Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Perubahan Status Perusahaan (Merger, Konsolidasi, atau Akusisi), Apa Hak Pekerja ?

Pasal 163 UU 13/2003 secara tegas memberikan hak kepada pengusaha untuk dapat melakukan PHK terhadap pekerja dalam hal terjadi: perubahan status; penggabungan (merger); peleburan (konsolidasi); atau perubahan kepemilikan (take over/akuisisi/spin off) perusahaan. Pada praktiknya bentuk-bentuk atau bagian tersebut dikenal dengan  corporate action. Untuk mempermudah penyebutan, peristiwa-peristiwa sebagaimana disebut dalam Pasal 163 UU 13/2003 selanjutnya disebut sebagai “corporate action”.

Pengertian Corporate Action

Mendudukkan pengertian dan mekanisme bentuk-bentuk corporate action adalah penting, mengingat UU 13/2003 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan bentuk-bentuk corporate action. Misalnya, penggunaan frasa “perubahan status” dalam Pasal 163 UU 13/2003. Apakah maksudnya adalah perubahan dari bentuk persekutuan menjadi PT yang berbadan hukum atau perubahan dari perusahaan (tertutup) kepada perusahaan publik, atau justru “penggabungan, peleburan dan perubahan kepemilikan perusahaan” merupakan bentuk-bentuk dari “perubahan status”. Oleh karena itu, sangat penting bagi pembuat undang-undang atau pemerintah untuk memperjelas maksud dari frase “perubahan status” di dalam Pasal 163 UU 13/2003.

Sedangkan terkait frasa “penggabungan, peleburan, dan perubahan kepemilikan” di dalam Pasal 163 UU 13/2003, masih dapat dilakukan penafsiran secara gramatikan dan sistematis. Dengan cara memperhatikan/mengacu pada UU 40/2007 dan peraturan pelaksananya.[1] Sebagaimana terbagi dan dijelaskan berikut:

Penggabungan (Merger)

Merger merupakan tindakan/perbuatan (legal act) dua atau lebih perusahaan untuk menggabungkan diri kedalam dan menjadi satu perusahaan.[2] Oleh karena itu, paling sedikit harus terdapat dua perusahaan yang telah berdiri, kemudian salah satu diantaranya menggabungkan diri kepada yang lain. Dengan dilakukannya merger. Perusahaan yang menggabungkan diri menjadi berakhir atau bubar karena hukum, tanpa dilakukan pencairan aset (likuidasi) terlebih dahulu.[3] Untuk lebih memahami mekanisme penggabungan (merger) dapat digambarkan sebagai berikut:

Sebagaimana digambarkan pada bagan di atas, sebelum terjadi merger telah berdiri atau didirikan PT. A dan PT. B. Setelah dilakukan merger, PT. B  tetap ada atau eksis, sedangkan PT. A berakhir atau bubar karena hukum.

Peleburan (Konsolidasi)

Konsolidasimerupakan perbuatan hukum (legal act) yang dilakukanoleh dua atau lebih perusahaan untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan “perusahaan baru”. Tindakan tersebut mengakibatkan status badan hukum perusahaan yang telah meleburkan diri menjadi berakhir atau bubar karena hukum. Oleh karena itu, eks perusahaan tersebut tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum.[4] Pada sisi lain, perusahaan baru karena hukum akan memperoleh aset (aktiva) dan tanggungjawab (pasiva) dari perusahaan yang telah meleburkan diri. Untuk lebih memahami, mekanisme peleburan dapat digambarkan sebagai berikut:

Sebagaimana digambarkan pada bagan di atas, sebelum terjadi konsolidasi telah berdiri PT. A dan PT. B. Setelah dilakukan konsolidasi, PT. A dan PT. B berakhir atau bubar karena hukum. Pada sisi lain, berdirilah PT. C sebagai perusahaan baru yang memperoleh aset (aktiva) dan tanggungjawab (pasiva) dari eks PT A dan eks PT B.

Pegambilalihan (Akuisisi)

Akuisisi merupakan perbuatan hukum (legal act) yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham perusahaan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan tersebut.[5] Ditegaskan bahwa, pihak yang dapat melakukan pengambilalihan berbentuk badan hukum atau orang perseorangan. Untuk lebih jelasnya, digambarkan pada bagan berikut:

Pada bagan di atas, terlihat kondisi sebelum dan sesudah akuisisi dilakukuan. Setelah akuisisi dilakukan oleh O/BH, kedudukan O/BH mejadi pengendali dari PT. A. Berbeda dengan merger atau konsolidasi, pasca dilaksanakan akuisisi, baik pengakuisisi (O/BH) atau perusahaan yang diakuisisi (PT.A) tetap eksis dan bertindak untuk sendiri-sendiri. Hal yang berbeda adalah bergantinya pemegang saham dan pengendalian terhadap PT.A.

