Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Arbitrase LKPP, efisien dan efektifkah?

Pergeseran dan perubahan bisnis pada era globalisasi yang semakin cepat (moving quickly) pastilah membutuhkan penyelesaian sengketa bisnis secara cepat pula. Dengan kata lain, sangat dituntut akan hadirnya lembaga penyelesaian sengketa bisnis yang bercorak informal procedures dan putusannya langsung bersifat final and binding. Tentu saja badan peradilan negara yang sejak semula di disain bercorak formalistik tidak dapat menjawab kebutuhan tersebut, sehingga pada perkembangannya lahir dan menjamurlah lembaga Arbitrase sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diberbagai sektor bisnis. Tidak mau ketinggalan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“LKPP”) pada akhirnya ikut mengeluarkan peraturan yang menjadikan Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah (“Arbitrase LKPP”).

Apa yang dimaksud dengan Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“Sengketa Pengadaan”) ?

Peraturan Kepala LKPP No. 4 Tahun 2016 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“Perka LKPP 4/2016”) mendefinisikan Sengketa Pengadaan sebagai perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah antara pemilik pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang terikat hubungan kontraktual dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.[i] Dari pengertian yang dirumukan Pasal 1 angka 3 Perka LKPP 4/2016 tersebut, dapat ditarik tiga unsur penting agar suatu perselisihan dapat disebut sebagai Sengketa Pengadaan. Pertama, perselisihan timbul dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam kontrak atau pada praktiknya dikenal dengan sebutan “Prestasi” dibagi dalam tiga macam yaitu: janji untuk memberikan/menyerahkan suatu barang; janji untuk berbuat sesuatu; dan janji untuk tidak berbuat sesuatu.[ii] Dengan demikian, Sengketa Pengadaan dapat muncul apabila salah satu pihak dalam kontrak tidak menyerahkan, terlambat menyerahkan, tidak melakukan, tidak sempurna melakukan, atau terlambat melakukan Prestasi yang telah diperjanjikan.

Kedua, perselisihan tersebut terjadi antara pemilik pekerjaan dengan pelaksana pekerjaan. Pemilik pekerjaan (project owner) adalah Kementrian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang dalam kontrak pengadaan diwakili oleh Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sedangkan pelaksana pekerjaan adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa, baik berbentuk orang perseorangan maupun badan hukum, milik negara (BUMN) ataupun milik swasta.[iii] Ketiga, antara pemilik dan pelaksana pekerjaan terikat hubungan kontraktual dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam arti, Sengketa Pengadan baru mungkin timbul setelah adanya kesepakatan tertulis yang sah dan mengikat antara pemilik pekerjaan dengan pelaksanaan pekerjaan mengenai kegiatan pengadaan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD).[iv]

Alasan utama dan jangka waktu penyelesaian Sengketa Pengadaan ke Arbitrase LKPP?

Sebagaimana dirumuskan pada bagian pertimbangan Perka LKPP 4/2016, diadakannya penyelesaian Sengketa Pengadaaan melalui Arbitrase LKPP adalah dalam rangka mempercepat proses penyelesaian sengketa. Dengan kata lain, menyelesaian Sengketa Pengadaan melalui Arbitrase LKPP akan lebih menyederhanakan dan mempercepat penyelesaian Sengketa Pengadaan sehingga akan menjadi efisien.[v] Kecepatan dalam menyelesaikan Sengketa Pengadaan tersebut terlihat dari jangka waktu maksimal yang dimiliki arbiter untuk menyelesaikan perselisihan. Jangankan dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang memakan waktu bertahun-tahun, penyelesaian sengketa melalui Arbitrase LKPP masih lebih cepat apabila dibandingkan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”). Jika Arbitrase BANI menyelesaikan sengketa dalam jangka waktu paling lambat 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender sejak terbentuknya Majelis Arbitrase bahkan masih terbuka peluang memakan waktu lebih panjang, maka Arbitrase LKPP wajib menyelesaikan Sengketa Pengadaan dan mengeluarkan putusan dalam jangka waktu  maksimal 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.[vi]

Apa syarat utama pengajuan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase LKPP ?

Sengketa Penggadaan yang dapat diajukan kepada Arbitrase yang diselenggaran oleh LKPP, harus berdasarkan kesepakatan tertulis yang disebut dengan Klausula Arbitrase atau Perjanjian Arbitrase.[vii] Klausula tersebut dapat dicantumkan dalam di dalam penyelesaian perselisihan pada kontrak (Perjanjian Pokok) atau  dibuat secara tertulis oleh Para Pihak yang bersengketa (Perjanjian Tersendiri).[viii] Disamping itu, sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU 30/199”), dalam hal Perjanjian Arbitrase dibuat setelah sengketa terjadi, maka perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.[ix]

Dengan adanya Klausula Arbitrase, berarti para pihak secara sadar meniadakan hak Para Pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Dengan kata lain, terhadap Sengketa Pengadaan, Pengadilan Negeri tidak berwenang bahkan wajib menolak memeriksa sengketa tersebut.[x] Demikian juga sebalikanya, jika tidak terdapat klausula arbitrase pada Perjanjian Pokok dan tidak ada kesepakatan untuk membuat Perjanjian Arbitrase tersendiri, maka Arbitrase LKPP tidak mempunyai wewenang (kompetensi) apapun dalam menyelesaikan Sengketa Pengadaan. Lembaga yang mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan Sengketa Pengadaan adalah Pengadilan Negeri. Hal ini sejalan dengan apa yang dimaksud Pasal 85 ayat 1 Perpres 16/2018 yang menggariskan bahwa “Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan”.

