Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Pekerja Memasuki Usia Pensiun, Apa Hak Pekerja ?

Pasal 167 ayat (1) UU 13/2003 menggariskan bahwa pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja karena memasuki usia pensiun. Kata “dapat” pada Pasal 167 ayat (1) UU 13/2003 memperlihatkan ketentuan tersebut bersifat tidak memaksa (fakultatif). Oleh karena itu, melakukan atau tidak melakukan PHK terhadap pekerja yang memasuki usia pensiun, merupakan hak penuh pengusaha. Permasalahannya, kapan seorang pekerja dapat dianggap memasuki usia pensiun ? Pasal 154 huruf c UU 13/2003 hanya menggariskan bahwa ketentuan mengenai batas usia pensiun ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, PP, PKB atau peraturan perundang-undangan. Batas usia pensiun yang umumnya diatur di dalam Perjanjian Kerja, PP atau PKB adalah sekitar 55 s/d 60 tahun. Namun, jika mengacu pada peraturan perundang-undangan, maka secara tidak langsung Pasal 15 PP 45/2015 mengatur bahwa usia pensiun seorang pekerja adalah 65 tahun.[1]

Pekerja Diikutkan Program Pensiun pada Dana Pensiun

Pada dasarnya, menginkutsertakan pekerja dalam Program Pensiun bukanlah merupakan suatu kewajiban yang bersifat memaksa (imperatif) bagi pengusaha, sehingga tidak ada sanksi bagi pengusaha apabila tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam Program Pensiun. Hal ini sesuai dengan ketenutan Pasal 167 ayat (1) dan ayat (5) UU 13/2003:

  1. Pasal 167 ayat (1) UU 13/2003 menggariskan: “Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha,..dst”.
  2. Pasal 167 ayat (5) menggariskan: “Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja yang mengalami PHK karena usia pensiun pada program pensiun, maka…dst”.

UU 13/2003 sama sekali tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “Program Pensiun”. Disebabkan UU 13/2003 hadir pada tahun 2003, maka menurut hemat penulis maksud dari “Program Pensiun” dalam UU 13/2003 seyogyanya dimaknai atau ditafsirkan sesuai dengan UU 11/1992.[2] Menurut Pasal 1 angka 6 UU 11/1992, Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta. Program Pensiun diselenggarakan suatu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dikenal dengan Dana Pensiun, yang terdiri atas Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)[3] atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)[4].

Berdasarkan Pasal 15 UU 11/1992, dalam menjalankan Program Pensiun, Dana Pensiun akan memungut iuran/premi dari pengusaha sebagai pemberi kerja dan pekerja, atau hanya dari pemberi kerja. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 167 ayat (1) dan ayat (3) UU 13/2003 yang menyiratkan bahwa terhadap iuran/premi “Program Pensiun” dapat dibayar penuh oleh pengusaha atau dibayar bersama oleh pengusaha dan pekerja, sebagaimana dijelaskan berikut:

Iuran Program Pensiun Dibayar Penuh Pengusaha

Pasal 167 ayat (1) UU 13/2003 menggariskan bahwa pekerja yang di PHK atas alasan pekerja memasuki usia pensiun tidak berhak atas Pesangon dan UPMK sepanjang pekerja telah diikutkan Program Pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha. Rumusan Kompensasi PHK apabila pekerja di PHK atas alasan memasuki usia pensiun dan telah diikutkan Program Pensiun yang iuran/preminya dibayar penuh oleh pengusaha, adalah sebagai berikut: 

Kompensasi PHK: Manfaat     Program Pensiun + UPH

Untuk melindungi hak-hak pekerja, Pasal 167 ayat (2) UU 13/2003 menggariskan bahwa apabila besarnya manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam Program Pensiun ternyata lebih kecil dari pada [2 (x) Uang Pesangon + 1 (x) UPMK + UPH], maka selisihnya dibayar oleh pengusaha.

