Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Pekerja Mangkir setelah Dipanggil Secara Patut oleh Pengusaha, Apa Hak Pekerja ?

Rumusan Kompensasi PHK apabila pekerja di PHK atas alasan mangkir, adalah sebagai berikut:[1]

Kompensasi PHK: UPH     + Uang Pisah      

Baca Juga: (1) Cara Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja; (2) Bentuk-Bentuk Kompensasi dalam Pemutusan Hubungan Kerja; (3) Rumusan Perhitungan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja.

Pasal 168 ayat (1) UU 13/2003 telah menggariskan bahwa pekerja yang mangkir dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri. Secara yuridis, kata “dapat” bersifat tidak memaksa (fakultatif), sehingga melakukan atau tidak melakukan PHK terhadap pekerja mangkir merupakan hak mutlak pengusaha. Alasan “mangkir” bisa jadi merupakan alasan PHK yang paling banyak dimanfaatkan oleh pengusaha dalam mengakhiri hubungan kerja.

Dalam hal demikian, maka terdapat dua kemungkinan. Pertama, pekerja benar-benar mangkir tanpa alasan apapun atas niat (intent) atau kemauan sendiri. Kedua, pengusaha dengan iktikat buruk memanfaatkan Pasal 168 UU 13/2003 untuk menyingkirkan pekerja dalam hubungan kerja.

Untuk mencegah kesewenang-wenangan pengusaha, Pasal 168 ayat (1) dan ayat (2) UU 13/2003 menggariskan bahwa, PHK atas alasan pekerja mangkir dapat dilakukan dengan ketentuan harus memenuhi secara keseluruhan (komulatif) syarat-syarat berikut:

  • Pekerja “mangkir” (tidak masuk kerja) selama 5 (lima) hari kerja atau lebih secara berturut-turut;
  • Pekerja tidak memberikan keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah;
  • Sampai dengan pada hari pertama masuk bekerja, ternyata pekerja tidak menyerahkan keterangan tertulis dan bukti yang sah sebagaimana dimaksud point ke-2 (dua); dan
  • Pengusaha telah melakukan pemanggilan 2 (dua) kali secara patut (properly) dan tertulis (in writing). Dalam arti, pengusaha telah melakukan pemanggilan:[2]
    • secara tertulis;
    • ditujukan pada alamat pekerja sebagaimana tercatat di perusahaan berdasarkan laporan pekerja; dan
    • antara pemanggilan ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua), disampaikan dalam tenggang  waktu paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Setelah langkah pemanggilan dilakukan dan memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan di atas, maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh pengusaha adalah mengeluarkan surat pemberitahuan kepada pekerja yang menyatakan bahwa hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja telah berakhir karena pekerja dikualifikasikan mengundurkan diri. Setelah surat pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja dikirimkan, maka berakhirlah hubungan kerja. Namun demikian, patut dicatat bahwa dalam hal tidak terpenuhi salah satu saja dari syarat dan prosedur pemanggilan sebagaimana diuraikan di atas, maka akan mengakibatkan PHK atas alasan pekerja mangkir menjadi batal demi hukum. Oleh karena itu, pekerja berhak dan harus diperkerjakan kembali oleh pengusaha. 

Kasus XX: Robesontua Samosir (vs.) PT. Metropolitan Retailmart

Untuk lebih memahami praktik pelaksanaan PHK atas alasan pekerja mangkir, ada baiknya melihat penerapan norma Pasal 168 UU 13/2003 Putusan Mahkamah Agung Perkara Robesontua Samosir (“Samosir”) vs. PT Metropolitan Retailmart (“PT. MR”) No. 180 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 25 April 2016.[3] Pada intinya, kasus posisi dan pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

