Apa yang dimaksud dengan Hubungan Kerja ?

Hubungan kerja merupakan hubungan hukum antara “pengusaha” dengan “pekerja” atas dasar perjanjian kerja yang mempunyai unsur kerja, upah dan perintah.[1] Dengan diadakannya perjanjian kerja maka terjalinlah hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Secara explisit juga ditegaskan bahwa unsur kerja, upah dan perintah merupakan syarat mutlak yang secara komulatif harus ada dalam perjanjian kerja. Apabila salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tidaklah akan melahirkan hubungan kerja.

Misalnya, hubungan hukum antara dokter dengan pasien, antara agen dengan perusahaan asuransi, antara pengacara (lawyer) dengan client, antara sopir (driver) dengan perusahaan taxi, ataupun antara driver online dengan perusahaan aplikasi. Dokter tidak pernah menerima upah dan tidak mungkin diperintah oleh pasien, agen asuransi tidak menerima upah tetapi hanya menerima fee atau komisi, lawyer tidak menerima upah dan tidak sedang dalam perintah client, dan driver online tidak menerima upah maupun perintah dari perusahaan aplikasi. Untuk lebih jelasnya, berikut akan dijelaskan masing-masig unsur yang harus terdapat dalam setiap perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja:

Unsur Pekerjaan (Work)

Menurut Prof. Mr. M.G. Rood, suatu perjanjian kerja haruslah memuat pekerjaan yang diperjanjikan untuk dikerjakan sendiri oleh pekerja, dengan berpedoman pada perjanjian kerja yang disepakati.[2] Jika pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sendiri oleh pekerja, maka akan sulit untuk dikatakan pekerjaan tersebut merupakan pelaksanaan dari perjanjian kerja.

Meskipun demikian, berpedoman pada ketentuan pasal 1603a KUHPerdata, untuk pekerjaan yang harus dikerjakan sendiri oleh pekerja dimungkinkan untuk diwakili atau digantikan oleh orang lain, sepanjang sebelumnya telah diberitahukan dan mendapat persetujuan dari pengusaha.[3] Dalam hal pekerja tidak mengerjakan sendiri pekerjaan yang telah diperjanjikan dan tidak pula mendapat persetujuan dari pengusaha terkait penggantian pekerjaan oleh orang lain, maka berlaku prinsip tidak bekerja tidak dibayar (no work no pay).[4]

Unsur Upah (Pay/Wages)

Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang, termasuk tunjangan bagai pekerja dan keluarganya, sebagai imbalan dari pengusaha atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan pekerja. [5] Jika seseorang melaksanakan pekerjaan bukan bertujuan untuk mendapatkan upah, maka hubungan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai hubungan kerja.

Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang akan menamatkan studinya dengan melakukan magang pada salah suatu perusahaan. Meskipun ia melaksanakan pekerjaan atas dasar perjanjian pemagangan dan berdasarkan perintah, akan tetapi tujuan dilakukannya pekerjaan bukanlah untuk mendapatkan upah, melainkan untuk menambah ilmu, meningkatakan pengetahuan, mencari pengalaman atau mendapatkan tanda kelulusan. Walaupun pengusaha memberikan uang kepada mashasiswa tersebut, tetapi uang tersebut adalah uang saku yang tidak dapat dipersamakan dengan upah.

Unsur Perintah

Dalam melakukan pekerjaan, seorang pekerja harus tunduk pada perintah majikan sebagai pengusaha. Perintah selalu identik dengan posisi, pihak yang mempunyai posisi lebih di atas (pengusaha) dengan kekuasaannya dapat mentukan apa yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh pihak yang mempunyai posisi dibawah (pekerja). Apabila posisi para pihak dalam hubungan hukum sejajar, maka tidak tepat disebut sebagai perintah, akan tetapi lebih tepat disebut sebagai kerjasama (mitra).

Misalnya antara driver online dengan perusahaan aplikasi. Dalam hubungan hukumnya tidak terdapat perintah dari perusahaan aplikasi kepada driver, akan tetapi driver diberikan kebebasan untuk bekerja atau tidak bekerja. Dengan demikian driver online kapasitasnya hanya sebagai mitra dari perusahaan aplikasi.


[1] UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 1 angka 15  jo. Pasal 50

[2] Djumadi, Hukum Perburuhan (Perjanjian Kerja), (Jakarta: CV. Rajawali, 1992), hlm. 28.

[3] Kitap Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: Paradnya Paramita, 1976), Pasal 1603 a.

[4] UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 93 ayat (1).

[5] UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 1 angka 30.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
WhatsApp chat