Iuran Program Pensiun Dibayar Bersama

Pada dasarnya, besaran iuran/premi Program Pensiun yang dibayarkan kepada Dana Pensiun ditentukan oleh Peraturan Dana Pensiun (“PDP”). Berdasarkan Pasal 17 UU 11/1992, dalam hal PDP menetapkan adanya iuran peserta, maka pengusaha sebagai pemberi kerja merupakan “wajib pungut” iuran peserta yang dipungut untuk setiap bulannya. Oleh karena itu, besarnya iuran/premi yang dibayarkan pekerja kepada Dana Pensiun akan sangat digantungkan pada PDP di tempat pekerja menjadi anggota Dana Pensiun. Supaya lebih jelas, konsekuensi yuridis apabila ternyata iuran/premi “Program Pensiun” dibayar bersama oleh pekerja dan pengusaha, dapat diuraikan sebagai berikut:[5]

  • Misalnya berdasarkan PDP ditetap iuran/premi Program Pensiun pada Dana Pensiun yang merupakan beban pengusaha adalah 6 % dari upah bulanan pekerja. Sedangkan iuran/premi yang menjadi beban pekerja adalah 2%. Dengan demikian, dalam pengaturan program pensiun ditetapkan premi yang ditanggung oleh pengusaha 75% dan oleh pekerja 25%.
  • Oleh karena itu, Kompensasi PHK yang diterima oleh pekerja karena memasuki usia pensiun dihitung sebagai berikut:
  • Jika Pesangon yang seharusnya diterima pekerja adalah Rp. 100.000.000,- dan besarnya manfaat  Program Pensiun  adalah Rp. 60.000.000,-, maka:
  • Perhitungan hasil dari  premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah :  sebesar 75%  x Rp 60.000.000,-  = Rp 45.000.000,-
  • Besarnya santunan  yang preminya dibayar oleh pekerja adalah sebesar 25 % x Rp 60.000.000,-  =  Rp 15.000.000,-
  • Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh pengusaha sebesar Rp 100.000.000,- dikurangi Rp. 45.000.000,-  yaitu sebesar Rp. 55.000.000.[6]
  • Sehingga, Kompensasi PHK yang diterima oleh pekerja yang di PHK karena memasuki usia pensiun tersebut adalah Rp 115.000.000,-. Dengan rincian:
  • Rp. 45.000.000,- (santunan dari Dana Pensiun yang preminya 75 % dibayar oleh pengusaha).
  • Rp. 55.000.000.,- (berasal dari kekurangan pesangon  yang harus di bayar oleh pengusaha).
  • Rp. 15.000.000,- (santunan dari  Dana Pensiun yang preminya 25 % dibayar oleh pekerja).

Bertitik tolak dari penjelasan dan gambaran peristiwa di atas, rumusan Kompensasi PHK apabila pekerja memasuki usia pensiun dan telah diikutkan program pensiun yang iuran/preminya dibayar bersama oleh pekerja dan pengusaha adalah sebagai berikut: 

  Kompensasi PHK: Manfaat     Program Pensiun + Kekurangan Pesangon      + UPH

Pekerja Tidak Diikutsertakan Dalam Program Pensiun

Ditegaskan sekali lagi, pada prinsipnya mengikutsertakan pekerja dalam Program Pensiun pada Dana Pensiun dilakukan secara sukarela oleh pengusaha (voluntary). Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 167 ayat (5) UU 13/2003, dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja dalam Program Pensiun, maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja Kompensasi PHK dengan rumusan:

Kompensasi PHK: 2     (x) Pesangon + UPMK + UPH

Jaminan Pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan

Hadirnya UU 24/2011 yang ditindaklanjuti dengan PP 45/2015, melahirkan satu program jaminan sosial baru, yaitu Jaminan Pensiun (“JP”). Padahal sebelumnya, JP bukan merupakan salah satu program jaminan sosial yang diselenggarakan PT. Jamsostek. Pada saat ini, disamping pengusaha diwajibkan mengikutsertakan pekerjanya pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), pengusaha juga diwajibkan mengikutksertakan pekerjanya dalam Jaminan Pensiun (JP) pada BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, apabila seorang pekerja memasuki usia pensiun, maka pekerja tersebut berhak memperoleh manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan berupa:

  • Manfaat JHT yaitu berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai keseluruhan jumlah (akumulasi) iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan secara sekaligus apabila peserta mencapai usia 56 tahun atau meninggal dunia atau cacat total tetap.[7] Patut diingat, Pasal 167 ayat (6) UU 13/2003 menggariskan bahwa, hak atas manfaat pensiun (sebagai Kompensasi PHK bagi pekerja apabila memasuki usia pensiun) tidak menghilangkan hak pekerja atas JHT yang bersifat wajib.
  • Manfaat JP yaitu berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta saat memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal dunia.

Berbeda dengan “Program Pensiun pada Dana Pensiun” yang bersifat sukarela (voluntary), mengikutsertakan pekerja dalam program “JP pada BPJS Keternagakerjaan” merupakan suatu kewajiban yang bersifat memaksa (mandatory). Terlihat dari ketentuan UU 24/2011 Jo. PP 45/2015 yang menggariskan bahwa, pengusaha mempunyai kewajiban untuk membayar iuran/premi JP sebesar 2 % dan pekerja 1 %. Permasalahannya, apakah iuran/premi JP yang dibayarkan pengusaha juga diperhitungkan dalam Kompensasi PHK ketika pekerja memasuki usia pensiun ? Kenyataanya, tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur atupun melarang pengusaha untuk memperhitungkan manfaat JP sebagai Kompensasi PHK.

Kasus XIX: Maisril, dkk. (vs.) PT. Eatra Air Jakarta

Untuk lebih memahami praktik pelaksanaan PHK atas alasan pekerja memasuki usia pensiun, ada baiknya melihat penerapan norma Pasal 167 UU 13/2003 pada Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Maisril, dkk (“Maisril, dkk.”) vs. PT. PT Aetra Air Jakarta (“PT. AAJ”) No. 47 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 17 Maret 2016.[8] Pada intinya, kasus posisi dan pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