  • Samosir merupakan pekerja PT.MR sejak tanggal 16 Oktober 1994. Dengan jabatan sebagai Kepala Keamanan (Chief Security) dan upah terakhir sebesar Rp. 4.500,000,-/bulan.
  • Pada tanggal 19 September 2013, Samosir diberikan battery HP oleh rekan kerjanya, yang ditemukan di tempat sampah. Tanggal 20 September 2013, Samosir di panggil oleh PT. MR dan menyatakan bahwa battery tersebut adalah milik PT.MR, untuk itu PT. MR meminta Samosir untuk mengundurkan diri.
  • Pada tanggal 22 September 2013, Samosir dipanggil oleh PT. MR dan menyatakan Samosir telah melakukan kesalahan dan Samosir langsung diberikan surat scorsing tanggal 20 September 2013.
  • Selanjutnya, pada tanggal 8 Oktober 2013 Samosir diberikan 2 (dua) surat, yaitu:
  • Surat pencabutan scorsing No. 013/MTA/OPS-10/13 tanggal 8 Oktober 2013 yang isinya meminta Samosir untuk dapat bekerja kembali tanggal 9 Oktober 2013;dan
  • Surat Demosi Nomor 002/HRD/SK-Dem/10/2013, sehingga jabatan Samosir turun menjadi Security;
  • Tanggal 9 Oktober 2013 Samosir bekerja seperti biasa di Mall Taman Anggrek. Namun, tanggal 10 Oktober 2013 Samosir di hubungi melalui telepon selular (HP) oleh PT. MR yang menyatakan bahwa Samosir sudah di mutasi ke Mall Pondok Indah;
  • Pada tanggal 11 Oktober 2013, Samosir menuju ke Mall Pondok Indah untuk menemui PT.MR sekaligus menanyakan surat mutasi, tetapi dalam perjalanan menuju Mall Pondok Indah Samosir mendapat kecelakaan (tertabrak mobil);
  • Samosir kemudian meminta ijin tidak masuk bekerja kepada PT.MR untuk berobat pasca kecelakaan. PT. MR memberikan ijin untuk tidak masuk bekerja dari tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 3 November 2013;
  • Tanggal 4 November 2013 Samosir bekerja kembali seperti biasa di Mall Taman Anggrek (MTA). Tanggal 7 November 2013 Samosir menerima Surat Pemanggilan Pertama dari PPT. MR yang isinya untuk bertemu Ibu Krinda Store (Manajer) di Mall Pondok Indah (MPI) pada tanggal 8 November 2013, PT.MR menyatakan bahwa Samosir tidak hadir ditempat kerja;
  • Tanggal 9 November 2013 Samosir menerima Surat Pemanggilan Kedua dari PT.MR  yang isinya untuk bertemu Bapak Apriansyah. Samosir memenuhi surat panggilan kedua dari PT.MR, dalam pertemuan tersebut dibahas permasalahan terkait mutasi dan kesalahan berat yang dilakukan Samosir.
  • Pada tanggal 12 November 2013, Samosir kembali menerima Surat Pemanggilan Pertama yang isnya untuk bertemu Ibu Tri Winarni di Mall Pondok Indah (MPI) pada tanggal 13 November 2013;
  • Tanggal 15 November 2013 Samosir menerima Surat Pemanggilan Kedua dari PT MR yang isinya untuk bertemu Ibu Tri Winarni di Mall Pondok Indah (MPI) pada tanggal 16 November 2013. Samosir memenuhi surat panggilan ini, dalam pertemuan tersebut tetap mempermasalahkan hal terkait mutasi dan kesalahan berat yang dilakukan Samosir.
  • Menurut PT.MR, setelah pertemuan Samosir tidak bekerja dan langsung pulang, bahkan Samosir tidak masuk kerja lagi sampai dengan gugatan didaftarkan. Menurut Samosir, tanggal 17 November 2014 Samosir sudah tidak boleh masuk bekerja oleh PT. MR disebabkan Samosir sudah dianggap mengundurkan diri.
  • Atas permasalahan tersebut di atas, PT. MR mengajukan gugatan terhadap Somosir kepada PHI. Pada intinya, PT.MR meminta majelis hakim PHI (Judex Facti) memerintahkan Samosir untuk bersedia menerima Kompensasi PHK sesuai Pasal 168 ayat (3) UU 13/2003 berupa [UPH + Uang Pisah];
