Apa yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ?

Sebagai salah satu bentuk perjanjian kerja, PKWT diatur di dalam Pasal 56 s/d Pasal 63 UU 13/2003. Disamping itu, diatur pula dalam Kepmen 100/2004 sebagai ketentuan pelaksana dari UU 13/2003 mengenai PKWT.[1] Pada praktiknya, permasalahan terkait PKWT merupakan isu yang sangat menyita perhatian banyak kalangan pekerja, mengingat UU 13/2003 tidak terlalu jelas memberikan pengaturan mengenai PKWT. Pada akhirnya, mendorong munculnya penafsiran berbeda serta perdebatan tidak berujung.

Salah satu bentuk ketidakjelasan pengaturan PKWT, terlihat dari ketentuan Pasal 59 ayat (3) UU 13/2003. Pasal tersebut mengatur bahwa PKWTdapatdiperpanjang atau diperbaharui”. Baik terhadap kata diperpanjang (extension) maupun terhadap kata diperbaharui (renewal), tidak ditemukan penjelasan secara eksplisit di dalam UU 13/2003 ataupun Kepmen 100/2004.[2] Hal tersebut menyebabkan masing-masing pihak menafsirkan Pasal 59 ayat (3) UU 13/2003 secara berbeda dan sesuai dengan kepentingannya masing-masing.

Golongan pertama berpendapat bahwa setelah mengadakan “perpanjangan” pengusaha masih diperkenankan mengadakan “pembaharuan” PKWT, kecuali terdapat peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarangnya. Argumen ini diperkuat oleh adanya frasa dalam Pasal 15 ayat (4) Kepmen 100/2004 yang secara eksplisit menyebutkan “…pembaharuan PKWT setelah berakhirnya perpanjangan”. Adanya frasa tersebut menunjukkan bahwa pembaharuan PKWT tidak dilarang meskipun pengusaha telah megadakan perpanjangan PKWT.

Golongan kedua berpendapat bahwa Pasal 59 ayat (3) UU 13/2003 telah jelas dan nyata menyebutkan PKWT“dapat diperpanjang atau diperbaharui”. Kata “atau” di antara kata “diperpanjang” dan kata “diperbaharui”, mengandung arti bahwa ketentuan tersebut bersifat pilihan(alternatif). Sehingga, para pihak sama sekali tidak diperkenankan untuk melakukan pembaharuan setelah melakukan perpanjangan PKWT, demikian juga sebaliknya.

Oleh karena itu, pembahasan secara lebih komprehensif terkait PKWT sangat diperlukan meskipun peraturan-peraturan terkait masih menimbulkan banyak tafsir. Harapanya, pembahasan nantinya dapat memberikan penerangan lebih atau masukan kepada para pihak dalam hubungan industrial.

Alasan Mendasari Diadakannya PKWT

Pembahasan PKWT dapat diawali dengan menguraikan alasan yang mendasari diadakannya PKWT. Pasal 56 ayat (2)  UU 13/2003 secara tegas menggariskan bahwa PKWT didasarkan atas:

  • jangka waktu; atau
  • selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Baik PKWT didasarkan atas “jangka waktu” maupun PKWT yang didasarkan atas “selesainya suatu pekerjaan tertentu” adalah sama-sama tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) UU 13/2003 yang menggariskan bahwa PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Penjelasan Pasal 59 ayat (2) alinea pertama UU 13/2003 menerangkan bahwa pekerjaan yang bersifat tetap merupakan pekerjaan dalam satu perusahaan yang sifatnya:

  • terus menerus;
  • tidak terputus-putus;
  • tidak dibatasi waktu; dan
  • merupakan bagian dari suatu proses produksi (core business).

Kata “dan” pada sifat-sifat pekerjaan tetap tersebut, memperlihatkan aturan yang bersifat keseluruhan (kumulatif). Dalam arti, apabila salah satu sifat saja tidak terpenuhi, maka pekerjaan tersebut tidak termasuk sebagai pekerjaan yang bersifat tetap, sehingga dapat diperjanjikan dalam bentuk PKWT. Penjelasan Pasal 59 ayat 2 UU 13/2003 kemudian juga menerangkan bahwa untuk “pekerjaan musiman” diklasifikasikan sebagai bukan sebagai pekerjaan bersifat tetap, sehingga pekerjaan yang bersifat musiman dapat diadakan dalam bentuk PKWT meskipun pekerjaan tersebut memenuhi secara kumulatif  semua ciri atau sifat pekerjaan tetap.

Lingkup Pekerjaan PKWT

Berdasar Pasal 59 ayat (1) UU 13/2003, PKWT hanya dapat dibuat untuk “pekerjaan tertentu” yang menurut jenis atau sifat kegiatannya selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

  • Pekerjaan sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
  • Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun;
  • Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
  • Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Frasa “hanya dapat” memperlihatkan aturan yang bersifat terbatas (limitatif). Hanya pekerjaan-pekerjaan yang masuk kedalam kategori pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1) UU 13/2003 yang dapat diperjanjikan dalam bentuk PKWT. Untuk lebih jelasanya, berikut ini akan diuraikan secara lebih jelas bentuk pekerjaan sebagaimana dimaksud.