  • Maisril, dkk. merupakan karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta (PDAM Jaya) yang diperbantukan pada PT. AAJ sebagai perusahaan hasil kerjasama PDAM Jaya dengan PT. Kekar Thames Airindo pada tanggal Tanggal 5 Desember 1997;
  • Maisril, dkk telah bekerja pada PDAM Jaya dengan masa kerja antara 26 tahun sampai dengan 33 tahun dan saat ini telah pensiun dari PDAM Jaya. Khusus untuk Maisril selaku Penggugat I adalah pekerja pada PDAM Jaya yang diperbantukan pada PT.AAJ, mulai bekerja tanggal 15 April 1986 dan pensiun pada tanggal 16 Desember 2012;
  • Berdasarkan Surat Keputusan Pensiun, Maisril, dkk. menerima manfaat pensiun dari Dana Pensiun Bersama an Daerah Air Minum seluruh Indonesia (“Dapenma Pamsi”) yang besarnya dihitung berdasarkan Penghasilan Dasar Pensiun (“PhDP”) terakhir;
  • Besarnya iuran/premi Pragram Pensiun diatur dalam Peraturan Dapenma Pamsi No. 842.1/KEP.06-PDAM/2012 (“PDP 2012”)  juncto UU 11/1992, adalah sebagai berikut:
  • iuran pekerja (dhi. Masril, dkk) sebesar 5% (lima persen) yang dipotong dalam slip gaji setiap bulannya oleh PT. AAJ; dan
  • iuran pemberi kerja (dhi. PT AAJ), berdasar Pasal 15 ayat (1) UU 11/1995 terdiri dari Iuran Normal dan Iuran Tambahan apabila terjadi kekurangan pendanaan. Seusai Pasal 30 ayat (3) PDP 2012, PT.AAJ wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan Aktuaria;
  • Formula/rumusan untuk menghitung iuran dari PT.AAJ mengacu kepada rumusan dan perhitungan yang diberikan oleh aktuaris dengan rumus atau formula sebagai berikut : [Masa Kerja x PhDP x Prosentase Iuran Normal Pemberi Kerja] (dimana prosentase iuran normal pemberi kerja menggunakan perhitungan aktuaria tahun terakhir);
  • Permasalahan timbul disaat PT. AAJ memberikan Pesangon menggunakan alasan Pasal 167 ayat 3 UU 13/2003. Dimana, Pesangon Masril, dkk. dipotong atau diperhitungkan dengan iuran PT.AAJ sebagai pemberi kerja yang telah dibayarkan pada Dana Pensiun (Dapenma Pamsi);
  • Peristiwa tersebut diatas berujung dengan diajukannya gugatan oleh Masril, dkk. terhadap PT. AAJ kepada PHI. Didalam gugatannya Masril, dkk. mendalilkan bahwa:
  • PT. AAJ mentafsirkan sendiri Pasal 167 ayat 3 UU 13/2003 dengan cara mengambil kembali iuran wajib yang sudah dibayarkan dengan cara memotong atau memperhitungkan dari Pesangon Masril, dkk.
  • Pemotongan oleh PT. AAJ telah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Dana Pensiun Dapenma Pamsi juncto Pasal 15 dan Pasal 58 ayat (1) UU 11/1992;
  • Pemotongan langsung secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Masril, dkk., telah menimbulkan kerugian. Dimana PT. AAJ melakukan pemotongan dengan kisaran 30.21% s/d 54.24% untuk masing-masing pekerja.
  • Pemotongan Pesangon oleh PT. AAJ dengan alasan untuk pembayaran premi/iuran Program Pensiun pada Dapenma Pamsi dengan menggunakan rumus: [Masa Kerja x 12 x Gaji Dasar x Aktuaria].
  • Misalnya, terhadap Maisril selaku Penggugat I. Seharusnya menerima Rp. 327.218.004,- namun karena dilakukan pemotongan sebesar 30.21% atau sebesar (Rp. 98.871.940) maka Maisril hanya menerima Kompensasi PHK sebesar Rp. 228.346.065,-.
  • Atas dalil gugatan tersebut, Masril, dkk. mengajukan tuntutan yang pada intinya adalah menghukum PT AAJ mengembalikan uang hasil pemotogan kepada Masril,dkk.;
  • Terhadap gugatan tersebut, majelis hakim PHI (Judex Facti) pada PN Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 294/ Pdt.Sus-PHI//2014/PHI.Jkt.Pst, tanggal 14 September 2014 yang pada intinya mengabulkan gugatan Masril, dkk. dan menghukum PT. AAJ membayar kepada Masril, dkk selisih kekurangan Kompensasi PHK;
  • Atas putusan tersebut, PT. AAJ mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Beruntungnya, permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Sehingga, putusan majelis hakim PHI (Judex Facti) pada PN Jakarta Pusat menjadi batal. Untuk itu, gugatan Masril, dkk., ditolak oleh Mahkamah Agung. Pada intinya, majelis hakim kasasi (Judex Juris) memberikan pertimbangan bahwa:
    • Hakim PHI (Judex Facti) salah dalam menghitung hak-hak Masril, dkk. sesuai ketentuan Pasal 167 Ayat (3) UU 13/2003 dan Penjelasannya. Seharusnya hak-hak yang harus diterima oleh Masril, dkk. dari PT. AAJ sudah tepat, sesuai dengan contoh perhitungan dalam Penjelasan ketentuan Pasal 167 Ayat (3) UU 13/2003.
    • Disamping itu, tidak ada bukti lain berupa kesepakatan antara Masril, dkk. dan PT. AAJ yang menyatakaan bahwa “disamping pekerja mendapat Pesangon, UPMK dan UPH, pekerja juga mendapat manfaat Program Pensiun yang iurannya dibayar oleh pengusaha”.
    • Masril, dkk. telah menikmati manfaat pasti dari Dapenma Pomsi yang dibayar setiap bulannya sampai meninggal. Oleh karena itu, tidak beralasan hukum PT. AAJ dihukum membayar kekurangan Kompensasi PHK.

