Apa yang Dimaksud Dengan Upah, Tunjangan dan Upah Minimum?

Upah merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan pekerja.Sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja, upah ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. [1]

Komponen Upah

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 94 UU 13/2003, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 2 (dua) komponen upah, yakni: upah pokok(basic salary)dan tunjangan tetap(fixed allowance). Disamping itu, pada praktiknya dikenal juga istilah tunjangan tidak tetap(unfixed allowance).Untuk lebih jelasnya, berikut diuraikan satu-persatu:

Upah Pokok 

Upah pokok merupakan imbalan dasar (basic salary) yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan.[2] Besar kecilnya upah pokok yang diterima pekerja akan sangat tergantung pada kesepakatan di awal antara pekerja dan pengusaha. Untuk pekerja pemula (freshgraduate) tentunya tidak mempunyai posisi tawar untuk menentukan besaran nilai upah pokok. Akan tetapi untuk pekerja yang telah mempunyai pengalaman (experiances) pastilah mempunyai pasisi tawar tinggi, biasanya hal tersebut dimulai dengan pengajuan tawaran oleh pengusaha yang tertuang dalam dokumen job offer.

Tunjangan Tetap

Tunjangan tetap (fixed allowance) merupakan tunjangan yang pembayarannya kepada pekerja yang dilakukan secara tetap teratur. Pembayaran tunjangan tetap tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau pencapaian prestasi kerja tertentu.[3] Disamping itu, pembayarannya juga dilakukan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok.[4] Pada beberapa perusahaan, tunjangan tetap diwujudkan dalam bentuk: tunjangan keluarga; tunjangan isteri; tunjangan anak; tunjangan kemahalan; tunjangan perumahan; tujangan pranikah; tunjangan daerah tertentu; tunjangan penghasilan; tunjangan pajak; tunjangan golongan/jabatan; dan tunjangan produksi.

Tunjangan Tidak Tetap

UU 13/2003 pada dasarnya tidak mengenal istilah tunjangan tidak tetap, namun dengan menafsirkan Pasal 94 UU 13/2003 secara a contrario, maka munculah istilah “tunjangan tidak tetap”. Disamping itu pemerintah juga menormakan “tunjangan tidak tetap” di dalam SE Menaker 07/1990, terakhir di dalam PP 78/2015. Tunjangan tidak tetap (unfix salary) merupakan tunjangan yang pembayarannya secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja. Diberikan secara tidak tetap atau pada waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok.[5] Pada beberapa perusahaan, jenis tunjangan ini diberikan dalam bentuk: tunjangan transport; tunjangan makan; tunjangan shift; dan/atau tunjangan kehadiran.

Porsi Upah

Pengaturan rinci mengenai jenis dari komponen upah seyogyanya dibuat secara jelas dalam Perjanjian Kerja, PP atau PKB. Hal ini bertujuan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari. Misalnya dalam penentuan jumlah Kompensasi PHK atau mengetahui penerapan ketentuan Upah Minimum oleh pengusaha. Berdasarkan peraturan yang ada, porsi upah yang diterima seorang pekerja dijelaskan sebagai berikut:

Upah hanya terdiri dari Upah Pokok

Dalam hal upah hanya terdiri dari upah pokok, maka besarnya upah yang diterima pekerja (take home pay) adalah sebesar upah pokok tersebut. Sehingga, untuk mengetahui apakah pengusaha sudah atau belum melaksanakan kewajiban pemberian upah minimum, cukup dilihat dari upah pokok yang diterima oleh  pekerjanya.

Upah terdiri dari Upah Pokok dan Tunjangan Tetap

Dalam hal upah yang diberikan pengusaha terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah yang diterima oleh pekerja adalah dengan rumusan sebagai berikut: [6]

Misalnya, seorang pekerja menerima upah (take home pay) sebesar Rp. 3.000.000,-. Oleh karena itu,  besar upah pokok yang diterima oleh pekerja paling sedikit (minimal) sebesar Rp. 2.250.000,- (75 %). Besarnya tunjangan tetap paling banyak (maksimal)  Rp. 750.000,- (25 %). Ketika hendak melihat apakah pengusaha sudah melaksanakan kewajiban pemberian Upah Minimum, maka dapat dilihat dengan menjumlahkan upah pokok dan tunjangan tetap yang diterima oleh  pekerja.

