Apa yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja Harian Lepas (PKHL)?

Memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Kepmen 100/2004, ternyata juga dikenal istilah Perjanjian Kerja Harian Lepas (“PKHL”).[1] Pertanyaannya, kenapa PKHL ini di atur di dalam Kepmen 100/2004 ? Apakah PKHL merupakan bagian dari PKWT ? Apakah kehadiran PKHL tidak bertentangan dengan UU 13/2003 ?

Berdasarkan Kepmen 100/2004, pengusaha yang mempekerjakan pekerja atas dasar PKHL, harus memenuhi persyaratan berikut:

  • dilaksanakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaannya;
  • tidak boleh dilakukan lebih dari 3 bulan secara berturut turut, apabila ketentuan ini dilanggar maka status pekerja tersebut berubah menjadi Pekerja Tetap.
  • pemberian upah didasarkan pada kehadiran, dalam hal ini kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan; dan

Dalam mempekerjakan Pekerja PKHL, pengusaha diwajibkan membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan para pekerja.[2] Dalam hal ketentuan tersebut memberatkan, maka pengusaha diperkenankan untuk membuat “daftar pekerja” yang akan melakukan pekerjaan sebagai pengganti perjanjian kerja atau PKHL. Sekurang-kurangnya Daftar Pekerja harian lepas tersebut memuat: nama/alamat perusahaan; nama/alamat Pekerja;  jenis pekerjaan yang dilakukan; besarnya upah dan/atau imbalan lainnya.[3]

Sebagaimana halnya PKWT, pengusaha diwajibkan untuk mendaftarkan PKHL atau Daftar Pekerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak mempekerjakan Pekerja PKHL.[4]

Bertitik tolak dari penjelasan tersebut, menurut hemat penulis, PKHL juga merupakan bentuk lain dari PKWT. PKHL diadakan oleh Pemerintah guna memenuhi kebutuhan pengusaha akan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan yang berubah-ubah dalam waktu dan volume pekerjaannya.


[1] Perjanjian Kerja Harian lepas diatur di dalam Pasal 10 s/d Pasal 12 Kepmenaker No. 100 Tahun 2004.

[2] Kepmenaker No. 100 Tahun 2004, Pasal 12 ayat (1).

[3] Kepmenaker No. 100 Tahun 2004, Pasal 12 ayat (2).

[4] Kepmenaker No. 100 Tahun 2004, Pasal 12 ayat (3).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
WhatsApp chat