Pekerjaan Sekali Selesai atau Sementara Sifatnya

Sayangnya, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut terkait “pekerjaan sekali selesai atau sementara sifatnya” di dalam UU 13/2003. Mengacu pada Bab III Kemen 100/2004, terlihat bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a UU 13/2003 justru “dicampur adukkan” dengan Pasal 59 ayat (1) huruf b UU 13/2003. Judul Bab III Kemen 100/2004 berbunyi “PKWT untuk Pekerjaan yang Sekali Selesai atau Sementara Sifatnya yang penyelesaiannya paling lama 3 (tiga) tahun”. Padahal, pada prinsipnya Pasal 59 ayat (1) UU 13/2003 merupakan ketentuan bersifat pilihan (alternatif), ditandai dengan adanya kata “atau” pada norma dalam pasal tersebut.

Menurut hemat penulis, “pekerjaan sekali selesai” merupakan pekerjaan yang berdasarkan keadaan akan langsung terselesaikan disaat PKWT berakhir. Dengan kata lain, sudah diketahui umum pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu pendek/singkat (tidak membutuhkan waktu lama). Sedangkan, pekerjaan “sementara sifatnya” dapat diartikan sebagai pekerjaan yang sejak awal telah diketahui akan dilaksanakan untuk sementara waktu saja.

Sebelum mengadakan PKWT, baik pekerja maupun pengusaha harus memahami bahwa pekerjaan yang diperjanjian dilakukan dalam waktu pendek, tidak lama atau sementara waktu saja. Sebagai contoh, pekerjaan untuk menggantikan Pekerja Tetap yang sedang cuti melahirkan atau cuti panjang. Hadirnya pekerjaan tersebut sebagai objek PKWT disebabkan oleh adanya kekosongan sementara waktu suatu posisi/jabatan tertentu di dalam perusahaan.

Pekerjaaan Penyelesaiannya Tidak Terlalu Lama

Sebagaimana halnya bentuk “pekerjaan sekali selesai atau sementara sifatnya”, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut di dalam UU 13/2003 terkait bentuk “pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun”. Walaupun demikian, secara gramatikal dapat dipahami bahwa pekerjaan bentuk ini merupakan pekerjaan yang diperkirakan/diprediksi akan terselesaikan dalam waktu yang cukup lama, tetapi tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Untuk itu, di dalam PKWT harus diatur batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai dan juga jangka waktu penyelesaian pekerjaan yaitu maksimal 3 (tiga) tahun.[3] Dalam hal pekerjaan yang diperjanjikan dapat terselesaikan lebih cepat dari jangka waktu yang diperjanjikan, maka PKWT tersebut berakhir demi hukum pada saat pekerjaan tersebut selesai.[4] Namun, apabila terjadi kondisi tertentu yang menyebabkan pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, maka atas dasar kesepakatan dapat dilakukan pembaharuan PKWT. Dengan catatan, pembaharuan tersebut hanya dapat dilakukan setelah pekerja menjalani masa tenggang 30 (tiga puluh) hari.[5]

Sebagai contoh, pekerjaan  membangun pabrik, rumah atau perkantoran. Pekerjaan yang demikian, diketahui umum akan membutuhkan waktu lama dalam pengerjaannya. Agar dapat diperjanjikan atas dasar PKWT, pengusaha dibidang konstruksi sejak awal sudah memperkirakan bahwa pekerjaan tersebut akan selesai dalam jangka waktu tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pekerjaan Bersifat Musiman

Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang pelaksanaannya sangat tergantung pada musim atau cuaca tertentu.[6] Disamping itu, Kepmen 100/2004 juga mengklasifikasikan pekerjaan “tambahan yang diperlukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu”, sebagai pekerjaan yang bersifat musiman.[7] Mengingat penyelesaian pekerjaan sangat tergantung pada musim atau cuaca tertentu, maka ketika musim atau cuaca berganti berakhirlah hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Oleh karena itu, perpanjangan ataupun pembaharuan PKWT seyogyanya tidaklah dikenal untuk pekerjaan bersifat musiman karena mulai dan berakhirnya PKWT digantungkan pada musim atau cuaca tertentu.[8]

Pekerjaan bersifat musiman dapat dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dibidang ritel, perhotelan, layanan pelanggan, pengiriman/ penanganan, pertanian atau penjualan yang membutuhkan tambahan pekerja ekstra selama musim tertentu. Misalnya, pada saat musim panen, pengusaha dibidang pertanian tebu pasti akan membutuhkan banyak pekerja (penebang tebu). Pada saat hari raya keagamaan, pengusaha dibidang industri garmen pastilah membutuhkan tambahan pekerja (penjahit) untuk memenuhi lonjakan permintaan dari konsumen. Untuk itu, pengusaha dapat mempekerjakan pekerja atas dasar PKWT guna memenuhi kebutuhannya pada musim tersebut.

