Apa Bentuk atau Klasifikasi Pekerja?

Pengertian pekerja dalam UU 13/2003 sangatlah sederhana, yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.[1] Walaupun sederhana, pada praktiknya banyak sekali pengistilahan terhadap pekerja. Untuk orang yang lebih banyak mengandalkan otak/pikiran/akal dalam pekerjaannya disebut sebagai “karyawan” atau “pegawai”. Sedangkan, untuk orang yang lebih banyak menggunakan otot disebut sebagai “buruh”. Bentuk atau jenis pekerja juga dikenal dengan berbagai nama dan sebutan, seperti: pekerja tetap; pekerja kontrak; pekerja asing; pekerja outsourcing; pekerja lepas; dan pekerja paruh waktu. Meskipun demikian, pada dasarnya UU 13/2003 sama sekali tidak mengenal istilah-istilah tersebut secara eksplisit.

Pekerja Tetap

Penyebutan pekerja tetap (permanent employee) sebenarnya digunakan bagi pekerja yang dalam hubungan kerjanya didasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”). Patut dipahami, bahwa “waktu tidak tertentu” harus dimaknai sebagai tidak adanya batasan waktu dalam perjanjian kerja bagi pekerja untuk bekerja pada perusahaan.

Pekerja Kontrak

Pekerja kontrak (fixed-term employee) atau kadang disebut juga sebagai “pekerja tidak tetap” merupakan pekerja yang dalam hubungan kerjanya didasarkan pada PKWT. Dalam bahasa inggris disebut agreements for a specified time. Sedangkan negara-negara lain kerapkali menggunakan istilah fixed-term contracts (kontrak dengan jangka waktu tetap).[2] Frasa “waktu tertentu”mengisyaratkan bahwa adanya kesepakatan mengenai batasan waktu di dalam perjanjian kerja. Penentuan batas waktu tersebut jugadiserahkan kepada pekerja dan pengusaha untuk mengaturnya sesuai kesepakatan. Namun, harus tetap memperhatikan dan mematuhi batasan-batasan waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pekerja Asing

Pekerja asing atau Tenaga Kerja Asing (“TKA”) merupakan WNA pemegang visa yang bekerja di wilayah Indonesia.[3] Penggunaan TKA merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari di tengah era globalisasi dan pasar bebas. Walaupun demikian, seyogyanya pemerintah terus berupaya membuat aturan dan batasan yang jelas terkait penggunaan TKA oleh pengusaha, guna melindungi tenaga kerja dalam negeri. Berdasarkan Pasal 42 ayat (4) UU 13/2003 dan peraturan-peraturan pelaksananya, agar dapat mempekerjakan seorang TKA, setidaknya ada beberapa syarat yang harus depenuhi, antara lain:

  • Pemberi kerja harus memiliki izin mempekerjakan TKA.[4] Izin tersebut lazim disebut Izin Mempekerjakan Tenagakerja Asing (“IMTA”). Untuk mendapatkan IMTA, biasanya pemberi kerja terlebih dahulu harus memiliki Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
  • TKA yang dipekerjakan adalah untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.[5] Dengan kata lain, hubungan kerja TKA dengan pengusaha haruslah atas dasar PKWT dan TKA tersebut biasanya dilarang untuk menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan tertentu yang diatur dalam keputusan mentri.
  • Dalam hal PKWT telah berakhir, maka masa kerja TKA tidak lagi dapat diperpanjang, sehingga pemberi kerja harus menggantinya dengan TKA lainnya.[6]
  • Setiap TKA yang akan dipekerjakan harus memenuhi persyaratan dan memenuhi kompetensi, dibuktikan dengan pendidikan, sertifikat kopetensi. [7]
  • Kecuali untuk jabatan Direksi dan Komisaris, pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib menunjuk Pekerja WNI sebagai tenaga pendamping TKA. Dengan tujuan, adanya alih teknologi dan alih keahlian dari TKA tersebut.[8]
  • Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap TKA yang dipekerjakan. Kompensasi tersebut merupakan dana yang harus dibayar oleh pemberi kerja kepada negara atas penggunaan TKA.[9]

Pekerja Paruh Waktu

Pekerja paruh waktu atau dikenal juga dengan part timer merupakan pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal atau kurang dari 35 (tiga puluh lima) jam seminggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.[10] Meskipun pengertian tersebut dicantumkan dalam Permenaker 1/2014, sayangnya tidak terdapat ketentuan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan rinci terkait dengan pelaksanaanya. Hal tersebut berpotensi menyebakan membabi butanya perusahaan dalam mempekerjakan dan memanfaatkan pekerja paruh waktu/part timer, oleh karena itu sudah seyogyanya pemerintah mengatur pelaksanaannya sehingga dapat melindungi hak hak pekerja.

Pekerja Outsourcing

Dengan dikenalnya sistem alih daya di dalam UU 13/2003, maka pada praktiknya lahirlah istilah pekerja outsourcing. Sedangkan istilah bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja outsourcing disebut sebagai perusahaan outsourcing. Mengingat pekerja outsourcing merupakan pekerja yang diwajibkan UU 13/2003 untuk diikat dengan PKWT atau PKWTT, maka pekerja outsourcing juga merupakan Pekerja Tetap atau Pekerja Kontrak.


[1] UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 1 angka 3.

[2] Gus Herma Van Voss, dkk, Bab-Bab tentang Hukum Perburuhan Inonesia, (Bali: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 17.

[3] UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 1 angka 13.

[4] UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 42 ayat (1).

[5] UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 42 ayat (4).

[6] UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 42 ayat (6).

[7] UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 44

[8] UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 45.

[9] UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 47.

[10] Permenaker No. 1 Tahun 2014, Pasal 1 angka 17, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia  Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep.250/Men/XII/2008 Tentang Klasifikasi Dan Karakteristik Data Dari Jenis  Informasi  Ketenagakerjaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
WhatsApp chat