Bertitik tolak dari perjalanan kasus di atas, terlihat bahwa seandainya 100% Program Pensiun pada Dana Pensiun dibayar oleh pengusaha, maka sesuai ketentuan Pasal 167 ayat (1) UU 13/2003, pekerja tidak berhak atas Pesangon, UPMK. Namun, hanya berhak atas UPH. Meskipun, iuran/premi yang dibayarkan oleh pengusaha tidak sejelas yang digambarkan dalam Penjelasan Pasal 167 ayat (3) UU 13/2003, akan tetapi pengusaha dapat membuktikan telah melakukan pembayaran iuran bersama-sama dengan pekerja sesuai dengan yang ditentukan oleh PDP. Perhitungan iuran/premi yang dibayarkan oleh pengusaha menggunakan rumusan yang diformulaksikan oleh Aktuaris. Hal tersebut mengakibatkan pengusaha mempunyai hak untuk memperhitungkan iuran Program Pensiun yang telah dibayarkan pengusaha kepada Dana Pensiun, ketika hendak membayarkan Kompensasi PHK kepada pekerja.

Kasus di atas memperlihatkan pekerja meminta Pesangon penuh, padahal di sisi lain pekerja telah dan akan menerima manfaat pensiun dari Program Pensiun. Tentu saja tuntutan tersebut tidak sesuai dengan UU 13/2003. Pekerja berhak menolak tindakan pengusaha  untuk melakukan pemotongan Pesangon, sepanjang terdapat kesepakatan di dalam Perjanjian Kerja, PP atau PKB yang pada intinya menyatakan bahwa: “Disamping pekerja mendapat Pesangon, UPMK dan UPH (Kompensasi PHK), pekerja juga mendapat manfaat Program Pensiun yang iurannya dibayar oleh pengusaha”. Pada kasus di atas, pengaturan tersebut tidak diketemukan.


[1] Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, PP No. 45 Tahun 2015, LN. No. 155 Tahun 2015. TLN. 5715Untuk pertama kali, usia pensiun ditetapkan 56 tahun. Mulai 1 Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 tahun. Usia pensiun selanjutnya bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya  sampai mencapai Usia Pensiun 65 tahun.

[2] Indonesia, Undang Undang tentang tentang Dana Pensiun, UU No. 11 Tahun 1992, LN. 37 Tahun 1992, TLN. 3477.

[3] DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

[4] DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

[5] UU No. 13 Tahun 2003, Penjelasan Pasal 167 ayat (3).

[6] Sesuai Pasal 167 ayat (3) UU 13/2003, yang diperhitungkan dengan Pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha.

[7] Menurut Pasal 167 ayat (6) hak atas manfaat pensiun tidak menghilangkan hak pekerja atas JHT yang bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[8] Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung, No. 47 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 17 Maret 2016.

1 thought on “Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Pekerja Memasuki Usia Pensiun, Apa Hak Pekerja ?

  1. Apabila dalam PP disebutkan usia pensiun adalah 56 tahun.
    Apakah ada kewajiban perusahaan untuk memberitahukan kepada karyawan mengenai kapan pensiunnya terjadi ?
    Berapa lama sebelum usia pensiunnya terjadi perusahaan harus melakukan pemberitahuan, jika ada kewajiban perusahaan untuk memberitahukan.
    Apabila ada ketentuan di atas diatur di mana ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
WhatsApp chat