Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Pekerja Meninggal Dunia, Apa Hak Ahli Waris ?

Rumusan Kompensasi PHK apabila hubungan kerja berakhir karena pekerja meninggal dunia adalah sebagai berikut: [1]

 Kompensasi PHK: 2 (x) Uang Pesangon + 1 (x) UPMK + UPH

Baca Juga: (1) Cara Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja; (2) Bentuk-Bentuk Kompensasi dalam Pemutusan Hubungan Kerja; (3) Rumusan Perhitungan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja.

Bukti Sebagai Ahli Waris

Pasal 61 ayat (1) huruf a UU 13/2003 menggariskan bahwa perjanjian kerja berakhir apabila pekerja meninggal dunia. Berakhirnya perjanjian kerja, pastinya akan membuat hubungan kerja berakhir. Dalam hal hubungan kerja berakhir, maka berdasarkan Pasal 166 UU 13/2003 kepada ahli waris pekerja diberikan sejumlah uang yang penulis “sebut juga” dengan Kompensasi PHK dengan besaran sebagaimana dirumuskan di atas.[2] Disamping itu, ahli waris pekerja juga berhak atas hak-hak lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, Perjanjian Kerja, PP, atau PKB.[3]

Permasalahannya, siapa yang berhak menjadi ahli waris ? Disebabkan Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku dan etnis (plural), maka harus dipahami bahwa hukum waris yang berlaku di Indonesia bersifat plural pula:

  • Untuk orang pribumi atau Indonesia asli yang telah beragama Islam berlaku hukum waris menurut hukum Islam;
  • Untuk orang pribumi atau Indonesia asli berlaku hukum waris hukum waris menurut hukum adat;
  • Untuk orang timur asing keturunan Cina berlaku hukum waris menurut KUHPerdata;
  • Untuk golongan timur asing lainnya yang bukan orang Cina berlaku hukum waris menrut hukum dari negara asalnya; 

Mengingat hal tersebut, untuk dapat diterimanya seseorang maupun sekelompok orang untuk menjadi ahli waris pekerja, seyogyanya menggunakan suatu bukti tertulis yang otentik.  Bentuk alat bukti tersebut adalah sebagai berikut:

  • Bagi orang yang terhadap dirinya berlaku hukum waris Islam, sebagai alat bukti otentik dapat digunakan Fatwa Waris yang disahkan oleh Ketua/Hakim Pengadilan Agama;
  • Bagi orang yang terhadap dirinya berlaku hukum waris adat, maka bentuk alat bukti sebagai ahli waris digunakan Surat Keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris yang bersangkutan sendiri, yang disaksikan oleh Lurah dan dan diketahui oleh Camat dari desa dan kecamatan tempat tinggal almarhum;
  • Bagi orang yang terhadap dirinya berlaku hukum waris menurut KUHPerdata atau dalam hal ini orang keturunan Cina, maka digunakan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris;
  • Bagi orang yang berlaku hukum waris lainnya seperti golongan Timur Asing selain Cina misalnya keturunan India untuk alat bukti otentik sebagai ahli waris dapat digunakan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan;

Disamping itu, untuk suatu keperluan khusus, berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI April 1994, pihak-pihak yang memerlukan suatu keterangan atau penetapan tentang ahli waris, dapat dilakukan dengan cara para ahli waris membuat suatu pernyataan bahwa diri mereka adalah benar para ahli waris dengan menyebutkan kedudukan masing-masing dalam hubungan keluarga yang telah meninggal.  Pernyataan tersebut dibuat di bawah tangan dan dapat dimintakan untuk diketahui/disahkan tanda tangannya dari Notaris atau Pejabat lainnya antara lain Ketua Pengadilan Negeri.

Pemberian Kompensasi PHK

Hal yang perlu diperhatikan, jangan sampai pengusaha memberikan Kompensasi PHK kepada yang bukan ahli waris dari pekerja. Kesalahan atau kelalaian pengusaha akan hal tersebut, dapat menyebabkan pengusaha terseret-seret dalam konflik ataupun sengketa para ahli waris dari pekerja. Oleh sebab itu, untuk melindungi kepentingan pengusaha sebaiknya:

  • Dalam hal jumlah Kompensasi PHK yang akan diterima ahli waris sangat besar, maka ada baiknya pengusaha meminta ahli waris membuktikan haknya dengan Fatwa Waris yang telah mendapatkan pengesahan dari Ketua/Hakim Pengadilan Agama atau Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat di bawah tangan kemudian disahkan oleh Ketua/Hakim Pengadilan Negeri sebagai alat bukti otentik.
  • Namun demikian, dalam hal jumlah Kompensasi PHK yang akan diterima ahli waris pekerja tidak terlalu besar, maka dapat digunakan Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dengan melampirkan: 
  • Surat Nikah (apabila telah menikah);
  • Surat Kematian;
  • Kartu Keluarga;
  • Kartu Tanda Penduduk/Paspor dari seluruh ahli waris; dan/atau
  • Akta Kelahiran Anak (apabila ada).
  • Disamping itu, pengusaha juga dapat pula meminta ahli waris untuk membuat dan menandatangani Akta Vrijwaring (dibawah tangan), yang pada intinya  berisi tetang pembebasan pengusaha terhadap segala risiko material dan immaterial yang mungkin timbul berupa gugatan/tuntutan hukum dari pihak ketiga atas pemberian Kompensasi PHK kepada ahli waris.
  • Jika ahli waris menunjuk pihak lain, maka pihak yang ditunjuk harus memperlihatkan surat kuasa yang khusus hanya untuk melakukan pekerjaan pengambilan Kompensasi PHK disertai dengan lampiran Surat Keterangan Ahli Waris.  

Terlepas dari hal tersebut di atas, pengusaha harus mempunyai iktikat baik dalam pemberian hak ahli waris. Jangan sampai mempersulit ahli waris, mencari-cari alasan administrasi, padahal dari awal mempunyai niat untuk tidak memberikan hak ahli waris. Jika pengusaha mengetahui dengan pasti siapa ahli waris sebenarnya atau terdapat data/informasi ahli  waris yang disampaikan pekerja sewaktu masih hidup, maka sudah seyogyanya pengusaha menyerahkan hak ahli waris tanpa perlu meminta bukti tertulis (otentik). Untuk ahli waris pekerja, tidak perlu khawatir. Dalam hal pengusaha tidak memberikan Kompensasi PHK, maka ahli waris tetap mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke PHI.

Kasus XVIII: Siti
Zaenab (vs.) PT. Prospek Manunggal Era Industri

Untuk lebih memahami praktik pemberian hak ahli waris (Kompensasi PHK) pada saat pekerja meninggal dunia, ada baiknya melihat penerapan norma Pasal 166 UU 13/2003 pada Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Siti Zaenab (“Zaeab”) vs. PT. Prospek Manunggal Era Industri (“PT.PMEI”) No. 225 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 4 Juni 2015. Pada intinya, kasus posisi dan pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

