Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Perusahaan Pailit, Apa Hak Pekerja ?

Ketika mendengar kata “pailit”, pastilah banyak pekerja berpikir bahwa posisi dan pekerjaannya di perusahaan akan terancam. Adanya putusan pailit atau baru sekedar rumor tetang pengajuan permohonan pailit, akan membuat pekerja kelabakan karena berpikir operasional perusahaan akan berhenti. Bahkan lebih jauh lagi, beranggapan bahwa perusahaan akan segera dilikuidasi, berakhir, atau bubar. Meskipun ketakutan tersebut cukup beralasan, namun hal demikian tidak sepenuhnya benar. Walaupun suatu perusahaan dinyatakan pailit, tidak serta-merta operasional perusahaan tersebut terhenti, belum tentu juga perusahaan tersebut pasti dibubarkan. Faktanya, terlihat pada kasus pailit PT. Telkomsel (Persero) dan PT. Dirgantara Indonesia (Persero). Sebagai perusahan yang pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, kenyataannya perusahaan tersebut masih eksis dan beroperasional sampai saat ini.

Oleh karena itu, pekerja harus benar-benar mamahami bahwa, ketika perusahaan dinyatakan pailit masih terdapat kemungkinan lain yang dapat terjadi, seperti:

  • Kemungkinan diterimanya penawaran perdamaian dari perusahaan pailit oleh kreditur, sehingga pengelolaan perusahaan dilanjutkan.[1]
  • Kemungkinan putusan pernyataan pailit dibatalkan oleh putusan kasasi atau putusan peninjauan kembali, yang mangakibatkan perusahaan tidak lagi menjadi dalam keadaan pailit dan pengusaha kembali berhak mengelola perusahaannya.[2]
  • Seandainya tidak terjadi perdamaian, masih terdapat kemungkinan diterimanya usulan dari Kurator supaya perusahaan pailit tetap dilanjutkan usaha pengelolaannya oleh Kurator. Jika beruntung, bisa jadi Kurator tidak melakukan likuidasi terhadap perusahaan pailit, tetapi perusahaan dijual bulat-bulat kepada pihak ketiga.

Hal tersebut di atas memperlihatkan bahwa ketika suatu perusahaan telah dinyatakan pailit, tidak selalu berarti pekerja akan kehilangan mata pencaharian, pendapatan, atau pekerjaanya. Untuk itu, pekerja harus menghadapi kondisi pailitnya perusahaan dengan kepala dingin. Tetap membaca situasi dan kondisi yang ada, serta memikirkan kemungkinan yang akan terjadi. Jangan sampai, akibat tindakan pekerja yang tidak kooperatif, membuat-buat kerusuhan, atau menghambat proses produksi, justru pada akhirnya merugikan kepentingan pekerja sendiri.

Kepailitan

Jika berbicara mengenai kepailitan, maka satu sub bab saja tidak akan pernah bisa untuk menjelaskannya. Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH bahkan menuliskan lebih kurang 500 halaman hanya untuk menjelaksan aspek hukum kepailitan karena begitu kompleksnya permasalahan dan pengaturan terkait kepailitan. Untuk itu, membahas kepailitan dapat dimulai dengan peratanyaan, apa itu kepailitan ?

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 37/2004, “kepailitan” merupakan sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Meskipun pasal ini merupakan definisi dari kata “kepailitan”, akan tetapi pengertian yang diberikan tetap saja menimbulkan kebingungan, bahkan bagi mahasiswa hukum sekalipun. Untuk itu, perlu dijabarkan lebih jauh lagi.

Siapa itu Debitur ? Debitur adalah setiap orang/badan hukum yang mempunyai pinjaman (utang) yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.[3] Kenapa semua kekayaan Debitur disita ? Karena Debitur tidak membayar utang/tagihan.[4] Utang/tagihan dari siapa ? Tagihan dari dua atau lebih Kreditur. Siapa Kreditur ? Kreditur adalah setiap orang/badan hukum yang mempunyai tagihan (piutang) kepada Debitur, baik karena perjanjian atau karena undang-undang.

Supaya suatu perusahaan (sebagai Debitur) dapat dinyatakan pailit, maka harus didahului dengan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan tersebut. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:[5]

  • Perusahaan (sebagai Debitur) mempunyai 2 (dua) Kreditur atau lebih.
  • Perusahaan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu krediturnya.
  • Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (due and payable).[6]

Apabila persyaratan di atas dapat dibuktikan oleh pemohon pailit (Kreditur) secara sederhana, maka berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 8 UU 37/2004 keluarlah Putusan Pengadilan Niaga yang mengabulkan permohonan pernyataan pailit. Sejak putusan pernyataan pailit dibacakan, perusahaan (sebagai Debitur) disebut sebagai Debitur Pailit atau Perusahaan Pailit.

