Apa Perbedaan Pemberi Kerja, Pengusaha dan Perusahaan?

Apabila tidak memahaminya dengan baik, maka terminologi “pemberi kerja”, “pengusaha” dan “perusahaan” akan membingungkan. Oleh karena itu, penting untuk dapat membedakan satu sama lainnya sebagaimana uraian berikut:

  1. Pemberi Kerja merupakan orang, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.[1]
  2. Pengusaha merupakan orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan (termasuk perusahaan asing yang berusaha di Indonesia) milik sendiri ataupun secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan milik orang lain.[2]
  3. Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain termasuk juga usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.[3] 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa:

  • setiap “pengusaha” yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah merupakan “pemberi kerja”; dan
  • setiap “pemberi kerja” yang mempekerjakan tenaga kerja belum tentu merupakan “pengusaha”.

Dengan demikian, pengertian “pemberi kerja” lebih luas dari pengertian “pengusaha”. Untuk itu, pemberi kerja yang dimaksud UU 13/2003 dapat dikelompokan kedalam dua klasifikasi, yaitu: (1) “Non-Pengusaha sebagai Pemberi Kerja” dan (2) “Pengusaha sebagai Pemberi Kerja”. Sebagaimana tergambar pada bagan dan penjelasan berikut:

Non-Pengusaha sebagai Pemberi Kerja

Mengingat pemberi kerja bukan pengusaha, maka hubungan hukum yang terbentuk tidak disebut sebagai hubungan kerja. Sehingga hak dan kewajiban dalam hubungan hukum yang terbentuk tidak tunduk pada pengaturan dalam UU 13/2013.

Adapun bentuk-bentuk Non-Pengusaha sebagai Pemberi Kerja adalah sebagai berikut:

Orang

Orang (persoon) sebagai subjek hukum adalah setiap manusia yang mempunyai hak. Berlakunya orang sebagai pembawa hak adalah sejak ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal.[1] Orang yang diklasifikasikan kedalam “Non-Pengusaha sebagai Pemberi Kerja”, cukup banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang majikan yang mempekerjakan satu atau lebih Asisten Rumah Tangga (“ART”), tukang kebun, tukang bangunan, ataupun sopir (driver).

Badan Hukum

Sebagai subjek hukum, badan hukum (legal entity) merupakan “orang” yang diciptakan oleh hukum dalam bentuk badan ataupun perkumpulan.[2] Sebagaimana halnya manusia sebagai subjek hukum, badan hukum juga dapat membuat perjanjian, menjual asset, menggugat, digugat, membayar pajak, dijatuhi hukuman administrasi, bahkan dituntut secara pidana dan dijatuhi  hukuman “denda”.

Badan hukum yang diklasifikasikan kedalam “Non-Pengusaha sebagai Pemberi Kerja” merupakan badan hukum yang pendiriannya sama sekali tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan atau menjalankan perusahaan. Misalnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) atau Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”).

Badan-Badan Lainnya

Walaupun frasa “badan-badan lainnya”  di dalam Pasal 1 angka 4 UU 13/2003 tidak diuraikan lebih lanjut, akan tetapi, dapat dipastikan bahwa badan tersebut bukanlah institusi/instansi pemerintah yang memperkerjakan Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (“PPPK”). Sebagaimana diketahui, PNS maupun PPPK secara yuridis tunduk dan dilindungi oleh UU 5/2014.[3]

Untuk itu, badan-badan lain yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 4 UU 13/2003 merupakan badan-badan yang didirikan bukan dalam rangka menjalankan perusahaan atau mencari keuntungan. Seperti Badan Layanan Umum (BLU), komisi-komisi, biro-biro, dan banyak lainnya.

Pengusaha Sebagai Pemberi Kerja

Mengingat pemberi kerja merupakan pengusaha, maka hubungan hukum yang terbentuk disebut sebagai hubungan kerja. Oleh karena itu, hak dan kewajiban para pihak tunduk pada pengaturan dalam UU 13/2013. Berikut ini dijelaskan bentuk-bentuk subjek hukum yang diklasifikasikan kedalam  “Pengusaha sebagai Pemberi Kerja”:

Orang

Pada praktiknya, “orang” yang menjalankan suatu perusahaan dikenal dengan bentuk Perusahaan Dagang (P.D.), Perusahaan Bangunan (P.B.), Perusahaan Otobis (P.O.), atau Usaha Dagang (U.D.). Perusahaan dengan bentuk ini, hanya dijalankan oleh satu orang (dhi. seorang pengusaha). Jikapun ditemukan banyak orang yang bekerja dengannya, orang-orang tersebut tidak lain hanyalah para pembantu pengusaha, yang hubungan hukumnya bersifat perburuhan atau pemberian kuasa.[1]

