Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Permohonan Pekerja, Apa Hak Pekerja ?

Rumusan Kompensasi PHK apabila hubungan kerja berakhir karena pekerja memohonkan PHK, adalah sebagai berikut:[1]

  Kompensasi PHK: 2 (x) Pesangon + 1 (x) UPMK + UPH

Baca Juga: (1) Cara Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja; (2) Bentuk-Bentuk Kompensasi dalam Pemutusan Hubungan Kerja; (3) Rumusan Perhitungan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja.

Dari sekian banyak ketentuan UU 13/2003 terkait PHK, pada umumnya hak melakukan PHK diberikan kepada pengusaha. Namun, ternyata Pasal 169 UU 13/2003 memancangkan bahwa pekerja “dapat” mengajukan permohonan PHK kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“LPPHI”). Pekerja diberikan hak untuk mengajukan permohonan PHK apabila pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

  • menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja.
  • membujuk dan/atau menyuruh pekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  • tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;[2]
  • tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja;
  • memerintahkan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
  • memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja, sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.

Pekerja tentu saja patut berbahagia atas adanya Pasal 169 ayat (1) dan ayat (2) UU 13/2003. Jika merasa “tertindas” atau “terzolimi” oleh pengusaha, maka pekerja dapat mengajukan permohonan PHK. Tentu saja langkah ini lebih bijak ketimbang mengajukan pengunduran diri sebagaimana diatur dalam Pasal 162 UU 13/2003. Namun demikian, Pasal 169 ayat (1) UU 13/2003 secara tidak langsung (implisit) juga membebankan kepada pekerja untuk dapat membuktikan “perbuatan” yang dilakukan oleh pengusaha. Untuk itu, pekerja selaku penggugat harus benar-benar mempunyai bukti kuat atas suatu perbuatan pengusaha yang dituduhkan.

Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata, Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG secara limitatif dan enumeratif alat bukti yang sah dijadikan alat bukti (bewijs middel, article of evidence) terdiri atas : (a) bukti tulisan (surat / akta), (b) bukti dengan saksi, (c) persangkaan, (d) pengakuan, (e) sumpah.

Setiap perbuatan pengusaha yang dituduhkan pekerja harus dibuktikan berdasar alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian. Dalam arti, pekerja harus mempunyai sejumlah alat bukti paling sedikit yang dianggap sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung kebenaran dalil gugatan. Jika alat bukti yang diajukan tidak mencapai batas minimal pembuktian, maka nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat itu dinyatakan: “tidak berdaya membuktikan apa yang didalilkan”.

Misalnya, pekerja menuduhkan bahwa pengusaha telah memerintahkan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan. Untuk membuktikan dalil tersebut, pekerja dapat membuktikannya misalnya dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi (sesuai prinsip satu saksi bukan saksi).[3] Disamping itu, pekerja tentunya harus mempunyai bukti surat berupa perjanjian kerja, agar dapat membuktikan pengusaha telah melakukan pekerja di luar yang diperjanjikan. Jika tidak mempunyai alat bukti yang dapat membuktikan hal tersebut, maka pastilah tuduhan pekerja akan ditolak oleh LPPHI.

Konsekuensi yuridis bagi pekerja yang tidak dapat membuktikan perbuatan pengusaha diatur dalam Pasal 169 ayat (3) UU 13/2003. Berdasarkan ketentuan pasal ini, dalam hal pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud di atas oleh LPPHI, maka pengusaha dapat melakukan PHK tanpa penetapan LPPHI dan pekerja yang bersangkutan tidak berhak atas Pesangon dan UPMK. Menurut hemat penulis, ketentuan Pasal 169 ayat (3) UU 13/2003 ini sangatlah merugikan kepentingan pekerja, mengingat:

  • Kenapa akibat permohonan PHK pekerja ditolak justru memberikan keuntungan kepada pengusaha. Dengan kata lain, bagaimana mungkin akibat ditolaknya permohonan PHK ke LPPHI justru “menguntungkan” pihak pengusaha sebagai tergugat.
  • Padahal, jika pengusaha tidak sesuai prosedur melakukan PHK, maka UU 13/2003 hanya mewajibkan pengusaha untuk mempekerjakan kembali pekerja. UU 13/2003 tidak memberikan hak kepada pekerja untuk menuntut Kompensasi PHK yang lebih besar, misalnya [3 (x) Pesangon + 1 (x) UPMK + UPH].
  • Ketika permohonan pekerja ditolak oleh LPPHI, hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha seyogyanya harus terus berlanjut. Sama halnya jika PHK yang diajukan oleh pengusaha ditolak oleh LPPHI.
Kasus XXI: Philipus Phantony (vs.) PT. Thamrin Brother

Untuk lebih memahami praktik pelaksanaan PHK atas alasan pekerja memohon PHK, ada baiknya melihat penerapan norma Pasal 169 UU 13/2003 pada Putusan Mahkamah Agung Perkara Philipus Phantony (“Philipus”) vs. PTThamrin Brother (“PT. TB”) No. 388 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 14 Juni 2016.[4] Pada intinya, kasus posisi dan pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