  • Zaenab adalah ahli waris dari Sholehuddin (suami Zainap). Sholehuddin merupakan Pekerja Tetap PT.PMEI sejak bulan Desember 2001 sampai dengan tanggal 2 Desember 2013 (selama 12 tahun) dengan upah terakhir sebesar Rp 1.740.000,/bulan;
  • Tanggal 2 Desember 2013, suami Zaenap (Sholehuddin) meninggal dunia karena sakit;
  • Tanggal 7 Desember 2013, perwakilan PT.PMEI menyerahkan uang santunan dengan menyampaikan kepada Zaenap bahwa, “ini uang santunan dari perusahaan” sebesar Rp. 20.000.000,- dan Zaenap diminta menandatangani kwitansi sebagai bukti penyerahan uang;
  • Tanggal 13 Desember 2013, Zaenap mendatangi PT.PMEI untuk meminta haknya sebagai ahli waris. Namun PT.PMEI mengatakan bahwa uang Rp 20.000.000,- tersebut adalah merupakan Kompensasi PHK Zaenap sebagai ahli waris almarhum Sholehuddin.
  • Permasalahan tersebut di atas menyebabkan terjadinya perselisihan hubungan industrial yang berujung dengan diajukannya gugatan  oleh Zaenap selaku ahli waris terhadap PT.PMEI kepada PHI.
  • Dalam gugatannya, Zaenap mendalilkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 166 UU 13/2003 adalah patut dan wajar apabila Zaenap meminta Kompensasi PHK dengan rumusan [2 (x) Uang Pesangon + 1 (x) UPMK + UPH].
  • Disebabkan Sholehuddin (suami Zainap) merupakan pekerja tetap PT.PMEI sejak bulan Desember 2001 sampai dengan tanggal 2 Desember 2013 (selama 12 tahun) dan upah terkhir Rp. 1.740.000,- maka Kompensasi PHK yang diterima Zainap sebagai ahli waris dengan rincian:
Kompensasi PHK Perhitungan Jumlah
Pesangon 1 x 2 x 9 x Rp1.740.000 Rp. 31.320.000
UPMK 1 x 5 x Rp. 1.740.000 Rp.   8.500.000
UPH 15% x Rp.39.820.000 Rp.   5.973.000
Total Rp. 45.793.000
  • Menurut Zaenap, disebabkan sebelumnya PT.PMEI telah memberikan uang santunan sebesar Rp. 20.000.000,-, maka Zaenap meminta majelis hakim PHI (Jedex Facti) mengghukum PT.PMEI untuk membayar kekurangan Kompensasi PHK sebesar Rp. 25.793.000,- dengan perincian (Rp. 45.793.000 – Rp. 20.000.000  = Rp. 25.793.000).
  • Atas gugatan Zaenap, PT.PMEI mengajukan bantahan yang pada intinya:
    • mempersalahkan kewenangan mengadili PHI, menurut PT.PMEI proses pemeriksaan dan pernyataan (putusan) hukum tentang “HAK MEWARIS” bukan merupakan jenis perselisihan hubungan industrial, sehingga bukan merupakan kewenangan absolut dari PHI.
    • Menurut PT.PMEI, PHI tidak berwenang menentukan Zainap adalah merupakan ahli waris dari almarhum yang meninggal dunia atau tidak.
  • Terhadap gugatan tersebut, majelis hakim PHI (Judex Facti) pada PN Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 74/G/2014/PHI.Sby. tanggal 12 November 2014 yang pada intinya sebagai berikut:
    • Menyatakan perselisihan PHK antara Zaenap dan PT.PMEI sesuai ketentuan Pasal 166 UU 13/2003;
    • Menghukum PT.PMEI membayar Kompensasi PHK kepada Zaenap  dengan rumusan: [2 (x) Uang Pesangon + 1 (x) UPMK + UPH]. Selanjutnya hasil perhitungannya dikurangi uang santunan yang telah diterima. Sehingga PT.PMEI wajib membayar sebesar Rp. 46.023.000,00 – Rp.20.000.000,00 = Rp. 26.023.000,-;
  • Merasa tidak puas dengan putusan PHI, PT.PMEI mengajukan kasasi kepada Mahkmah Agung. Namun, majelis hakim kasasi (Judex Juris) menolak permohonan tersebut atas, dengan pertimbangan:
    • Ternyata putusan majelis hakim PHI (Judex Facti) pada PN Surabaya tidak salah dan telah benar dalam menerapkan ketentuan Pasal 166 UU 13/2003;
    • Sedangkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 yang diberikan oleh Pengusaha kepada Zainap terbukti tidak berkaitan dengan hak-hak yang diatur dalam ketentuan Pasal 166 UU 13/2003, namun berkaitan dengan santunan kematian;

Bertitik tolak dari perjalanan kasus di atas, terlihat bahwa pada bantahannya pengusaha berusaha membantah kebenaran seorang ahli waris pekerja yang meninggal dunia. Hal ini jelas tidak konsisten dengan tindakan sebelumnya yang justru memberikan sejumlah uang “santunan” kepada ahli waris tanpa mempermasalahkan bukti kebenarannya sebagai ahli waris. Oleh karena itu, terlihat niat pengusaha yang berusaha tidak memberikan Kompensasi PHK kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia.

Ketika seorang pekerja meninggal dunia (bukan karena kecelakaan kerja), ahli warisnya berhak menerima manfaat Jaminan Kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bagian hak normatif pekerja. Oleh karena itu, “santunan” sejumlah uang yang diterima ahli waris setelah pekerja meninggal dunia merupakan hak normatif  yang juga diterima ahli waris disamping Kompensasi PHK. Hal tersebut, sesuai dengan pertimbangan hakim kasasi (Judex Juris) yang meyatakan bahwa, sejumlah uang yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja, tidak berkaitan dengan hak-hak yang diatur dalam ketentuan Pasal 166 UU 13/2003, namun berkaitan dengan santunan kematian.


[1] UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 166.

[2] Untuk memudahkan penyebutan “sejumlah uang yang diterima oleh ahli waris pekerja yang meninggal dunia”, penulis menggunakan istilah Kompensasi PHK.

[3] UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 61 ayat (5).

1 thought on “Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Pekerja Meninggal Dunia, Apa Hak Ahli Waris ?

  1. Pak, kalo di pengadilan industrial, kasus seperti Zaenab vs PT PMEI itu masukkategori sengketa “Perselisihan Hak” atau “PHK”?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
WhatsApp chat