Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Pekerja Melakukan Pelanggaran, Apa Hak Pekerja ?

Rumusan Kompensasi PHK apabila pekerja di PHK atas alasan melanggar Perjanjian Kerja, PP atau PKB, adalah sebagai berikut:[1]

 Kompensasi PHK: 1     (x) Pesangon + 1 (x)      UPMK + UPH

Baca Juga: (1) Cara Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja; (2)Bentuk-Bentuk Kompensasi dalam Pemutusan Hubungan Kerja; (3)Rumusan Perhitungan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja.

Pasal 161 UU 13/2003 menggariskan bahwa apabila pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, PP atau PKB, maka pengusaha dapat melakukan PHK setelah kepada pekerja yang bersangkutan diberikan Surat Peringatan (“SP”) I, II dan III secara berturut-turut. Kata “dapat” dalam norma Pasal 161 UU 13/2003 memperlihatkan ketentuan tersebut bersifat tidak memaksa (fakultatif). Oleh kerena itu, merupakan hak penuh pengusaha untuk melakukan atau tidak melakukan PHK terhadap pekerja yang melanggar Perjanjian Kerja, PP atau PKB.

PHK merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh pengusaha setelah tidak lagi sanggup melakukan pembinaan terhadap pekerja. Tindakan pembinaan tersebut, ditandai dengan penjatuhan SP I yang berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Apabila pekerja kembali melakukan pelanggaran dalam tenggang waktu tersebut, maka pengusaha dapat menerbitkan SP II, hal yang sama juga berlaku dalam penjatuhan sanksi SP III. Jika masih melanggar setelah diberikan SP III, maka pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja. Dalam hal melakukan pelanggaran kembali setelah jangka waktu pemberlakuan SP berakhir/terlampoi, maka SP yang diterbitkan oleh pengusaha kembali pada SP I, meskipun kepada pekerja telah dikenakan SP II atau bahkan SP III.

Berbeda dengan Pasal 161 ayat (1) UU 13/2003 yang menyebutkan bahwa “pengusaha melakukan PHK setelah kepada pekerja diberikan SP I, II dan III secara berturut-turut, di dalam Penjelasan Pasal 161 ayat (1) UU 13/2003 disebutkan bahwa “masing masing surat peringatan dapat diterbitkan secara berurutan atau tidak”. Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 161 ayat (1) UU 13/2003 menyebutkan bahwa “Perjanjian Kerja, PP atau PKB dapat memuat pelanggaran tertentu yang dapat diberi peringatan pertama dan terakhir”.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan Pasal 161 ayat (1) UU 13/2003, apabila pekerja melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja, PP atau PKB dalam tenggang waktu masa berlakunya peringatan pertama dan terakhir, maka pengusaha dapat melakukan PHK. Penjelasan 161 ayat (1) UU 13/2003 dapat menimbulkan pedebatan karena secara implisit bertentangan, melebihi, serta dapat menimbulkan ketidakjelasan terhadap batang tubuh (isi) Pasal 161 ayat (1) UU 13/2003. Bagaimanapun juga, berdasarkan teori perundang-undangan, penjelasan suatu norma pada dasarnya berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

Terkait dengan masa berlaku SP, Pasal 161 ayat (2) menggariskan bahwa SP berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Oleh karena itu, bisa saja tenggang waktu tersebut diatur kurang dari 6 (enam) bulan sepanjang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, PP atau PKB. Dengan kata lain, pengusaha diperkenankan untuk menetapkan masa berlaku SP selama 3 (tiga) bulan atau bahkan 1 (satu) bulan.

Kasus X: Muhammad Fahrul Rozi (vs.) PT Citra Satria Utama

Untuk lebih memahami praktik pelaksanaan PHK atas alasan pekerja melanggar Perjanjian Kerja, PP atau PKB, ada baiknya melihat penerapan norma Pasal 161 UU 13/2003 pada Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Muhammad Fahrul Rozi (“Rozi”) vs. PT Citra Satria Utama (“PT.CSU”) No. 641 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 23 Agustus 2016. Pada intinya, kasus posisi dan pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