Pemisahan

Pemisahanmerupakan perbuatan hukum (legal act) yang dilakukan oleh perusahaan untuk memisahkan usaha. Hal tersebut mengakibatkanSeluruh aset (aktiva) dan tanggungjawab (pasiva) perusahaan beralih karena hukum kepada dua atau lebih perusahaan; atau Sebagian aset (aktiva) dan tanggungjawab (pasiva) perusahaan beralih karena hukum kepada satu atau lebih perusahaan.[6]Dengan demikian, bisa dikatakan pemisahan merupakan kebalikan atau antitesa dari merger atau konsolidasi. Untuk lebih jelasnya, kedua bentuk pemisahan tersebut dijelaskan dalam bagan berikut:

Pemisahan murni merupakan antitesa dari konsolidasi. Dalam pemisahan murni, seluruh kekayaan/aset (aktiva) dan tanggungjawab (pasiva) PT A “beralih demi hukum” kepada PT B dan PT C. Oleh karena itu, PT. A sebagai pihak yang melakukan pemisahan berakhir karena hukum (to be terminated by operation of law). Penjelasan Pasal 135 ayat (2) UU 40/2007 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “beralih karena hukum” adalah beralih berdasarkan titel umum, sehingga tidak diperlukan akta peralihan hak.

Pemisahan tidak murni merupakan antitesa dari merger. Menurut Pasal 135 ayat (3) UU 40/2007, pemisahan tidak murni (spin off) mengakibatkan sebagian hak (aktiva) dan tanggungjawab (pasiva) PT. A beralih karena hukum kepada PT.B sebagai pihak yang menerima peralihan. PT. A sebagai pihak yang melakukan pemisahan tetap ada, eksis dan dapat melakukan perbuatan hukum sendiri.

Corporate Action dalam UU 40/2007

Terhadap setiap bentuk corporate action sebagai mana dijelaskan di atas, Pasal 126 ayat (1) huruf a UU 40/2007 secara tegas telah memberikan perlindungan kepada pekerja. Pasal tersebut menggariskan bahwa perbuatan hukum penggabungan (merger), perleburan (konsolidasi), pengambilalihan (akuisisi) dan pemisahaan (spin off) yang dilakukan perusahaan wajib memperhatikan kepentingan pekerja perusahaan. Penjelasan Pasal 126 ayat (1) huruf a UU 40/2007 menggariskan bahwa, setiap bentuk corporate action, tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu termasuk pihak pekerja. Lebih lanjut, Pasal 127 ayat (2) UU 40/2007 juga menyebutkan bahwa Direksi perusahaan yang akan melakukan corporate action wajib mengumumkan ringkasan rancangan corporate action tersebut secara tertulis kepada pekerjanya. Pengumuman tersebut, dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. Hadirnya ketentuan ini, dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pekerja mengetahui rencana tersebut dan mengajukan keberatan jika merasa kepentingannya dirugikan.[7]

Corporate Action dalam Pasal 163 UU 13/2003

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, Pasal 163 UU 13/2003 menggariskan bahwa pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja apabila terjadi bentuk corporate action. Ditinjau dari gramatikal, kata “dapat” mengisyaratkan ketentuan tersebut bersifat tidak memaksa (fakultatif). Dengan demikian, adalah hak pengusaha untuk melakukan atau tidak melakukan PHK. Pendapat tersebut sejalan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menolak permohonan uji materil terhadap Pasal 163 UU 13/2003. Sebagaimana terlihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.117/PUU-X/2012 tanggal 31 Oktober 2013, dimana:[8]

  • Corporate action dapat terjadi dalam kondisi apa pun, baik ketika perusahaan tersebut sedang mengalami keuntungan, atau sebaliknya, perusahaan sedang mengalami kerugian.
  • Kata “dapat” dalam Pasal 163 ayat (1) UU 13/2003, merupakan norma yang berfungsi untuk melindungi hak-hak pengusaha untuk tetap dapat menjalankan usahanya guna memenuhi hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak, dan imbalan atas usaha yang dijalankan oleh pengusaha tersebut dan termasuk pula demi perkembangan kemajuan dunia usaha.
  • Selaku pemilik dari suatu bidang usaha yang dijalankannya, pengusaha pada dasarnya memiliki otoritas untuk membuat aturan atau bentuk kebijakan lainnya yang serupa yang bertujuan untuk memastikan keberlangsungan usahanya yang tentu tidak terlepas dari tujuan berupa memperoleh keuntungan, baik keuntungan finansial maupun keuntungan lainnya.