Bentuk usaha belakangan ini yang marak dilakukan oleh hanya seorang pengusaha adalah kegiatan waralaba (franchise). Seperti kegiatan usaha dengan merek dagang KFC, Pizza Hut, Alfa-mart, KUMON, atau English First (EF). Sepintas, usaha waralaba tidak mungkin dijalankan oleh satu “orang”  karena mempunyai nama besar dan sistem yang sudah matang. Namun demikian, usaha jenis ini pada praktiknya kebanyakan dijalankan oleh seorang pengusaha yang berdasar perjanjian waralaba mempunyai hak untuk memasarkan barang atau jasa tertentu.[2]

Dengan tidak berbadan hukum, maka orang sebagai pengusaha bertanggung jawab secara pribadi (personal liability) terhadap para pekerja-nya. Menjadikan seluruh harta/kekayaan pengusaha, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari harta perusahaan. Apabila kekayaan perusahaan tidak cukup untuk membayar atau melaksanakan kewajibannya kepada pekerja, maka kekayaan pribadi si-pengusahalah yang  digunakan untuk memenuhi  kewajiban tersebut.

Persekutuan

Persekutuan merupakan bentuk kerjasama usaha antara dua orang atau lebih (biasanya disebut sebagai “sekutu”) yang saling mengikatkan diri untuk menjalankan suatu perusahaan. Untuk itu, setiap sekutu dalam persekutuan dapat disebut sebagai pengusaha. Secara umum bentuk dari persekutuan dikelompokkan menjadi (1) Persekutuan Perdata (maatschap); (2) Persekutuan Firma; dan (3) Persekutuan Komanditer (commanditair vennootschap). Untuk lebih jelasnya sebagaimana dijelaskan berikut:

Persekutuan Perdata (maatschap)

Persekutuan perdata merupakan bentuk kerjasama antara dua sekutu atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk memberikan suatu pemasukan (inbreng) berupa uang, barang atau tenaga kedalaman perusahaan. Kerjasama ini diadakan dengan tujuan untuk membagi keuntungan hasil usaha secara pro-rata sesuai dengan porsi atau besarnya pemasukan (inbreng) yang dimasukkan kedalam persekutuan.[3]

Pada mulanya,  bentuk-bentuk persekutuan perdata didominasi oleh bentuk kerjasama dua orang atau untuk memasarkan jasa/keahlian tertentu. Seperti: Persek. Advokat; Persek. Dokter (Klinik); atau Persek. Akuntan (AKP). Pada perkembangannya, juga dikenal kerjasama dua atau lebih sekutu berbadan hukum untuk membentuk Kerja Sama Operasi (KSO), Konsorsium, Club Deal, Joint Operation atau Sindikasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa subjek hukum yang menjalin kerjasama berbentuk persekutuan perdata tidak terbatas pada “orang” tetapi juga dapat diadakan oleh “badan hukum”.

Pada prinsipnya, perbuatan atau tindakan hukum seorang sekutu adalah tindakan pribadi si sekutu. Oleh karena itu, sekutu yang bertanggung jawab memenuhi kewajiban perusahaan kepada pekerja, hanyalah sekutu yang melakukan perjanjian/perikatan dengan pekerja tersebut. Namun demikian, dalam hal seorang sekutu telah memperoleh “kuasa” atau “persetujuan” dari seluruh sekutu persekutuan untuk mengadakan hubungan hukum dengan pekerja, maka seluruh anggota persekutuan bertanggung jawab secara pribadi terhadap pemenuhan kewajiban persekutuan kepada pekerja.

Dengan kata lain, apabila kekayaan persekutuan perdata tidak cukup membayar atau melaksanakan kewajibannya kepada pekerja, maka pekerja dapat menuntut pemenuhan haknya kepada masing-masing anggota persekutuan, untuk jumlah dan bagian yang sama. Meskipun, pemasukan (inbreng) sekutu yang satu, lebih kecil dari pemasukan (inbreng) anggota sekutu yang lain.