Upah terdiri dari Upah Pokok, Tunjangan Tetap dan Tunjangan Tidak Tetap

Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 ayat (3) PP 78/2015, besarnya upah yang diterima oleh pekerja (take home pay) apabila terdapat tunjangan tidak tetap adalah dengan rumusan sebagai berikut:

Misalnya, seorang pekerja menerima upah (take home pay) sebesar Rp. 3.000.000,-. Oleh karena itu,  besar upah pokok yang diterima oleh pekerja paling sedikit (minimal) sebesar Rp. 2.250.000,- (75 %). Besarnya tunjangan tetap dan tidak tetap paling banyak (maksimal)  Rp. 750.000,- (25%). Ketika hendak melihat apakah pengusaha sudah melaksanakan kewajiban pemberian upah sesuai ketentuan upah minimum, maka dapat dilihat dengan hanya menjumlahkan upah pokok dan tunjangan tetap yang diterima pekerja. Tunjangan tidak tetap sama sekali tidak diperhitungkan sebagai komponen dalam menghitung upah minimum.

Upah Minimum

Permasalahan upah minimum merupakan persoalan yang hampir setiap tahun “diributkan” oleh semua pihak yang terlibat dalam dunia ketenagakerjaan. Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Pemerintah yang berwenang. Oleh karena itu, hampir setiap tahunnya pekerja meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan upah minimum. Di sisi lain, pengusaha berusaha “meloby” pemerintah untuk tidak terlalu signifikan meningkatkan upah minimum.

Pasal 42 PP 78/2015 menggariskan bahwa upah minimum diperuntukkan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan. Sedangkan bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, seharusnya menerima upah berdasarkan hasil perundaingan bersama (bipartite) antara pekerja dengan pengusaha. Tentu saja upah bagi  pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun, tidak lebih rendah dari upah minimum. Walaupun diatur demikian, pada kenyataanya pengusaha masih banyak pengusaha yang sulit memahami dan melaksanakan hal yang digarikan dalam Pasal 42 PP 78/2015. Sebagian pengusaha lebih cendrung untuk menyamaratakan upah seluruh pekerja tanpa memperdulikan masa kerja dan bentuk pekerjaanya. Pada akhirnya, hal tersebut menyebabkan seluruh pekerja menuntut kenaikan upah minimum setiap tahunnya karena berfikir hanya itulah satu-satunya harapan untuk memperoleh upah/kesejahteraan lebih.

Penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak (“KHL”) pekerja yang dihitung dengan melihat standar kebutuhan seorang pekerja lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. KHL diri atas beberapa jenis (komponen) kebutuhan hidup, seperti: makanan dan minuman; sandang; perumahan; pendidikan; kesehatan; transportasi; rekreasi dan tabungan.[7] Sebelum menetapkan upah minimum, Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pihak netral dari akademisi akan melakukan survey KHL terlebih dahulu. Sebelumnya tiap tahun Dewan Pengupahan melakukan peninjauan KHL dengan melakukan survey pasar, namun pada saat ini peninjauan KHL hanya dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun oleh Menteri Ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan.