Dengan memperhatikan penjelasan tersebut, berdasarkan Pasal 163 UU 13/2003, dalam rangka corporate action, pengusaha dapat:

Melakukan PHK sebagaimana ketentuan Pasal 163 ayat (1) UU 13/2003

Dalam hal pengusaha memutuskan untuk melakukan PHK dan pada sisi lain pekerja juga tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja berhak menerima Kompensasi PHK dengan rumusan berikut:

 Kompensasi PHK: 1 (x) Uang Pesangon + 1 (x) UPMK + UPH

Melakukan PHK berdasarkan Pasal 163 ayat (2) UU 13/2003

Dalam hal pengusaha memutuskan untuk melakukan PHK, akan tetapi pekerja tetap ingin melanjutkan hubungan kerja (tidak mau di PHK), maka pekerja  berhak menerima Kompensasi PHK dengan rumusan berikut:

 Kompensasi PHK: 2 (x) Uang Pesangon + 1 (x) UPMK + UPH

Terlepas dari hal tersebut, meskipun melakukan PHK atas alasan corporate action adalah hak penuh pengusaha, akan tetapi UU 13/2003 tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Pasal 61 ayat (3) UU 13/2003 telah menggariskan bahwa, dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, maka hak-hak pekerja menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja. Dengan demikian, dalam melakukan corporate action pengusaha sama sekali tidak boleh mengurangi hak-hak pekerja ataupun merubah syarat, hak dan kewajiban pekerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja, PP atau PKB. Pada sisi lain, apabila setelah dilakukan corporate action tidak terjadi perubahan syarat, hak dan kewajiban kerja, maka pekerja tidak berhak untuk menyatakan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja.

Dalam hal pekerja tetap menghendaki pengakhiran hubungan kerja, padahal pengusaha tidak merubah syarat, hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kerja, PP, atau PKB, disamping itu pengusaha juga tidak bermaksud untukmelakukan PHK terhadap pekerja, maka jalan satu-satunya yang dapat ditempuh pekerja adalah mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Berdasarkan Pasal 162 UU 13/2003, perhitungan Kompensasi PHK yang akan diterima pekerja adalah sebagaimana rumusan berikut:

 Kompensasi PHK = UPH + Uang Pisah

Baca Juga: (1) Cara Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja; (2) Bentuk-Bentuk Kompensasi dalam Pemutusan Hubungan Kerja; (3) Rumusan Perhitungan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja.📌

Kasus XII: Ir. Dunung Wijanarko, dkk (vs.) PT. ABB Sakti Industri

Untuk lebih memahami praktik pelaksanaan PHK atas alasan pengusaha melakukan salah satu bentuk corporate action, ada baiknya melihat penerapan norma Pasal 163 UU 13/2003 pada Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Ir. Dunung Wijanarko, dkk (“Dunung, dkk.”) vs. PT. ABB Sakti Industri (“PT.ASI”) No. 466 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 20 Februari 2013.[9] Pada intinya, kasus posisi dan pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