Siapa yang ditunjuk menjadi Arbiter LKPP ?

Sengketa Pengadaan dapat diselesaikan oleh Arbitrase LKPP baik dengan arbiter tunggal atau majelis arbiter.[xi] Arbiter dipilih sendiri oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Para pihak hanya dapat memilih arbiter yang tercatat dalam daftar Arbiter pada layanan penyelesaian Sengketa Pengadaan di LKPP. Dalam hal permohonan dan tanggapan para pihak tidak menunjuk Arbiter, maka dianggap telah menyerahkan secara mutlak penunjukan tersebut kepada Penanggung Jawab Layanan LKPP.[xii]

Adapun syarat untuk dapat ditetapkan menjadi Arbiter dalam penyelesaian Sengketa Pengadaan adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang cakap melakukan perbuatan hukum dan telah berumur 35 (tiga puluh lima) tahun. Berbeda dengan Pasal 12 ayat (1) huruf e UU 30/1999 yang mensyaratkan Arbiter harus ahli dalam bidangnya dengan sedikit memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya 15 (lima belas) tahun, Pasal 17 ayat 1 huruf d Perka LKPP 4/2016 hanya mewajibkan seorang Arbiter untuk mmempunyai pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit 5 (lima) tahun. Untuk menutupi kekurangan tersebut, seorang Arbiter LKPP diwajibkan untuk memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.[xiii]

Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa ?

Para pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan Kontrak dapat mengajukan permohonan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan di LKPP. Permohonan harus dibuat secara tertulis, diajukan dan didaftarkan pada Sekretariat Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan. Sekretaris menyampaikan salinan permohonan disertai perintah agar Termohon memberikan tanggapan secara tertulis. Selanjutnya, termohon wajib menyampaikan tanggapan terhadap permohonan Pemohon, kepada Sekretaris Layanan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak permohonan diterima. Setelah dilakukan penetapan Arbiter, proses dilanjutkan dengan penetapan jadwal pemeriksaan. Tahapan proses pemeriksaan-pun dapat dibilang sangat sederhana, yaitu melalui tahapan: Pemeriksaan Pendahuluan; Pembuktian; Kesimpulan; Putusan.[xiv]

Bagaimana Eksekusi Putusan Arbitrase LKPP ?

Putusan yang dijatuhkan Arbitrase LKPP berdasar Pasal 31 ayat 9 Perka LKPP 4/2016 dan Pasal 60 UU 30/1999 adalah bersifat final and binding sehingga putusan tersebut langsung “mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat” kepada para pihak, sehingga langsung dapat diminta eksekusi ke Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, terhadap putusan tersebut tertutup upaya Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Namun demikian, hal itu tidak mengurangi hak para pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase LKPP tersebut ke Pengadilan Negeri berdasar alasan dan tata cara yang ditentukan pada BAB VIII (Pasal 70 s/d 72) UU 30/1999.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penyelesaian Sengketa Pengadaan akan jauh lebih efisien bila dilakukan melalui Arbitrase LKPP daripada melalui Pengadilan Negeri bahkan Arbitrase BANI. Hal tersebut terlihat dari jangka waktu atau lamanya proses pemeriksaaan perkara, proses penyelesaian yang tidaklah rumit, serta putusan yang langsung bersifat final and binding. Meskipun demikian, apakah kecepatan proses penyelesaian sengketa tersebut berbanding lurus dengan kepuasan para pihak yang ditandai dengan putusan Arbiter yang lebih berkeadilan dan lebih berkemanfaatan bagi para pihak? Dengan kata lain, apakah penyelesian Sengketa Pengadaan melalui Arbitrase LKPP akan menjadi lebih efektif ? Hanya waktu yang dapat menjawab dan membuktikan hal tersebut.


[i] Perka LKPP 4/2016, Pasal 1 angka 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

[ii] KUHPerdata, Pasal 1234, Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

[iii] Perpres 16/2018, Pasal 1 angka 28, Pasal 1 ayat 44, Jo. Pasal 85.

[iv] Perpres 16/2018, Pasal 1 angka 1.

[v] Perka LKPP 4/2016, Pasal 7 dan Pasal 8.

[vi] Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Pasal 4 ayat 6 dan Pasal 26. Jo. Perka LKPP 4/2016 Pasal 20 ayat (1) dan (2).

[vii] Perka LKPP 4/2016, Pasal 10 ayat 3.

[viii] Perka LKPP 4/2016, Pasal 1 ayat 4.

[ix] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 9 ayat (2).

[x] UU 30/1999, Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (2).

[xi] Perka LKPP 4/2016, Pasal 20 ayat 3.

[xii] Perka LKPP 4/2016, Pasal 24.

[xiii] Perka LKPP 4/2016, Pasal 17 ayat 1 huruf e.

[xiv] Perka LKPP 4/2016, Pasal 21 s/d Pasal 31.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
WhatsApp chat