Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Pekerja Mengundurkan Diri, Apa Hak Pekerja ?

Rumusan Kompensasi PHK apabila hubungan kerja berakhir karena pekerja mengundurkan diri, adalah sebagai berikut: [1]

 Kompensasi PHK: UPH + Uang Pisah 

Baca Juga: (1) Cara Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja; (2)Bentuk-Bentuk Kompensasi dalam Pemutusan Hubungan Kerja; (3)Rumusan Perhitungan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja.📌

Meskipun UU 13/2003 membatasi tindakan dan alasan pengusaha dalam melakukan PHK, namun pada sisi lain UU 13/2003 tidak membebani pekerja untuk memberikan “alasan” tertentu apabila hendak melakukan PHK. Ketentuan ini dapat dimaklumi karena adalah hak konstitusional bagi setiap warga negara untuk mendapat pekerjaan dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusian.[2]

Keleluasaan pekerja untuk dapat mengundurkan diri, tentu saja dapat menimbulkan kerugian bagi pengusaha. Misalnya, masih terdapat beban pekerjaan yang belum dialihkan atau masih terdapat aset  perusahaan yang berada di bawah penguasaan pekerja. Untuk itu, pengusaha seyogyanya membuat aturan tersendiri di dalam Perjanjian Kerja, PP atau PKB tentang mekanisme pengunduran diri pekerja, dengan tetap memperhatikan Pasal 162 ayat (3) UU 13/2003. Hal tersebut untuk mencegah timbulnya kerugian terhadap pengusaha. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 162 ayat (3) UU 13/2003, untuk melindungi kepentingan pengusaha, sudah seharusnya pengusaha mewajibkan pekerja yang mengundurkan diri untuk:

  • Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri.[3]
  • Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.[5]
  • Menyerahkan seluruh aset perusahaan yang berada dibawah penguasaan pekerja.[6]
  • Tidak terikat dalam ikatan dinas dengan pengusaha.[4]
  • Membuat berita acara serah terima tugas dan tanggungjawabnya.[7]

Dalam hal pekerja tidak menjalankan kewajibannya, maka cukup alasan bagi pengusaha untuk tidak memberikan surat refensi kerja (parklaring) kepada pekerja. Agar hal tersebut dapat dilakukan, maka pengusaha seyogyanya merumuskan aturan tersebut secara jelas dalam  Perjanjian Kerja, PP atau PKB. Di beberapa perusahaan, untuk mencegah timbulnya kerugian bagi pengusaha, setiap pekerja yang di PHK (termasuk yang mengundurkan diri) diwajibkan untuk melakukan exit interview dan exit clearance terlebih dahulu. Dalam hal tidak dilakanakan, maka berdasarkan perjanjian pengusaha dapat melakukan penahanan (hold) upah pekerja sampai dengan kewajiban tersebut dilakasanakan pekerja.

Kasus XI: Iwan Saputra (vs.) PT City Neonindo Indah Murni

Untuk lebih memahami praktik pelaksanaan PHK yang disebabkan pekerja mengundurkan diri, ada baiknya melihat penerapan norma Pasal 162 UU 13/2003 pada Putusan Mahkamah Agung dalam perkaraIwan Saputra (“Iwan”) vs. PT City Neonindo Indah Murni (“PT.CNIM”) No. 458 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 26 Juli 2016.[8] Pada intinya, kasus posisi dan pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