Pekerjaan Produk atau Kegiatan Baru

Setiap pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan, dapat dijadikan objek PKWT.[9] Dengan ketentuan, PKWT tersebut hanya dapat diberlakukan bagi pekerja yang melakukan pekerjaan “di luar kegiatan” atau “di luar pekerjaan” yang biasa dilakukan perusahaan.[10] Disamping itu, Pasal 8 ayat (2) dan (3) Kemen 100/2004 membatasi jangka waktu PKWT untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud. PKWT hanya dapat diadakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, hanya dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama 1 (satu) tahun, dan tidak dapat dilakukan pembaharuan.

Pekerjaan yang berkaitan dengan produk baru biasanya dilaksanakan oleh perusahaan yang setiap saat berusaha menemukan penemuan (invensi) baru. Seperti, perusahaan yang bergerak dibidang produksi alat eletronik atau otomotif. Perusahaan yang demikian pastilah sangat membutuhkan “proses percobaan atau penjajakan” terhadap invensi-invensi mereka. Misalnya, perusahaan yang pada awalnya bergerak di bidang industri pembuatan TV, kemudian berencana untuk membuat produk baru yaitu Lemari Es. Disebabkan masih dalam tahapan percobaan, maka perusahaan tersebut dapat merekrut beberapa orang yang ahli pembuat Lemari Es untuk di pekerjakan sebagai Pekerja Kontrak.

Perkerjaan yang berkaitan dengan kegiatan baru, dapat diterapkan pada kegiatan-kegiatan yang juga terkait dengan poduk-produk baru sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Seperti kegiatan pemasaran (marketing) terhadap produk baru berupa Lemari Es. Mempekerjakan Pekerja Kontrak yang handal dalam memasarkan produk baru pastilah lebih memudahkan perusahaan dalam melakukan invansi bisnis.

Jangka Waktu PKWT

Berdasarkan Pasal 56 ayat (2) huruf a UU 13/2003 jo. Pasal 59 ayat (4) UU 13/2003, PKWT yang didasarkan atas “jangka waktu tertentu” dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Untuk itu:

  • PKWT didasarkan atas “jangka waktu” dapat diadakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Kata “dapat” memperlihat ketentuan ini bersifat tidak memaksa (fakultatif). Oleh karena itu, diperbolehkan bagi pengusaha untuk mengadakan PKWT dalam jangka waktu kurang dari 2 (dua) tahun. Namun, tidak boleh lebih dari 2 (dua) tahun.
  • Dalam hal PKWT diadakan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun atau kurang dari 2 (dua) tahun, misalnya 1 (satu) bulan, maka pengusaha yang bermaksud melanjutkan hubungan kerja “hanya boleh” melakukan perpanjangan 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Frasa “hanya boleh”, memperlihatkan kententuan ini bersifat terbatas (limitatif). Dengan kata lain, perpanjangan PKWT dilarang dilakukan berkali-kali meskipun waktu perpanjangan tersebut adalah kurang dari 1 (satu) tahun.
  • Dalam hal pengusaha bermaksud untuk memperpanjang PKWT, maka paling lama 7 hari sebelum PKWT berakhir pengusaha harus telah memberitahukan maksud perpanjangan tersebut kepada pekerja.[11]

[1] Indonesia, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Kepmenaker No. 100 Tahun 2004, tanggal 21 Juni 2004.

[2] Perpanjangan Perjanjian dimaknai sebagai penambahan jangka waktu berlakunya suatu perjanjian tanpa mengubah syarat-syarat dalam perjanjian tersebut. Sedangkan  pembaharuan perjanjian dimaknai sebagai perjanjian yang sudah ada dihapuskan dan sekaligus digantikan oleh perjanjian baru.

[3] Kepmenaker No. 100 Tahun 2004, Pasal 3 ayat (4).

[4] Kepmenaker No. 100 Tahun 2004, Pasal 3 ayat (3).

[5] Kepmenaker No. 100 Tahun 2004, Pasal 3 ayat (5), (6) dan (7).

[6] Walaupun suatu pekerjaan merupakan pekerjaan tetap, akan tetapi jika penyelesaiannya sangat tergantung pada cuaca atau musim, maka pekerjaan tersebut dapat diadakan dalam bentuk PKWT. UU No. 13 Tahun 2003, Penjelasan Pasal 59 ayat (2) Jo. Kepmenaker No. 100 Tahun 2004, Pasal 4 ayat (1).

[7] Pekerjaan tambahan, hanya dapat dilakukan oleh pekerja yang melakukan pekerjaan tambahan. Untuk itu, pengusaha wajib membuat daftar nama pekerja yang melakukan pekejaan tambahan tersebut. Kepmenaker No. 100 Tahun 2004, Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6.

[8] Kepmenaker No. 100 Tahun 2004, Pasal 7.

[9] Kepmenaker No. 100 Tahun 2004,  Pasal 8 ayat (1).

[10] Kepmenaker No. 100 Tahun 2004, Pasal 9.

[11] UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 59 ayat (5).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
WhatsApp chat