Berdasar Pasal 24 UU 37/2004, sejak saat dinyatakan pailit, perusahaan demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya kerena merupakan dan termasuk dalam “harta pailit”. Dengan kata lain, sejak dinyatakan pailit, perusahaan tidak lagi mempunyai wewenang  untuk menguasai dan mengurus seluruh asset (aktiva) perusahaan, termasuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dan simpanan dari bank. Pihak yang berwenang melakukan pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan, sesuai Pasal 16 jo. Pasal 69 ayat (1) UU 37/2004 adalah dan disebut sebagai Kurator.[7] Untuk menghindari penyelewengan, maka bersamaan dengan putusan pailit ditunjuk juga seorang hakim yang mengawasi kepailitan. Hakim ini  dikenal sebagai Hakim Pengawas.[8] Mengingat putusan atas permohonan pernyataan pailit dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad),[9] maka Kurator tetap berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas “harta pailit” meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali.[10]

Permohonan Pailit oleh Pekerja

Dalam hubungan kerja, apabila pekerja mempunyai tagihan (piutang) berupa upah atau hak-hak lainnya kepada perusahaan, maka berdasarkan Pasal 95 ayat (6) UU 13/2003 perusahaan diposisikan sebagai Debitur dari pekerja. Sehingga tidak heran, acap kali ditemukan beberapa orang pekerja (selaku Kreditur) mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan disebabkan pengusaha/perusahaan tidak membayarkan hak-haknya. Seperti halnya permohonan pailit yang diajukan 3 orang mantan pekerja PT Dirgantara Indonesia (PT. DI). Meskipun pada akhirnya Putusan Pengadilan Niaga No. 41/Pailit/2007-PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 4 September 2007 dibatalkan oleh Ptusan Mahkamah Agung  No. 075K/Pdt.Sus/2007 tannggal 22 Oktober 2007, akan tetapi perkara tersebut telah membuktikan bahwa pekerja (selaku Kreditur) dapat dan berhak mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap pekerja.[11]

Pailit dan Pasal 165 UU 13/2003

Rumusan Kompensasi PHK atas alasan perusahaan dalam keadaan pailit adalah sebagai berikut: 

Kompensasi PHK: 1 (x) Uang Pesangon + 1 (x) UPMK + UPH

Baca Juga: (1) Cara Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja; (2) Bentuk-Bentuk Kompensasi dalam Pemutusan Hubungan Kerja; (3) Rumusan Perhitungan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja.

Pada satu sisi, Pasal 165 UU 13/2003 menggariskan bahwa pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja karena perusahaan pailit. Pada sisi lain, Pasal 39 ayat (1) UU 37/2004 mengatur bahwa pekerja pada perusahaan yang dinyatakan pailit dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya kurator dapat memberhentikannya dengan terlebih dahulu mengeluarkan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) hari sebelumnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 165 UU 13/2003 dan Pasal 39 ayat (1) UU 37/2004 tersebut di atas, dapat dipahami bahwa:

  • Kata “dapat” dalam kedua norma tersebut mengisyaratkan bahwa ketentuan tersebut bersifat tidak memaksa (fakultatif). Dengan kata lain, pengusaha (dhi. Kurator) tidak wajib untuk melakukan PHK terhadap pekerja apabila perusahaan telah dinyatakan pailit.
  • Berdasarkan UU 13/2003, hanya pengusaha (dhi. Kurator) yang mempunyai hak untuk melakukan atau tidak melakukan PHK apabila perusahaan dinyatkan pailit.
  • Berdasarkan UU 37/2004, bukan hanya pengusaha (dhi. Kurator) yang berhak memberhentikan, pekerja juga mempunyai hak untuk dapat memutuskan hubungan kerja apabila perusahaan dinyatakan pailit.
Kasus XVII: Adi
Sugiarto (vs.) Kurator PT. Henrison Irian

Untuk lebih memahami praktik pelaksanaan PHK atas alasan perusahaan pailit, ada baiknya melihat penerapan norma Pasal 165 UU 13/2003 pada Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Adi Sugiarto (“Adi”) vs. Kurator PT. Henrison Irian (“Kurator PT.HI”) No.309 K/Pdt.Sus-PHI/20165 tanggal 31 Mei 2016.[12] Pada intinya, kasus posisi dan pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