Firma (vennootshap onder firma)

Firma adalah persekutuan perdata (maatschap) yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Faktor individu sekutu sangat memegang peranan penting. Namun, yang menonjol dan diperlihatkan keluar adalah bentuk “kerja sama” para sekutu yang bertindak sebagai satu perusahaan  bernaung dibawah satu nama.[4]

Pada prinsipnya, sesuai dengan akta pendirian firma, setiap pengusaha sebagai sekutu di dalam firma berwenang untuk berbuat dan bertindak keluar untuk dan atas nama (on and behalf) firma, tanpa memerlukan “kuasa” ataupun “persetujuan”. Sepanjang tidak melampaui batas kewenangan yang telah digariskan dalam akta pendirian firma, setiap tindakan pengusaha sebagai sekutu firma akan mengikat seluruh anggota sekutu firma terhadap kewajiban yang timbul.[5]

Dalam hal harta/kekayaan firma tidak cukup memenuhi kewajiban firma kepada pekerjanya, maka pemenuhan kewajiban tersebut dipikulkan terhadap kekayaan pribadi seluruh pengusaha sebagai sekutu firma secara “tanggung renteng”.

Persekutuan Komanditer (Commanditair Vennootschap)

Persekutuan komanditer atau Commanditair Vennootschap (“CV”) adalah persekutuan firma yang mempunyai satu orang atau lebih sekutu pasif (biasanya disebut “sekutu komanditer”) dan sekutu aktif yang melakukan pengurusan perusahaan (biasanya disebut “sekutu komplementer”).

Pihak disebut sebagai pengusaha pada CV hanyalah sekutu komplementer sedangkan sekutu komanditer lebih tepat disebut sebagai investor/pemodal. Sepanjang sekutu komanditer tidak turut campur tangan dalam pengurusan dan penguasaan CV, maka ia sama sekali tidak bertanggungjawab secara pribadi terhadap kewajiban persekutuan.[6]

Sedangkan sekutu komplementer selaku “pengusaha” mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas dalam pemenuhan kewajiban CV terhadap pekerjanya. Apabila kekayaan CV tidak cukup untuk melaksanakan kewajibannya kepada para pekerjanya, maka pemenuhan kewajiban tersebut dipikulkan kepada para pengusaha sebagai sekutu komplementer yang meliputi harta pribadinya.

Badan Hukum

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, badan hukum merupakan subjek hukum yang terpisah (separate entity) dan bebas (independent) dari pemilik/pemegang saham maupun dari pengurusnya “organ badan hukum”. Oleh karena itu, apabila badan hukum menjalankan suatu perusahaan, maka yang disebut sebagai “pengusaha” adalah badan hukum itu sendiri, bukan organ-organnya. Adapun bentuk-bentuk dari badan hukum yang merupakan “Pengusaha sebagai Pemberi Kerja”, terdiri atas:

Perseroan Terbatas (“PT”)

PT merupakan persekutuan modal yang terdiri atas saham, didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha, dan dilahirkan  melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah.[7] Dikarenakan PT merupakan badan hukum, maka kegiatan sehari harinya dilakukan oleh organ-organ PT yang terdiri dari Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

Direksi merupakan organ yang bertindak mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dewan Komisaris merupakan organ yang secara bersama-sama mengawasi jalannya kegiatan usaha PT. Sedangkan RUPS merupakan organ tertinggi dalam perusahaan yang mempunyai kewenagan diluar kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris.

Meskipun Direksi merupakan organ yang mempunyai wewenang mewakili PT dalam mengadakan perjanjian kerja, bukan berarti anggota Direksi “selaku pribadi” ikut memikul tanggung jawab pelaksanaan kewajiban PT terhadap pekerja. Pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak pekerja adalah PT itu sendiri, bukan anggota Direksi, bukan anggota Dewan Komisaris dan bukan pula pemegang saham. Hal ini sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban terbatas (limited liability) dan subjek hukum terpisah (separate entity) yang digariskan Pasal 3 ayat (1) UU 40/2007.[8]

Pada umumnya, betuk-bentuk PT dikenal dan diklasifikasikan sebagaimana berikut:

