beberapa alternatif kepemilikan saham oleh pekerja, antara lain dengan cara:

  • Saham dijual kepada pekerja dengan nilai yang lebih rendah dari pada nilai yang sebenarnya di pasar;
  • Saham diberikan kepada pekerja secara gratis (free right) sebagai kompensasi, penghargaan (reward), atau dengan tujuan memotivasi pekerja;
  • Perusahaan mengkonversi nilai bonus yang diterima pekerja setiap tahunnya, menjadi lembaran saham dan memberikannya kepada pekerja.

Sebagai seorang pekerja yang juga merupakan pemegang saham, terdapat beberapa keuntungan yang akan diperoleh, antara lain:[5]

  • Pekerja akan menerima pembagian keuntungan perusahaan atau lebih dikenal dengan nama deviden;
  • Pekerja dapat menghadiri dan juga dapat mengeluarkan suara dalam RUPS, dimana satu saham satu suara (one share one vote). RUPS merupakan organ tertinggi di dalam PT, yang sangat menentukan arah jalannya PT;[6]
  • Ikutnya pekerja dalam RUPS, mengakibatkan pekerja akan benar-benar mengetahui dan memahami kondisi real dari perusahaan tempatnya bekerja.
  • Dalam hal pekerja secara bersama-sama (kolektif) memiliki total saham lebih dari 10% dari seluruh saham yang disetor, maka secara “perwakilan” pekerja dapat meminta Direksi PT untuk menyelenggarakan RUPS;[7]

Pada dasarnya, tidak ada kewajiban untuk menawarkan saham perusahaan kepada pekerja. Oleh karena itu, memperoleh saham perusahaan melalui mekanisme ESOP bukanlah merupakan “hak normatif” pekerja. Namun demikian, pada saat ini cukup banyak perusahaan yang menawarkan sahamnya kepada pekerja dengan tujuan antara lain:

  • Menimbulkan rasa memiliki (sense of belonging) pekerja terhadap perusahaan. Dengan adanya bagian (saham) dari pekerja di dalam perusahaan, akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan semangat kerja. Sekaligus mencegah perbuatan-perbuatan pekerja yang berpotensi merugikan perusahaan.
  • Memberikan penghargaan (rewards) kepada pekerja atas kontribusinya membantu meningkatkan produktifitas perusahaan.
  • Menciptakan kesamaan kepentingan dari pekerja, pengurus perusahaan (Direksi), dan pemegang saham. Dengan dilibatkannya pekerja yang juga merupakan pemegang saham, akan mengakibatkan pekerja merasa lebih dihargai eksistensinya.
  • Sebagai sarana untuk mendapatkan sumber dana/modal bagi perusahaan. Dimana, modal tersebut berasal dari pekerja sendiri bukan dari pihak di luar perusahaan.

Dengan dilakukannya ESOP, diharapkan kedepannya membuat pekerja lebih pegertian dan lebih memahami kondisi yang terjadi di dalam perusahaan. Apakah perusahaan sedang meningkat dan tumbuh, sedang jalan di tempat atau justru sedang menurun. Ketika perusahaan memasuki kondisi “pelik” dan “sulit”, pekerja dapat memahami keadaan tersebut, bukannya tetap memaksa untuk meminta peningkatan kesejahteraan. Pada akhirnya, pemahaman bahwa perusahaan adalah “ladang bersama yang harus dipelihara, dijaga dan diberdayakan bersama” akan semakin mudah menjadi kenyataan.


[1] PP  No. 78 Tahun 2015. Pasal 9 ayat (1).

[2] PP  No. 78 Tahun 2015. Pasal 9 ayat (2) dan (3).

[3] Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang Pembagian Uang Service pada Usaha Hotel, Restoran, dan Usaha Pariwisata Lainnya, Permenaker No. 02/Men/1999, tanggal 11 Maret 1994. Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengupahan, PP  No. 78 Tahun 2015, Pasal 10.

[4] Saham merupakan penyertaan modal yang dimasukkan oleh subjek hukum (orang/badan hukum) ke dalam Perseroan Terbatas, dan atas pemasukan itu subjek hukum tersebut menerima bukti pemilikan saham yang dikenal dengan nama Surat Saham. Indonesia. Undang Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 7 ayat (2) Jo. Pasal 51.

[5] Pasal 52 ayat (1) UU 40/2007

[6] Pemegang saham mempunyai hak untuk “menghadiri” RUPS: baik secara sendiri, atau diwakili surat kuasa. UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 85 ayat (1).

[7] RUPS merupakan organ tertinggi di dalam Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberika kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Bentuk wewenang RUPS seperti: mengangkat dan memberhentikan Direksi & Dewan Komisaris, menentukan gaji Direksi, merubah anggaran dasar perseroan dan banyak lainnya. UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 79 ayat (2).

1 thought on “Pemberian Bonus, Fasilitas, Uang Servis, atau Saham kepada Pekerja, Apakah Wajib?

  1. Ini berarti bahwa tunjangan adalah termasuk salah satu perangsang produktifitas karyawan, yang berarti adalah salah satu jenis insentif. Selain itu, sebenarnya kalau dilihat dari arti kata-kata insentif itu sendiri, bonus dan fasilitas juga dapat termasuk ke dalam insentif. Selama maksud dari pemberian itu adalah untuk meningkatkan gairah kerja para pekerja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
WhatsApp chat