  • Iwan adalah Pekerja Tetap pada PT.CNIM sejak 2 April 2009. Dengan jabatan sebagai Designer dan upah sebesar Rp. 3.300.000,-/bulan.Pada tanggal 30 September 2013, Iwan menyatakan mengundurkan diri dengan baik-baik.
  • Menurut Iwan, pada saat ia pengundurkan diri, PT.CNIM menjanjikan akan memberikan uang komisi sebesar Rp. 30.000.000,-. Namun, janji yang disampaikan PT.CNIM untuk memberikan komisi ternyata tidak kunjung diberikan kepada Iwan.
  • Oleh karena itu, terjadilah perselisihan hubungan industrial yang berujung pada diajukannya gugatan oleh Iwan terhadap PT.CNIM kepada PHI. Dalam tuntutannya, Iwan meminta majelis hakim PHI menjatuhkan putusan yang pada intinya:
    • Menghukum dan memerintahkan PT.CINM untuk membayar Uang Komisi kepada Iwan sebesar Rp. 30.000.000,-;
    • Disamping itu, karena PT.CNIM belum membayarkan Jaminan Hari Tua (JHT) Rp. 5.651.362,- (dari April 2009 s.d September 2013), maka Iwan meminta majelis hakim agar menghukum dan memerintahkan PT.CNIM untuk membayar uang Jaminan Hari Tua (JHT) kepada Iwan sebesar Rp5.651.362,-.
  • Dalam pertimbangannya majelis hakim PHI (Judex Facti) menyatakan bahwa:
    • Mengenai uang komisi untuk tahun 2013, dikarenakan tuntutan tersebut tidak didukung dan disertai oleh alat bukti yang sah menurut hukum, demikian pula dari keterangan saksi-saksi, mereka tidak mengetahui proyek apa yang sedang dikerjakan oleh Iwan, karenanya tuntutan Iwan tersebut haruslah ditolak;
    • Majelis tidak dapat mengabulkan tuntutan Iwan atas uang Jaminan Hari Tua (JHT) PT Jamsostek dan imbal hasil atas iuran tersebut, dikarenakan kurangnya bukti-bukti yang mendukung tuntutan;
  • Terhadap gugatan tersebut, majelis hakim PHI (Judex Facti) pada PN Jakarta Pusat telah mengambil putusan, sebagaimana putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 5 November 2015 yang pada intinya memutuskan:
    • Menyatakan putus hubungan kerja antara Iwan dengan PT.CINM terhitung sejak tanggal 30 September 2013 dikarenakan Iwan mengudurkan diri;
    • Menghukum PT.CINM untuk Kompensasi PHK berupa Uang Pisah kepada Iwan sebesar Rp 6.770.500,-.
  • Merasa tidak puas, kemudian Iwan mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Namun malangnya, majelis hakim kasasi (Judex Juris) pada Mahkamah Agung menyatakan majelis hakim PHI (Judex Facti)telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya. Terbukti hubungan kerja antara Iwan dan PT.CNIM telah putus terhitung sejak tanggal  tanggal 30 September 2013 karena Iwan mengundurkan diri dan telah benar mewajibkan PT.CNIM membayar Uang Pisah kepada Iwan.

Bertitik tolak dari perjalanan kasus di atas, terlihat bahwa Kompensasi PHK atas alasan pekerja mengundurkan diri adalah berupa UPH dan Uang Pisah. Pada gugatannya, pekerja tidak menjelaskan dan menyinggung secara jelas hak-hak tersebut tersebut di dalam dalil (posita) dan tuntutan (petitum), pekerja malah meminta komisi yang dijanjikan pengusaha serta uang JHT yang tidak dibayarkan. Meskipun pekerja tidak menuntut Uang Pisah, majelis hakim PHI (Judex Facti) dikuatkan oleh majelis hakim kasasi (Judex Juris) justru memerintahkan pengusaha untuk membayar Uang Pisah sebagai hak pekerja.

Putusan tersebut menyiratkan kaidah hukum bahwa, ketiadaan pengaturan Uang Pisah di dalam Perjanjian Kerja, PP atau PKB tidak otomatis menghilangkan hak pekerja atas Uang Pisah. Pekerja tetap berhak menuntut kepada pengadilan agar menghukum pengusaha untuk membayar Uang Pisah yang telah dijamin Pasal 162 ayat (1) UU 13/2003. Mengingat masa kerja pekerja dalam kasus di atas adalah 3 tahun 2 bulan, maka Uang Pisah yang diterima pekerja adalah sebesar 2 bulan upah. Dengan demikian, terlihat bahwa majelis hakim PHI menghitung Uang Pisah seperti menghitung UPMK.


[1] UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 162 ayat (1).

[2] Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2).

[3] UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 163 ayat (2) huruf a.

[4] UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 163 ayat (2) huruf b.

[5] UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 163 ayat (2) huruf c.

[6] Perlu disepakati di dalam Perjajian Kerja, PP atau PKB terlebih dahulu dengan pekerja.

[7] Perlu disepakati di dalam Perjajian Kerja, PP atau PKB terlebih dahulu dengan pekerja.

[8] Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung, No. 458 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 26 Juli 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
WhatsApp chat