  • Rozi bekerja pada PT.CSU terhitung sejak tanggal 2 Februari 2012 sampai dengan 6 April 2015. Dengan jabatan sebagai helper gudang dan upah terakhir sebesar Rp. 1.800.000,-/bulan.
  • Pada awalnya, Rozi bekerja pada PT.CSU dengan baik, namun menurut PT.CSU Rozi tidak disiplin karena sering tidak masuk kerja tanpa ijin. Meskipun demikian, PT.CSU masih menaruh kepercayaan pada Rozi sehingga diberikan teguran secara lisan.
  • Namun, oleh karena semakin lama tidak ada perubahan, maka PT.CSU memberikan peringatan tertulis kepada Rozi (yaitu: tanggal 14 Nopember 2014, tanggal 11 Maret 2015, tanggal 23 Maret 2015) dengan harapan Rozi akan berubah sikap disiplin sehingga produktivitasnya menjadi baik.
  • Sayangnya, Rozi semakin menunjukan sikap yang tidak baik bahkan melakukan kesalahan berat, yaitu memalsukan/merubah isi surat keterangan dokter jumlah hari istirahat dari 1 (satu) hari menjadi 4 (empat) hari.
  • Berdasarkan hal tersebut, PT.CSU melakukan PHK terhadap Rozi terhitung sejak tanggal 13 April 2015 dengan alasan pekerja melakukan kesalahan berat. Untuk itu, PT.CSU tidak memberikan Pesangon dan UPMK kepada Rozi.
  • Tindakan PHK tersebut berujung pada diajukannya gugatan oleh Rozi terhadap PT.CSU kepada PHI. Rozi mendalilkan bahwa, PHK yang dilakukan PT.CSU adalah bukan sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan Rozi.
  • Untuk itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU 13/2003, maka Rozi menuntut kepada PT.CSU untuk membayarkan Kompensasi PHK berupa: [1 (x) Pesangon + 1 (x)  UPMK + UPH] dengan masa kerja 3 tahun 2 bulan.
  • Atas gugatan tersebut, PT.CSU mengajukan gugatan balik (rekovensi). Pada intinya mendalilkan bahwa, PHK yang dilakukan oleh PT.CSU beralasan menurut hukum, yaitu karena kesalahan berat sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 13/2003.
  • Terhadap gugatan tersebut majelis hakim PHI (Judex Facti) pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan putusan Nomor 36/Pdt.Sus/PHI/2015/PN Plg. pada tanggal 16 September 2015 yang pada intinya amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
    • Menyatakan hubungan kerja antara Rozi dan PT.CSU putus sejak tanggal 13 April 2015.
    • Disebabkan masa kerja Rozi sejak tanggal 2 Februari 2012 sampai dengan 6 April 2015 (3 tahun 2 bulan) dan upah terkhir Rp1.800.000,-, maka rumusan Kompensasi PHK yang diterima Rozi adalah [1 (x) Pesangon + 1 (x)  UPMK + UPH] dengan rincian:
Kompensasi PHK Perhitungan Jumlah
Pesangon 1 x 4 x Rp. 1.800.000 Rp.  7.200.000
UPMK 1 x 2 x Rp. 1.800.000 Rp.  3.600.000
UPH 15% x Rp. 1.800.000 Rp.  1.620.000
Total Rp12.420.000
  • Untuk itu Judex Facti menghukum PT.CSU untuk Kompensasi PHK kepada Rozi sebesar Rp. 12.420.000,-.
  • Atas putusan tersebut, PT.CSU mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Namun, malangnya ditolak oleh majelis hakim kasasi (Judex Juris). Dengan pertimbangan, Rozi melakukan kesalahan dan sudah diberi SP I, II, III. Sehingga, sudah adil dan benar PHK yang dilakukan PT.CSU harus disertai dengan pemberian hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (3) UU 13/2003.

Memperhatikan peselisihan hubungan industrial sebagaimana diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa pengusaha seharusnya benar-benar mamahami alasan dan tata cara PHK terhadap pekerja. Jangan sampai mencampur adukkan antara PHK atas alasan kesalahan berat dengan PHK atas alasan pekerja melanggar Perjanjian Kerja, PP atau PKB. Dalam penyelesaian perselisihan di atas, terlihat bahwa pengusaha melakukan prosedural PHK atas alasan pekerja melanggar Perjanjian Kerja, PP atau PKB. Namun, justru malah melakukan PHK atas alasan pekerja melakukan kesalahan berat. Padahal, norma hukum PHK atas alasan kesalahan berat, nyata-nyata sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.


[1] UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 161.

1 thought on “Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Pekerja Melakukan Pelanggaran, Apa Hak Pekerja ?

  1. Bagaimana bila dalam pkb, pengusaha masih mencantumkan pasal 158 uu 13 thn 2003.dan ancamannya melanggar pasal tersebut hanya mendapatkan kan uang pisah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
WhatsApp chat