  • PT.ASI adalah perusahaan hasil penggabungan (merger) PT. ABB Sakti Industri (“PT.ASI”), PT.ABB Transmission & Distribution (“PT.ATD”) dan PT.ABB Industrials Materials (“PT.AIM”). Dalam merger tersebut, PT.ASI sebagai perusahaan yang menerima penggabungan (PT.ASI tetap eksis).
  • Beberapa pekerja (“Dunung, dkk.”) pada mulanya adalah pekerja dari PT.ATD dan ada juga yang merupakan pekerja PT.ASI.
  • Pada tanggal 6 November 2010, PT.ATD memberikan pengumuman kepada seluruh pekerja tentang adanya rencana merger. Pada point 4 pengumuman disampaikan bahwa: “Dalam penggabungan ini, seluruh pekerja PT.ATD akan secara otomatis menjadi karyawan PT.ASI sejak tanggal efektifnya penggabungan usaha ini. Seluruh hak dan kewajiban pekerja yang berlaku saat ini bagi pekerja tetap PT.ATD akan berlanjut dan tidak ada perubahan. Hal ini juga termasuk masa kerja karyawan yang akan diperhitungkan di PT.ASI sebagai perseroan yang akan menerima penggabungan usaha.”
  • Selain pengumuman tersebut, PT.ATD juga membuat pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha melalui media massa (surat kabar). Pada intinya, pengumuman tersebut berisi ringkasan rancangan merger dari ketiga perusahaan tersebut. Pada point g pengumuman tersebut disampaikan: “Pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi mengenai rancangan penggabungan usaha di Kantor PT.ASI, PT.ATD dan PT.AIM terhitung sejak tanggal pengumuman ini sampai RUPS yang diperkirakan diselenggarakan pada tanggal 6 Desember 2010”.
  • Mengingat di dalam dua pengumuman tersebut tidak ada penjelasan mengenai hak-hak bagi pekerja yang tidak bersedia bergabung dengan perusahaan hasil penggabungan (merger), maka Dunung, dkk. meminta penjelasan mengenai hal tersebut. Namun, PT.ATD tidak memberikan penjelasan kepada Dunung, dkk.
  • Oleh karena tidak adanya penjelasan dan pemberitahuan mengenai rancangan merger dan tidak terbukanya pengusaha perihal penyelesaian hubungan ketenagakerjaan, maka Dunung, dkk. mengirim “Surat Penolakan Merger” (istilah surat dari penulis sendiri) kepada PT.ASI. Pada intinya, surat tersebut menyatakan Dunung, dkk. tidak bersedia melanjutkan hubungan kerjanya dengan perusahaan hasil merger tersebut.
  • Setelah melewati berbagai macam negosiasi dan perundingan, pada tanggal 13 Januari 2011, Dunung, dkk., menerima surat dari PT.ASI yang berisi perhitungan Uang Pisah. Hal tersebut karena PT.ASI menganggap Dunung, dkk. mengundurkan diri.
  • Permasalahan tersebut pada akhirnya menimbulkan perselisihan hubungan industrial yang berujung dengan diajukannya gugatan oleh  Dunung, dkk. terhadap PT.ASI kepada PHI.
  • Dalam tutuntan (petitum) gugatannya, Dunung, dkk. meminta majelis hakim PHI (Judex Facti) menyatakan putus hubungan kerja antara Dunung, dkk. dengan PT.ASI, berdasarkan ketentuan Pasal 163 ayat (1) UU 13/2003.
  • Atas gugatan Dunung, dkk., PT.ASI membantahnya dengan mendalilkan bahwa dengan adanya pengumuman sebagaimana tersebut di atas, PT.ASI pada dasarnya sudah memperhatikan kepentingan pekerja berdasarkan Pasal 126 ayat (1) huruf a dan Pasal 127 ayat (2) UU 40/2007, serta telah menghindari PHK berdasarkan Pasal 151 ayat (1) UU 13/2003.
  • Pada sisi lain, PT.ASI juga mengajukan gugatan balik (rekovensi) yang menuntut majelis hakim PHI (Judex Facti) untuk menyatakan “Surat Penolakan Merger” merupakan suatu pengunduran diri atas kemauan sendiri secara sukarela oleh karenanya menyatakan Dunung, dkk. telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri secara sukarela.
  • Terhadap gugatan tersebut PHI pada PN Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor: 254/ PHI.G/2011/ PN.JKT.PST., tanggal 22 Maret 2012 yang pada intinya amarnya sebagai berikut:
    • Menyatakan Dunung, dkk. telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri secara sukarela di perusahaan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011;
    • Menghukum PT.ASI untuk membayar Uang Pisah sebagai akibat dari PHK karena mengundurkan diri atas kemauan sendiri secara sukarela, secara tunai dan sekaligus.
    • Merasa tidak puas dengan putusan tersebut, Dunung, dkk., mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
  • Dalam pertimbangannya majelis kasasi (Judex Juris) memberikan pendapat yang pada intinya:
    • Surat Penolakan Merger yang dibuat Dunung, dkk. tidaklah merupakan Surat Pengunduran Diri, akan tetapi  setelah diketahui ada pengumuman rencana merger dan juga diumumkan dalam surat kabar pada tanggal 6 November 2010, Dunung, dkk. membuat Surat Penolakan untuk bergabung dengan perusahaan hasil penggabungan.
    • Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 163 ayat (1) UU 13/2003, maka Dunung, dkk. berhak memperoleh Kompensasi PHK dengan rumusan [1 (x) Uang Pesangon + 1 (x) UPMK + UPH].
    • Walaupun demikian, ternyata majelis kasasi tidak bersuara bulat, terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion), dimana salah satu hakim berpendapat:
    • Proses penggabungan (merger) tersebut sudah melalui prosedur yang ditentukan dalam undang-undang (PP No.28 Tahun 1999 dan PP No.27 Tahun 1998).
    • Penggabungan perusahaan ini telah diumumkan kepada seluruh pekerja, tidak ada perubahan tetap dalam status dan masa kerja semula. Oleh karenanya, Dunung, dkk. yang menyatakan tidak bersedia melanjutkan pekerjaannya dengan mengajukan surat untuk itu, harus dianggap sebagai pengunduran diri dan hanya berhak untuk menerima uang pisah, sebagaimana yang ditentukan Pasal 162 ayat 2 UU 13/2003.
  • Berdasarkan pertimbangan tersebut, kemudian majelis hakim kasasi (Judex Juris) membatalkan putusan majelis hakim PHI (Judex Facti), pada intinya putusan tersebut menyatakan:
    • Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Dunung,dkk. dengan PT.ASI putus karena Dunung, dkk. menolak bergabung dengan perusahaan hasil penggabungan.
    • Menghukum PT.ASI untuk membayar Kompensasi PHK kepada Dunung, dkk. susuai Pasal 163 ayat (1) UU 13/2003, dengan rumusan: [1 (x) Uang Pesangon + 1 (x) UPMK + UPH];
    • Disebabkan masa kerja Dudung Wijarnako sejak tanggal 1 Mei 1997 (14 Tahun) dan upah terkhir Rp. 51.329.558,-, maka Kompensasi PHK yang diterima khusus oleh Dudung Wijarnako sebagai salah satu penggugat dengan rincian:
Kompensasi PHK Perhitungan Jumlah
Pesangon 1 x 9 x Rp.   51.329.558 Rp. 461.466.022
UPMK 1 x 6 x Rp.   51.329.558 Rp. 307.977.348
UPH 15 % x Rp. 769.943.370 Rp. 115.491.055
Total Rp. 885.434.425