  • Philipus merupakan pekerja PT.TB yang mulai bekerja pada tanggal 01 Juli 2003. Dengan jabatan sebagai Kepala Cabang/ Manager Sales Cabang Natadirja Bengkulu dan upah terakhir sebesar Rp. 5.650.000,-/bulan. Sebagai Jaminan dalam hubungan Kerja, PT.TB menyimpan ijazah Philipus dengan Nomor VICI NO 0890, SMA Xaverius II Palembang;
  • Pada bulan November 2014, secara lisan PT.TB menonaktifkan Philipus. Keesokan harinya, ketika Philipus masuk kantor ternyata ruangan dan meja kerja yang selama ini digunakan telah dialihkan dan digunakan oleh orang lain, secara serta merta dan tanpa alasan yang jelas, sehingga Philipus tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya;
  • Sejak PT.TB menonaktifkan Philipus pada bulan November 2014 sampai dengan saat gugatan PHI diajukan, PT. TB tidak memberikan kepastian terhadap masa depan hubungan kerja ini meskipun Philipus telah berulang kali mempertanyakan dan meminta kejelasannya. Bahkan PT.TB telah menghentikan dan menarik semua fasilitas yang selama ini diterima Philipus. Disamping itu, PT. TB tidak lagi membayarkan hak Philipus berupa upah dan hak lainnya yang seharusnya diterima Philipus.
  • Permasalah tersebut di atas berujung dengan diajukannya gugatan oleh Philipus terhadap PT.TB kepada PHI. Dalam gugatannya Philipus mendalilkan bahwa:
    • Pasal 2 8/1981 berbunyi “hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus”. Sampai dengan saat diajukan gugatan, PT.TB terbukti tidak membayarkan hak Philipus atas upah. Padahal antara PT.TB dengan Philipus masih terikat dalam hubungan kerja (belum dilakukan PHK).
    • Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) UU 13/2003 dan Pasal 19 PP 8/1981, Philipus mendalilkan bahwa ia berhak atas tambahan upah/denda, sebagai sanksi terhadap tindakan PT.TB yang secara nyata telah dengan sengaja tidak memberikan hak (normatif) Philipus yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Atas gugatan tersebut, Philipus mengajukan tuntutan yang pada intinya meminta majelis hakim PHI (Judex Facti):
    • Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Philipus dan PT.AB putus sejak dibacakannya putusan;
    • Memerintahkan PT.AB untuk menyerahkan ijazah Nomor VICI NO 0890, SMA Xaverius II Palembang kepada Penggugat;
    • Menghukum dan memerintahkan PT.AB untuk membayar hak-hak Philipus dengan rumusan [2 (x) Pesangon + 1 (x) UPMK + UPH].
  • Terhadap gugatan tersebut, majelis hakim PHI (Judex Facti) pada PN Bengkulu telah memberikan putusan No. 01/Pdt.SusPHI/2015/ PN.Bgl tanggal 24 November 2015 yang pada intinya amarnya berbunyi sebagai berikut:
    • Mengabulkan gugatan Philipus untuk sebagian;
    • Menerima dan mengabulkan permohonan PHK yang diajukan oleh Philipus;
    • Menyatakan hubungan kerja antara Philipus dengan PT. TB putus/berakhir sejak dibacakan putusan;
    • Memerintahkan PT.TB untuk mengembalikan Ijazah Nomor VICI 0890 kepada Philipus;
    • Menghukum PT. TB untuk membayar Kompensasi PHK terhadap Philipus dengan rumusan [2 (x) Pesangon + 1 (x) UPMK + UPH] termasuk Upah Proses.
    • Disebabkan Philipus merupakan pekerja tetap PT.TB sejak tanggal 01 Juli 2003 (12 Tahun), dengan upah pokok terakhir sejumlah Rp. 5.650.000,- maka Kompensasi PHK yang diterima oleh Philipus dengan rincian:
Kompensasi PHK Perhitungan Jumlah
Pesangon 2 x 9 x Rp. 5.650.000 Rp. 101.700.000
UPMK 1 x 5 x Rp. 5.650.000 Rp.   28.250.000
UPH Sisa Cuti Rp.     2.712.000
Perumahan, Pengobatan, Rp.   19.492.500
THR Rp.     5.650.000
Upah Proses   Rp.   74.850.440
Total   Rp. 232.654.940
  • Merasa tidak puas atas putusan majelis hakim PHI (Judex Facti), PT.TB mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh majelis hakim kasasi (Judex Juris) dengan pertimbangan:
    • Judex Facti, dalam hal ini PHI pada PN Bengkulu tidak salah menerapkan hukum;
    • Pada bulan November 2014 secara lisan PT. TB  menonaktifkan Philipus tanpa alasan dan kesalahan yang jelas, sehingga Philipus tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena jabatan Philipus sudah dialihkan kepada orang lain;
    • Sesuai ketentuan Pasal 169 ayat (1) dan ayat (2) UU 13/2003, Philipus mengajukan permohonan PHK karena PT.TB tidak melakukan Kewajiban yang telah diperjanjikan kepada Philipus. Disebabkan Philipus di PHK oleh PT.TB, maka Philipus berhak atas uang pesangon dengan rumusan 2 (x) Pesangon + 1 (x) UPMK + UPH beserta hak-hak Philipus lainnya.

Bertitik tolak dari perjalanan kasus di atas, terlihat bahwa Pasal 169 UU 13/2003 dapat digunakan dalam menghadapi kesewengan-wenangan pengusaha terhadap pekerja. Dengan tidak adanya kejelasan terhadap status hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, bukan berarti pengusaha dengan seenaknya tidak membayarkan upah terhadap pekerja. Pekerja yang upahnya selama 3 (tiga) bulan berturut turut tidak dibayarkan oleh pengusaha, dapat mengajukan permohonan PHK kepada LPPHI.


[1] UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 169 ayat (2).

[2] Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi, No. 58/PUU-IX/2011 tanggal 16 Juli 2012.

[3] Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dipersidangan dengan mengucapkan sumpah menurut agama atau keyakinan yang dianutnya diberikan didukung oleh landasan pengetahuan yang jelas terkait fakta, tentang peristiwa atau keadaan berdasar sumber  pengalaman, penglihatan dan atau mendengar sendiri tentang hal yang benar-benar berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 147,  Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR, Pasal 1910, Pasal 1905, Pasal 1906, Pasal 1907, Pasal 1911 KUHPerdata.

[4] Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung, No. 388 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 14 Juni 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
WhatsApp chat