  1. PT (Tertutup),merupakan PT yang biasanya dikendalikan, diurus dan dioperasikan sendiri oleh pemilik (pemegang saham);
  2. PT Publik, merupakan PT yang telah memiliki lebih dari 300 (tiga ratus) orang pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);[9]
  3. PT Terbuka (Tbk.), merupakan PT Publik atau PT yang telah melakukan penawaran umum terhadap sahamnnya di lantai bursa (public offering);[10]
  4. PT Persero, merupakan PT yang seluruh atau minimal 51% sahamnya dimiliki oleh Negara (BUMN);[11]
  5. PT Milik Daerah, merupakan perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Daerah, yang bertujuan untuk menambah penghasilan daerah (BUMD);
  6. PT Penanaman Modal Asing (PT. PMA), merupakan PT yang pemegang sahamnya adalah warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing, baik yang dimiliki 100% pihak-pihak asing atau secara patungan; [12]
  7. PT Penanaman Modal Dalam Negeri (PT. PMDN), merupakan PT yang pemegang sahamnya 100% pihak-pihak Indonesia yang dalam pengoperasiannya diberikan fasilitas-fasilitas ataupun keringanan tertentu oleh Pemerintah.

Kantor Cabang  atau Perwakilan

Pada praktiknya, pendirian cabang perusahan diawali dengan pembuatan akta pendirian cabang, kadang juga disertai pemberian kuasa kepada pemimpin cabang.[13] Kantor cabang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.[14]

Antara perusahaan induk dan cabangnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Posisi hukum (legal standing) kepala cabang akan selalu bertindak untuk dan atas nama (on and behalf) perusahaan pusatnya. Oleh karena itu, kantor cabang tidak dapat digolongkan sebagai badan hukum yang berdiri sendiri atau terpisah dari kantor pusatnya.

Di samping kantor cabang perusahaan nasional yang cukup banyak dikenal umum, terdapat bentuk kantor cabang perusahaan asing yang juga dikenal di Indonesia, seperti: Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA); Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A); dan Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA).[15] Di dalam dunia perbankan, terdapat juga bank yang merupakan cabang dari bank berbadan hukum asing, seperti Citibank sebagai cabang Citibank, N.A yang berkantor pusat di New York. U.S.A Citigroup Inc.[16]

Berdasarkan praktek peradilan Indonesia, setiap representative office perusahaan asing yang ada di Indonesia dianggap sebagai mewakili pusat perusahaan (the full authorized) yang ada di luar negeri. Baik cabang ataupun perwakilan perusahaan asing dapat menjadi pihak dalam pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari perusahaan induk (corporate body)yang ada di luar negeri.[17]

Oleh karena itu, apabila kantor cabang atau kantor perwakilan tidak melaksanakan kewajibannya kepada para pekerja, maka pekerja dapat menuntut pemenuhan haknya secara langsung kepada kantor cabang atau kantor perwakilan. Tentunya, tanpa membebaskan kewajiban kantor pusat perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kantor cabang.

Perusahaan Umum (“Perum”)

Perum merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara. Seperti: Perum Peruri; Perum Perumnas; Perum Perhutani; dan Perum Damri. Disamping mengejar keuntungan, tujuan didirikannya Perum adalah untuk memberikan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu/berkualitas tinggi dan tentunya dengan harga yang terjangkau.[18]

Berbeda dengan modal dalam PT yang terbagi atas saham, modal Perum tidak terbagi atas saham. Sebagai badan hukum, Organ Perum terdiri dari Menteri, Dewan Pengawas dan Direksi. Walaupun berbeda dari segi Organ, akan tetapi prinsip pertanggungjawaban Perum terhadap pekerjanya adalah sama dengan prinsip pertanggungjawaban PT terhadap pekerjanya.

Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha berbadan hukum yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum, yang kegiatannya dilakukan berdasarkan prinsip Koperasi, dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.[19]

Dengan demikian, kegiatan usaha Koperasi lebih berkaitan langsung dengan kepentingan anggota Koperasi, yaitu meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Sebagai badan hukum, organ Koperasi terdiri atas Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Prinsip pertanggungjawaban Koperasi terhadap pekerja-nya adalah sama dengan prinsip pertanggungjawaban PT terhadap pekerja-nya.

Yayasan

Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.[20] Sebagai badan hukum, dalam menjalankan kegiatannya, Yayasan diwakili oleh organ Yayasan yaitu: Pembina, Pengurus dan Pengawas. Berbeda dengan badan hukum yang dijelaskan sebelumnya, Yayasan sebagai badan hukum hanya diperkenankan menjalankan kegiatan “usaha” atau kegiatan-kegiatan tidak mempunyai tujuan memperoleh keuntungan.

