Apa yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)?

Permasalahan PKWTT tidaklah serumit dan sekontroversial PKWT, karena memang tidak ada pengaturan secara khusus dalam UU 13/2003. Bahkan terhadap Pekerja Tetap, dimungkinkan untuk dipekerjakan tanpa didahului perjanjian kerja, tetapi cukup dengan menggunakan surat pengangkatan.[1]

Meskipun demikian, hal yang cukup menarik dalam pembahasan PKWTT adalah terkait pemberlakukan masa percobaan kerja. Dalam rangka melihat dan memastikan kemampuan seorang pekerja benar-benar sesuai dan memenuhi standar yang dibutuhkan perusahaan, UU 13/2003 memberikan hak kepada pengusaha untuk “dapat”mensyaratkan masa percobaan kerja (probation period/trial period) paling lama 3 (tiga) bulan.[2] Kata “dapat” mengisyaratkan bahwa pengaturan tersebut bersifat tidak memaksa (fakultatif). Dengan kata lain, pengusaha berhak untuk mensyaratkan ataupun tidak mensyaratkan masa percobaan kerja bagi Pekerja Tetap.

Syarat utama dapat diadakannya masa percobaan adalah harus dicantumkannya (secara tertulis) di dalam PKWTT atau dalam surat pengangkatan tentang adanya masa percobaan. Apabila Pengusaha tidak mencantumkan (secara tertulis) syarat masa percobaan di dalam PKWTT ataupun surat pengangkatan, maka ketentuan masa percobaan kerja dianggap tidak pernah ada.

Demikian juga halnya apabila disepakati masa percobaan lebih dari 3 (tiga) bulan.  Misalnya disepakati masa percobaannya adalah selama 4 (empat) bulan. Disebabkan klausula tersebut bertentangan dengan UU 13/2003 yang hanya memperbolehkan masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan, maka klausula masa percobaan 4 (empat) bulan adalah batal demi hukum.[3] Bahkan, klausula tersebut tidak berlaku efektif untuk 3 (tiga) bulan pertamanya, meskipun masa percobaan 3 (tiga) bulan adalah sah. Hal tersebut merupakan bentuk sanksi bagi pengusaha yang secara melawan hukum berupaya melebihi batasan jangka waktu masa percobaan yang diperbolehkan.[4]

Berdasarkan Pasal 154 huruf a UU 13/2003, sepanjang pekerja masih dalam masa percobaan, pengusaha dapat melakukan PHK tanpa perlu memperoleh penetapan dari LPPHI. Dengan konsekuensi, Pekerja Tetap yang di PHK pada masa percobaan tidak berhak atas Kompensasi PHK. Selanjutnya, UU 13/2003 mengatur bahwa selama masa percobaan, pengusaha dilarang membayar upah pekerja dibawah upah minimum yang berlaku.[5] Jika pengusaha memberikan upah di bawah upah minimum yang berlaku, berarti pengusaha telah melakukan suatu tindak pidana yang pastinya diancam dengan sanksi pidana.[6]


[1] UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 63.

[2] UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 60 ayat (1) dan Penjelasannya.

[3] Klausula perjanjian yang dibuat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan adalah batal demi hukum. UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 53 ayat (1) dan (3) Jo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

[4] Gus Herma Van Voss, dkk, Bab-Bab tentang Hukum Perburuhan Inonesia, (Bali: Pustaka Larasan, 2012) , hlm. 17.

[5] UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 60 ayat (2).

[6] UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 185 ayat (1) Jo. Pasal 90 ayat (1).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
WhatsApp chat