  • Adi diterima bekerja pada tanggal 27 September 1983 di bagian laboratorium PT. Kayu Lapis Indonesia (PT.KLI), berdasarkan surat perjanjian tanggal 19 Januari 1991;
  • Adi kemudian ditugaskan ke Sorong untuk menangani proyek PT.HI selama 18 bulan terhitung sejak 22 Januari 1991 sampai dengan 21 Juli 1992. Setelah berakhirnya surat perjanjian, Adi tidak dikembalikan lagi ke PT.KLI karena diharuskan tetap bekerja di PT.HI. Upah terakhir yang diterima Adi adalah sebesar Rp 2.679.500,-.
  • Pada bulan Mei dan Juni 2014, PT.HI meliburkan seluruh pekerjanya. Sehingga, terjadilah perselisihan antara PT.HI dengan salah salah satu pekerjanya. Pada tanggal 17 Mei 2014, Adi diminta menjadi saksi dalam persidangan di PHI tersebut.
  • Setelah selesai memberikan kesaksian di PHI pada tanggal 23 Juni 2014, semua pekerja  kembali bekerja seperti biasa, termasuk Adi.
  • Pada tanggal 3 Juli 2014 PT.HI melakukan PHK terhadap Adi, atas alasan Adi memberikan keterangan/kesaksian yang disampaikan dalam persidangan PHI. Disamping itu, Adi di PHK atas alasan ia memakai atribut perusahan tanpa ijin pimpinan dalam menghadiri sidang pada tanggal 17 Mei 2014 tersebut.
  • Tidak terima atas tindakan PHK dari pengusaha, terjadilah perselisihan yang berujung pada digugatnya PT.HI kepada PHI pada PN Manokwari pada tanggal 2 Desember 2014 dalam perkara No. 13/PDT.SUS-PHI/2014/PN.Mnk atas nama Adi Lawan Pimpinan PT.HI selaku Tergugat.
  • Pada tanggal 20 Februari 2015, Majelis Hakim PHI menyatakan gugatan Adi gugur demi hukum berdasarkan Pasal 29 UU 37/2004. Hal tersebut karena PT. HI telah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Makasar dalam perkara No.:02/Pdt.Sus.Pailit/2014 pada tanggal 13 November 2014.
  • Dikarenakan PT.HI telah diputus pailit, maka berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU 37/2004, PT.HI demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang masuk ke dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
  • Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Jo. pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU 37/2004, kemudian Adi kembali mengajukan gugatan terhadap Kurator PT. HI.
  • Dalam dalil gugatannya, dikarenakan PT.HI telah dinyatakan pailit, maka Adi meminta Kompensasi PHK dengan rumusan [2 (x) Uang Pesangon + 1 (x) UPMK + UPH].
  • Disamping itu, Adi juga meminta Kurator PT.HI untuk membayar upah selama tidak dipekerjakan sejak Juli 2014 sampai Juli 2015 (12 bulan), sebesar Rp. 32.154.000,-.
  • Atas gugatan dari Adi, majelis hakim PHI (Judex Facti) pada PN Manokrawi memberi putusan Nomor 03/PDT-SUS.PHI/2015/PN.Mnk tanggal 5 Agustus 2015 yang pada intinya amarnya berbunyi:
  • Menyatakan tindakan PHK yang dilakukan PT.HI tidak sah menurut hukum sehingga batal demi hukum;
  • Menyatakan hubungan kerja antara PT.HI dan Adi putus sejak putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
  • Menghukum Kurator PT.HI untuk membayar Kompensasi PHK dengan rumusan [1 (x) Uang Pesangon + 1 (x) UPMK + UPH] sebesar Rp. 58.547.075,-;
  • Menghukum Kurator PT.HI untuk membayar upah Adi selama tidak dipekerjakan sejak Juli 2014 sampai Juli 2015 (12  bulan), sebesar Rp. 32.154.000,-
  • Tidak puas dengan putusan majelis hakim PHI (Judex Facti), Kurator PT.HI megajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Namun malangnya, majelis hakim kasasi (Judex Juris) menolak permohonan tersebut dengan pertimbangan:
    • Judex Facti Pada PN Manokwari tidak salah menerapkan hukum;
    • Adi tidak melakukan pelanggaran sebagaimana didalilkan PT.HI, dan mengacu Pasal 95 ayat (4) juncto Pasal 165 UU 13/2003 karena PT.HI dalam keadaan pailit maka Adi diberikan Kompensasi PHK dengan rumusan, [1 (x) Uang Pesangon + 1 (x) UPMK + UPH].
    • Disebabkan masa kerja Adi sejak tanggal 19 Januari 1991 s/d tanggal 3 Juli 2014 (31 tahun) dan upah terkhir Rp. 2.679.500,- maka Kompensasi PHK yang diterima khusus oleh Adi dengan rincian:
Kompensasi PHK Perhitungan Jumlah
Pesangon 1 x 9   x Rp. 2.679.500 Rp. 24.115.500
UPMK 1 x 10 x Rp. 2.679.500 Rp. 26.795.000
UPH 15% x Rp. 50.910.500 Rp.   7.636.575
Total Rp. 58.547.075
  • Namun demikian, karena Adi tidak bekerja lagi, maka upah proses tidak diberikan sesuai dengan prinsip no work no pay. Sehingga, majelis kasasi merperbaiki amar putusan majelis hakim PHI (Judex Facti) dengan menghilangkan hak Adi atas upah selama tidak bekerja.