  • Atas gugatan PT.MR, Samosir mengajukan gugatan balik (rekovensi). Pada intinya, meminta majelis haki PHI (Judex Facti) untuk menghukum PT.MR untuk membayar Kompensasi PHK terhadap Samoisir dengan rumusan 2 (x) Pesangon + UPMK + UPH dan Upah Proses;
  • Atas gugatan tersebut, majelis hakim PHI (Judex Facti) pada PN Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 282/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Jkt.Pst., tanggal 9 Maret 2015 yang pada intinya amarnya sebagai berikut:
    • Menyatakan hubungan kerja antara PT.MR dengan Samosir putus dan berakhir sejak putusan diucapkan;
    • Menghukum PT. MR untuk membayar Kompensasi PHK kepada Samosir dengan rumusan [ 1 (x) Pesangon + 1 (x) UPMK + UPH].
    • Disebabkan Samosir merupakan Pekerja Tetap PT.MR sejak tanggal 16 Oktober 1994 ( 21 Tahun), dengan upah pokok terakhir sejumlah Rp. 4.500,000,-, makaKompensasi PHK yang diterima oleh Samosir dengan rincian:
Kompensasi PHK Perhitungan Jumlah
Pesangon 1 x 9 x Rp. 4.500.000 Rp. 40.500.000
UPMK 1 x 7 x Rp. 4.500.000 Rp. 31.500.000
UPH Perumahan, Pengobatan, Rp. 12.960.000
Total Rp. 84.960.000
  • Meskipun gugatan PT.MR selaku penggugat dikabulkan, PT.MR merasa tidak puas atas hukuman tersebut, sehingga mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Malangnya, permohonan kasasi tersebut ditolak oleh majelis hakim kasasi  (Judex Juris) atas pertimbangan:
    • PHI pada PN Jakarta Pusat Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;
    • Samosir tidak dapat dinyatakan PHK sesuai ketentuan Pasal 168 UU 13/2003 yang memaknai pekerja tidak masuk kerja tanpa ada informasi sama sekali selama sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut, dan telah dipanggil secara patut dan tertulis;
    • Surat Pemanggilan Masuk Kerja selama mangkir tidak sesuai dengan tahapan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 168 UU 13/2003, sehingga panggilan kerja tidak dapat dinyatakan patut dan tertulis, karena tidak memenuhi tenggang waktu antara panggilan I dan II paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Bertitik tolak dari perjalanan kasus di atas, terlihat iktikat tidak baik dari pengusaha dalam melakukan PHK atas alasan pekerja manggkir. Padahal, permasalahan dimulai dari tindakan pengusaha sendiri yang melakukan demosi atas alasan pekerja melakukan kesalahan berat. Jika memang pekerja melanggar Perjanjian Kerja, PP atau PKB, seharusnya pengusaha bisa saja memberikan Surat Peringatan kepada pekerja sesuai dengan Pasal 161 UU 13/2003, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan. Oleh karena itu, pengusaha justru merupakan pihak yang menyebabkan “mangkirnya” pekerja. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 168 ayat (1) UU 13/2003, pemberian Surat Panggilan untuk masuk kerja harus disampaikan secara patut (properly) dan tertulis (in writing). Dalam arti, tenggang waktu antara panggilan I (pertama) dengan II (kedua) harus dalam tenganggang waktu 3 (tiga) hari kerja. Hal ini jelas dan terbukti tidak dilakukan oleh pengusaha.


[1] UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 168 ayat (3).

[2] UU No. 13 Tahun 2003,  Penjelasan Pasal 168 ayat (1).

[3] Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung, No. 180 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 25 April 2016.

1 thought on “Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Pekerja Mangkir setelah Dipanggil Secara Patut oleh Pengusaha, Apa Hak Pekerja ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
WhatsApp chat