Pendiriaan Yayasan haruslah dengan tujuan sosial, keagamaan, maupun kemanusiaan (nir-laba). Namun demikian, disebabkan Pasal 1 angka 6 UU 13/2003 secara jelas menggolongkan “bentuk usaha-usaha sosial” sebagai bentuk “perusahaan”, maka Yayasan juga diklasifikasikan dalam “Pengusaha sebagai Pemberi Kerja”. Terkait prinsip pertanggungjawaban Yayasan sebagai badan hukum terhadap pekerjanya, adalah sama dengan prinsip pertanggungjawaban  PT terhadap pekerjanya.

Perkumpulan

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam arti luas Perkumpulan merupakan berkumpulnya dan bekerjasamanya orang-orang yang sama-sama mempunyai kepentingan baik materil maupun moral spiritual.[21] Oleh karena itu, baik persekutuan maupun badan hukum yang telah dijelaskan sebelumnya juga merupakan merupakan bentuk-bentuk dari Perkumpulan dalam arti luas.

Sedangkan dalam arti sempit, Perkumpulan atau disebut dalam bahasa Belanda disebut Vereeniging. Merupakan badan berkumpulnya orang-orang, bukan persekutuan, bukan PT, bukan Yayasan dan bukan Koperasi. Dalam hal ini, sifatnya bukan untuk mencari keuntungan tetapi bertujuan dibidang kerohanian, ilmu pengetahuan, kebudayaan, pendidikan, keolahragaan, musik, tarian, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan berlaku.[22] Seperti: Ormas Muhammadiyah; PSSI; LSM; PAHAM. Terkait dengan tanggung jawab Perkumpulan sebagai badan hukum terhadap pekerjanya, adalah sama dengan prinsip pertanggungjawaban PT terhadap pekerjannya.


[1]  Subekti, loc.cit., hlm. 37.

[2] Waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Waralaba, PP No. 42 Tahun 2007, LN. No. 90 Tahun 2007, Pasal 1 butir 1.

[3] M. Yahya Harahap,  Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 2.

[4] Ibid., hlm.8.

[5] Ibid., hlm. 9.

[6] Jamhur, dkk., Hukum Organisasi Perusahaan, (Depok: Elips Project, 1997), hlm. 14-16

[7] M. Yahya Harahap, op.,cit. hlm. 33-38.

[8] Indonesia. Undang Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756. Pasal 3 ayat (1).

[9] Indonesia, Undang Undang Pasar Modal, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608.

[10] UU No. 8 Tahun 1995, Pasal 1 angka 15, Jo. UU No. 40 Tahun 2007Pasal 1 angka 7.

[11] Indonesia, Undang Undang Badan Usaha Milik Negara, UU No. 19 Tahun 2003, LN No. 70 tahun 2003, TLN No. 4297. Pasal 1 angka 2.

[12] Indonesia, Undang Undang Penanaman Modal, UU No. 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724.

[13] Pendirian cabang biasanya didasarkan pada Pasal 1 Anggaran Dasar perusahaan yang menyebutkan bahwa “Perseroan dapat membuka cabang-cabang di tempat lain jika dipandang perlu.

[14] Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, Permendag No. 37/M-Dag/Per/9/2007. Pasal 1 angka 5 Permendag No. 37/2007.

[15] Indonesia, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal, Perka BKPM No. 15 Tahun 2015.

[16] https://www.citibank.co.id/bahasa/footer/about.us.htm?. Diunduh  05 Juli 2015.

[17] M Yahya Harahap, op.cit. hlm. 389-392.

[18] UU No. 19 Tahun 2003, Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 36 ayat (1).

[19] Indonesia, Undang-Undang Perkoperasian, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (“UU Koperasi”), Pasal 1 angka 1.

[20] Indonesia, Undang-Undang Yayasan, UU No. 16 Tahun 2001, LN No. 112 Tahun 2001, TLN No. 4132, diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004, LN No. 115 Tahun 2004, TLN No. 4430, Pasal 1 angka 1.

[21] Wirjono Projodikoro, Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia, (____:Dian Rakyat, 1985), hlm.1.

[22] Ibid., hlm. 15.



[1] Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 19-20.

[2] Subekti, op.cit., hlm. 21.

[3] Indonesia, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, UU No. 5 Tahun 2014, LN No. 6 Tahun 2014,  TLN No. 5494.



[1]Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 1 angka 2 dan angka 4.

[2] UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 1 angka 5.

[3] UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 1 angka 6.

[4] Pengusaha adalah setiap orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan, Indonesia, Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, UU No. 3 Tahun 1982, L. No. 7 Tahun 1982, TLN No. 3214, Pasal 1 huruf c.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
WhatsApp chat