Bertitik tolak dari perjalanan kasus di atas, meskipun rumit, sudah saatnya setiap pekerja memahami hal-hal dasar terkait kepailitan. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa gugatan pertama pekerja tanggal 2 Desember menjadi gugur karena perusahaan ternyata telah dinyatakan pailit tanggal 13 Nopember 2014. Pasal 29 UU 37/2004 secara tegas menggariskan bahwa, suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap perusahaan (Debitur) sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajibandari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitur”.

Untuk itu, gugatan seharusnya diajukan terhadap Kurator Perusahaan Pailit (Kurator Debitur Pailit). Hal ini sesuai Pasal 26 UU 37/2004 yang menggariskan bahwa tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator. Apabila gugatan tetap diajukan terhadap perusahaan pailit. Dalam hal gugatan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap perusahaan pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.

Likuidasi

Setelah keluarnya putusana PHI yang telah BHT yang memerintahkan perusahaan (dhi. Kurator) melakukan pembayaran Kompensasi PHK, apakah pekerja sudah dalam kedaan aman dan akan segera menerima haknya ? Ternyata, jawabannya adalah tidak, Kurator tidak akan langsung memberikan Kompensasi PHK kepada pekerja. Pasal 95 ayat (4) UU 13/2003 mengatur bahwa, dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari  pekerja merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Gayung bersambut, Pasal 39 ayat (2) UU 37/2004 kemudian menggariskan bahwa sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.[13]

Dengan demikian, baik upah maupun Kompensasi PHK merupakan utang dari harta pailit. Oleh karena itu, sebagaimana halnya Kreditur lain, pekerja sebagai bagian dari Kreditur terpaksa yang menunggu pembayaran piutangnya (termasuk Kompensasi PHK) dari Kurator. Pembayaran tersebut baru dapat dilakukan apabila pemberesan harta pailit telah terselesaikan oleh Kurator. Bertitik tolak dari penjelasan di atas, terdapat kemungkinan pekerja hanya akan menerima sebagian atau bahkan sama sekali tidak akan menerima Kompensasi PHK. Kejam memang, tetapi itulah konsekuensi hukum yang mungkin terjadi akibat pailitnya suatu perusahaan. Secara garis besar, pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat diklasifikasikan sebagaimana dijelaskan berikut:

Pencocokan Utang /Verifikasi [14]

Tagihan (piutang) Kreditur atau utang-utang perusahaan pailit didata oleh Kurator untuk dicocokkan mengenai benar tidaknya pengakuan Kreditur, besarnya piutang Kreditur maupun kedudukannya sebagai Kreditur. Hal ini bertujuan untuk melindungi perusahaan pailit (selaku Debitur) terhadap tagihan-tagihan yang tidak ada dasarnya. Bagi pihak Kreditur, pencocokan utang berfungsi sebagai perlindungan terhadap kemungkinan utang-utang fiktif yang dibuat-buat oleh perusahaan pailit.