Catatan: Kompensasi PHK yang diterima oleh pekerja lain, juga menerapkan perhitungan atau rumusan yang sama dengan Kompensasi PHK yang diterima oleh Dudung Wijarnako.

Bertitik tolak dari perjalanan kasus di atas, melakukan PHK atas alasan corporate action merupakan hak penuh pengusaha. Dengan batasan, dalam tindakan tersebut pengusaha tidak mengurangi hak-hak pekerja ataupun merubah syarat, hak dan kewajiban pekerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja, PP atau PKB. Dalam hal pengusaha telah melakukan corporate action sesuai dengan UU 40/2007 dan UU 13/2003, pengusaha juga tidak pula merugikan kepentingan pekerja, maka tidak ada alasan bagi pekerja untuk menyatakan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan alasan corporate action.

Namun demikian, bukan berarti pengusaha dengan seenaknya menerapkan ketentuan Pasal 162 UU 13/2003 terhadap pekerja yang tidak memahami ketentuan Pasal 163 UU 13/2003. Inti dari ketentuan Pasal 162 UU 13/2003 adalah adaanya keinginan (intention) dari pekerja untuk mengundurkan diri dan atas kemauan sendiri. Oleh karena itu, surat pengunduran diri harus nyata, jelas dan tegas memperlihat niat dari pekerja. Tidak adanya surat yang secara tegas yang berisi permohonan pengunduran diri, mengakibatkan pekerja seharusnya dipekerjakan kembali oleh pengusaha. Oleh karena itu, adalah wajar majelis hakim kasasi (Judex Juris) membebankan kepada pengusaha untuk membayar Kompensasi PHK sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (1) UU 13/2003 yaitu dengan rumusan [1 (x) Uang Pesangon + 1 (x) UPMK + UPH].


[1] Indonesia. Undang Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

[2] M. Yahya Harahap,  Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 483.

[3] UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 1.9 Jo. Pasal 122.

[4] UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 1.10 Jo. Pasal 122.

[5] UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 1.11.

[6] UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 1 angka 12. jo. Pasal 135.

[7] UU No. 40 Tahun 2007, Penjelasan Pasal 127 ayat (2).

[8] Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi, No.117/PUU-X/2012 tanggal 31 Oktober 2013

[9] Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung, No. 466 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 20 Februari 2013.

1 thought on “Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Perubahan Status Perusahaan (Merger, Konsolidasi, atau Akusisi), Apa Hak Pekerja ?

  1. Saya ingin bertanya pa,kami karyawan di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara di Kalimantan timur tepatnya di kabupaten Berau,nama PT KJB,saya security dan teman2 security sudah permanen 26 orang langsung bekerja dengan PT KJB, sekarang kami mau di PHK dgn pakai UU no 163 thn2003 ,mau pengalihan ke outsourcing yaitu PT TAG sementara kami menolak di PHK, mohon penjelasannya pa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
WhatsApp chat