Penetapan upah minimum tiap tahunnya pada saat ini dilakukan berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dihitung menggunakan formulasi berikut:

Formulasi di atas memang lebih memberikan kepastian hukum dalam penentuan upah. Dapat meningkatkan iklim usaha di Indonesia dan dapat pula meminimalisir konflik yang hampir terjadi setiap tahunnya terkait dengan penenetapan upah miminum. Selain itu, bukan berarti perhitungan KHL dikesampingkan sama sekali, tetapi cuma peninjauanya dilakukan 5 (lima) tahun sekali. Disamping itu, bukankah antara kenaikan upah minimum dan kenaikan harga barang ibarat “lingkaran setan” ? Ketika upah naik, maka pasti harga produksi naik. Ketika harga produksi naik, maka pastilah harga jual juga akan naik. Ujung-ujungnya pekerja selalu saja bernasip sama, meskipun upah naik tetapi harga tetap saja meroket. Sudah seharusnya pekerja lebih peduli (consern) terhadap pengadaan rumah murah, transportasi murah, KPR mudah dan bunga rendah, atau harga barang pokok yang stabil agar, secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarga.

Berdasarkan Permen 07/2013, terdapat beberapa istilah dalam upah mimimun yang patut diketahui yaitu:[8] (a) Upah Minimum Provinsi (UMP), merupakan upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu Provinsi; (b) Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), merupakan upah minimum yang berlaku di wilayah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi atas usulan pemerintah Kabupaten/Kota yang besarnya tidak boleh lebih rendah dari UMP; (c) Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), merupakan upah minimum yang berlaku secara sektoral di satu Provinsi yang besarnya tidak boleh lebih rendah dari UMP ; (d) Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), merupakan upah minimum yang berlaku secara sektoral di wilayah Kabupaten/Kota yang besarnya tidak boleh lebih rendah dari UMSP dan UMP, UMSP dan UMK.

Hal penting lainnya terkait dengan pembayaran upah minimum adalah ketentuan larangan bagi pengusaha untuk membayarkan upah dibawah upah minimum. Dalam hal pengusaha membayar upah pekerja di bawah dari upah minimum, maka pengusaha tersebut telah melakukan suatu tindak pidana yang tentunya diancam dengan sanksi pidana. Pada sisi lain, apabila pengusaha tidak mampu membayar upah minimum, maka pengusaha dapat meminta penagguhan upah minimum. Tentunya dengan berbagai macam persyaratan yang harus dipenuhi.[9]

Permasalahannya selanjutnya adalah apakah upah minimum merupakan upah bersih/nett (take home pay) yang harus diterima oleh Pekerja setiap bulan ? Apakah iuran BPJS dan Iuran Sertikat Pekerja yang menjadi kewajiban pekerja dapat dijadikan sebagai faktor pengurang yang menyebabkan upah yang diterima pekerja menjadi dibawah upah minimum ? Menurut penulis, bukan berarti upah minimum merupakan upah minimal harus diterima pekerja setiap bulannya. Dengan kata lain, upah minimum bukan merupkan take home pay. Pengusaha tentu saja berwenang untuk melakukan potongan-potongan terhadap upah yang akan diterima pekerja sepanjang dibenarkan dan sesuai dengan ketentuan berlaku, baik Iuran BPJS yang menjadi kewajiban pekerja maupun iuran pekerja sebagai anggota serikat pekerja. Sepanjang besaran Upah Pokok dan Tunjangan Tetap yang diterima oleh pekerja sesuai dengan ketentuan upah minimum yang ditetapkan pemerintah, maka tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan upah minimum.


[1] Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003,  Pasal 1 angka 30.

[2] Indonesia, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja tentang Pengelompokan Upah dan Pendapatan Non Upah, SE Menaker No. SE-07/Men/1990, amar 1 huruf a.

[3] UU No. 13 Tahun 2003, Penjelasan Pasal 94.  

[4] SE Menaker No. SE-07/Men/1990, amar 1 huruf b.

[5] SE Menaker No. SE-07/Men/1990, amar 1 huruf c.

[6] UU No. 13 Tahun 2003,  Pasal 94.

[7] Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Kebutuhan Hidup Layak. Permenaker No. 21 Tahun 2016, Tanggal 27 Juni 2016, BNRI No. 948 Tahun 2016.

[8] Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi, Peraturan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi tentang Upah Minimum, Permenaker No. 07 Tahun 2013. BNRI No. 1239.

[9] UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 90.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
WhatsApp chat