Pemberesan Harta Pailit [15]

Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, atau rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar atau dikenal sebagai insoven. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, seorang Debitur berada dalam keadaan insolven adalah apabila Debitur itu tidak mampu secara finansial membayar sebagian besar utang-utangnya atau nilai asetnya (aktiva) kurang atau lebih kecil dari nilai tanggungjawabnya (pasiva). [16]

Sejak insolvensi terjadi, maka dimulailah proses pencairan aset atau penagihan piutang perusahaan pailit. Tindakan kurator dalam mencairkan aset perusahaan pailit disebut juga sebagai likuidasi. Semua harta pailit berupa aset (benda bergerak/tidak bergerak) harus dijual dilelang (public sale). Namun, dalam hal penjualan di muka umum tidak tercapai, maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas. [17]

Pembayaran

Setelah proses likuidasi diselesaikan, maka Kurator akan menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas.[18] Selanjutnya, dilakukan pembayaran kepada para Kreditur yang telah dicocokkan tagihannya (piutang) sesuai dengan urutan atau kedudukannya.

Pembayaran tersebut termasuk pembayaran terhadap piutang pekerja berupa upah atau hak-hak lainnya (termasuk Kompensasi PHK). Segera setelah terjadi pembayaran utang atau setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat, maka berakhirlah kepailitan.[19]

Urutan Kreditur

Sebelum kepailitan berakhir atau pada saat pembayaran, dimanakah posisi atau kedudukan piutang para pekerja ? Apakah piutang pekerja diposisikan sebagai piutang yang paling tinggi kedudukannya ? Untuk itu, terlebih dahulu perlu dipahami hal-hal terkait bentuk-bentuk dan urutan Kreditur. Secara umum, dengan memperhatikan ketentuan dalam KUHPerdata dan  UU 37/2004, terdapat tiga jenis kreditur yaitu sebagaimana dijelaskan berikut:

Kreditur Pemegang Hak Istimewa

Merupakan kreditur yang oleh undang-undang diberi kedudukan didahulukan dari para kreditur konkuren. Contohnya seperti kurator, negara (pajak), biaya pengadilan atau bea lelang. Berdasar Pasal 1134 KUHPerdata, kreditur pemegang hak itimewa akan lebih didahulukan pembayarannya dari kreditur pemegang jaminan (separatis), sepanjang dituliskan secara tegas dalam undang-undang.

Kreditur Separatis (secured creditor)

Merupakan kreditur yang didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya untuk memperoleh pelunasan tagihannya karena memegang jaminan berupa: Gadai.[20]; Jaminan Fidusia.[21]; Hak Tanggungan.[22]; Hipotik Kapal.[23]; Resi Gudang.[24] Bahkan, Pasal 55 UU 37/2004 menyebutkan bahwa Kreditur dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dengan demikian, kreditur separatis bisa saja lebih dahulu memperoleh pembayaran dengan cara mengeksekusi hak-hak yang dimilikinya berdasarkan undang-undang.

Contoh paling umum dari kreditur separatis (secured creditur) adalah lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan. Mengingat, bank berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana secara langsung dari masyarakat, maka bank harus menjamin pengembalian dana tersebut kepada masyarakat. Jika bank tidak dapat mengembalikan dana yang telah dihimpun, maka hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan terhadap sendi-sendi perekonomian negara. Salah satu upaya untuk menjamin pengembalian tersebut adalah meminta Debitur (perusahaan) untuk memberikan jaminan kebendaan tertentu kepada bank. Hal tersebutlah yang mendorong kreditur separatis sangat dilindungi hak-haknya oleh peraturan perudang undangan.

Kreditur Konkuren (unsecured creditor)

Merupakan Kreditur yang tidak mempunyai hak pengambilan pelunasan terlebih dahulu daripada kreditur lain. Disamping itu, juga harus berbagi dengan para Kreditur lain “sesamanya” secara proporsional (pari pasu) atas sisa hasil penjulan aset perusahaan pailit (likuidasi).

Perlindungan dan Piutang Pekerja

Pasal 95 ayat (4) UU 13/2003, mengariskan utang upah dan hak-hak lainnya dari  pekerja merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Kata “didahulukan” memperlihatkan pekerja merupakan bagian dari Kreditur pemegang hak istimewa. Namun, seberapa istimewakah ? Apakah lebih istimewa dari piutang pajak yang  juga merupakan piutang istimewa ? Disamping itu, UU 13/2003 tidak menyebutkan secara spesifik kedudukan piutang pekerja lebih tinggi dari pada kedudukan pemegang hak jaminan. Oleh karena itu, apakah kedudukan piutang pekerja lebih tinggi dari kedudukan kreditur pemegang hak jaminan (kreditur preferen) ?

Ketidakjelasan Pasal 95 ayat (4) UU 13/2003 memicu perdebatan dan permasalahan yang sulit terselesaikan. Meskipun dilakukan penyitaan atas aset perusahaan pailit, akan tetapi tidak boleh dilupakan bahwa pekerja mempunyai kedudukan lebih ketika mereka melakukan pendudukan terhadap aset perusahaan pailit. Oleh karena itu, hanya pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Kebuntuan tersebut menemukan titik terang dengan hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013.[25] Putusan Mahkamah Kontitusi tersebut ditindaklanjuti dengan hadirnya Pasal 37 PP No. 78/2015.[26] Pada intinya, Pasal 95 ayat (4) UU 13/2003 harus dimaknai sebagai berikut:

  • Upah pekerja yang terhutang didahulukan pembayarannya atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah; sedangkan
  • Hak-hak pekerja lainnya harus didahulukan pembayarannya atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur pemegang hak jaminan kebendaan (kreditur separatis).

Bertitik tolak dari hal-hal yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa  dengan dicairkannya seluruh kekayaan perusahaan yang dinyatakan pailit, dan setelah kurator melaukan likuidasi, maka:

  • Kurator wajib terlebih dahulu membayar utang berupa upah pekerja, baik sebelum atau sesudah putusan pailit. Untuk itu, utang upah tersebut lebih didahulukan pembayarannya dari pada kreditur-kreditur lainnya.
  • Namun, hak-hak lainnya dalam hal ini termasuk Kompensasi PHK, didahulukan pembayarannya dari pada kreditur lainnya kecuali atas pembayaran terhadap para kreditur pemegang jaminan kebendaan atau kreditur perferen (secured creditor/kreditur separatis).

[1] Indonesia, Undang Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Piutang, UU No. 37 Tahun 2004, Pasal 144.

[2] UU No. 37 Tahun 2004, Pasal 11 ayat (1) Jo. Pasal 14 ayat (1).

[3] Orang sebagai Debitur bukan hanya orang perseorangan (individu) tetapi juga badan hukum. Sesuai Pasal 5 UU 37/2004, firma dapat juga digolongkan sebagai “orang” tentunya dengan tetap mengikat masing-masing persero (sekutu/pribadi) yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma. Disebabkan pengaturan persekutuan komanditer (CV) juga tunduk kepada pengaturan firma, maka CV juga digolongkan sebagai “orang”. Oleh karena itu, pengusaha baik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang mempunyai utang disebut sebagai Debitur.

[4] Kekayaan yang disita meliputi seluruh kekayaan Debitur baik yang sudah ada pada saat penernyataan pailit maupun yang baru akan diperoleh oleh Debitur selama berlangsungya kepailitan. UU No. 37 Tahun 2004, Pasal 21.

[5] Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm. 52.

[6] Maksudnya, kewajiban untuk membayar telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

[7] Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. UU No. 37 Tahun 2004, Pasal 1 angka 5.

[8] Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit, UU No. 37 Tahun 2004, Pasal 1 angka 8.

[9] UU No. 37 Tahun 2004, Pasal 8 ayat (7).

[10] UU No. 37 Tahun 2004, Pasal 16 dan Pasal 69.

[11] Gus Herma Van Voss, dkk, Bab-Bab tentang Hukum Perburuhan Inonesia, (Bali: Pustaka Larasan, 2012). hal 145 s/d 152.

[12] Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung, No.309 K/Pdt.Sus-PHI/20165 tanggal 31 Mei 2016.

[13] Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja atas suatu pekerjaan atas jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan, dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga.

[14] UU No. 37 Tahun 2004, Pasal 113 s.d 143.

[15] UU No. 37 Tahun 2004, Pasal 178 s.d 203.

[16] Sutan Remy Sjahdeini, op.,cit. hlm. 61.

[17] UU No. 37 Tahun 2004, Pasal 185.

[18] Daftar pembagian memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah Kurator, nama Kreditur, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditur. UU No. 37 Tahun 2004, Pasal 189 ayat (2).

[19] UU No. 37 Tahun 2004, Pasal 202.

[20] Lihat Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 1150 s/d Pasal 1160.

[21] Lihat Undang-Undang  No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

[22] Lihat Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah

[23] Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232.

[24] Lihat Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  No. 9 Tahun 2011.

[25] Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi, No. 67/PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014.

[26] Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengupahan, PP  No. 78 Tahun 2015, LN No. 237 Tahun 2015, TLN No. 5747.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
WhatsApp chat