Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja Ditahan Pihak Berwajib, Apa Hak Pekerja ?

Rumusan Kompensasi PHK apabila pekerja di PHK atas alasan atas alasan ditahan oleh pihak berwajib adalah sebagai berikut: [1]

Kompensasi PHK: 1 (x) UPMK + UPH

Baca Juga: (1) Cara Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja; (2)Bentuk-Bentuk Kompensasi dalam Pemutusan Hubungan Kerja; (3)Rumusan Perhitungan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja.

Syarat Penahanan

Harus dipahami, penahanan terhadap seorang pekerja oleh pihak berwajib tentunya telah memenuhi syarat-syarat penahan yang ditentukan oleh KUHAP.[2] Syarat tersebut  terdiri atas syarat subjektif dan syarat objektif. Sebagaimana dijelaskan berikut:

  • Syarat subjektif merupakan syarat yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Dimana, penahanan terhadap seseorang (tersangka/terdakwa) yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dilakukan dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa ia akan melarikan diri; merusak atau menghilangkan barang bukti; atau mengulangi tindak pidana.
  • Syarat objektif merupakan syarat yang dimaksud Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Berdasarkan ketentuan tersebut, penahanan hanya dapat dilakukan terhadap orang (tersangkan/terdakwa) yang diduga melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana, dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dengan demikian, jika seorang pekerja yang telah ditetapkan menjadi tersangka/terdakwa ternyata tidak memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif penahanan, maka kemugkinan besar pekerja tersebut tidak akan ditahan oleh pihak yang berwajib. Demikian juga sebaliknya, meskipun seorang pekerja diduga melakukan suatu tindak pidana, belum tentu pekerja tersebut akan menjalani proses penahanan karena tidak terpenuhinya syarat objektif atau syarat subjektif. Disamping itu, jika dilakukan penahanan, pekerja masih mempunyai hak untuk mengajukan penangguhan penahanan, bahkan mengajukan “Pra Peradilan” apabila merasa penahanan yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau merupakan suatu kesalahan/kekeliruan yang nyata.

Kewajiban Pengusaha Terhadap Keluarga Pekerja

 Berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) UU 13/2003 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 012/PUU-I/2003,[3] dalam hal pekerja ditahan oleh pihak berwajib karena di duga melakukan tindak pidana, maka pengusaha tidak wajib membayarkan upah pekerja. Namun demikian, pengusaha wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja. Bantuan yang diberikan kepada keluarga pekerja adalah untuk paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak hari pertama pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib. Adapun pemberian bantuan kepada keluarga pekerja juga digantungkan pada banyaknya tanggungan pekerja, perhitungannya sebagaimana diuraikan berikut:

JUMLAH TANAGGUNGAN BESAR UANG BANTUAN
1 (satu) orang 25%  dari upah
2 (dua) orang 35% dari upah
3 (tiga) orang 45% dari upah
4 (empat) orang 50% dari upah.

PHK Terhadap Pekerja Ditahan

Berdasarkan Pasal 160 ayat (3) UU 13/2003, pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena ditahan dalam perkara pidana. Secara yuridis kata “dapat” bersifat tidak memaksa (fakultatif), sehingga pengusaha mempunyai wewenang penuh untuk melakukan atau tidak melakukan PHK.

Berdasarkan Pasal 160 ayat (6) pengusaha dapat melakukan PHK atas alasan pekerja ditahan pihak berwajib tanpa penetapan LPPHI, dengan tetap memberikan  hak kepada pekerja untuk mengajukan gugatan kepada LPPHI dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan PHK sebagaimana diatur dalam Pasal 171 UU 13/2003. Pada faktanya, ketentuan daluarsanya waktu untuk mengajukan gugatan ini telah beberapakali diajukan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana terlihat dalam Putusan No. 61/PUU-VIII/2010 dan Putusan No. 69/PUU-XI/2013.[4] Namun permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan:

  • Proses perkara pidana yang berlangsung bertahun-tahun, tidak menjamin kepastian hukum (justice delayed justice denied), baik bagi pekerja maupun pengusaha.
  • Bagaimanapun juga, jika seorang pekerja berhalangan bekerja, maka akan mengurangi produktivitas usaha, sehingga dalam skala besar akan menggangu target produksi perusahaan.
  • Dilihat dari sudut efisiensi perusahaan dan kepastian usaha, UU 13/2003 telah mengaturnya dengan tepat dan telah pula menjaga keseimbangan antara hak-hak pekerja dengan hak-hak pengusaha.

Pekerja Dinyatakan Bersalah

Berdasarkan Pasal 160 ayat (5) UU 13/2003, apabila pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan pekerja dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan PHK kepada pekerja yang bersangkutan. Secara yuridis kata “dapat” bersifat tidak memaksa (fakultatif). Dengan demikian, merupakan hak penuh pengusaha untuk melakukan atau tidak melakukan PHK terhadap pekerja yang dinyatakan bersalah sebelum tenggang waktu 6 (enam) bulan. Namun demikian, apakah mungkin dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, sebelum masa 6 (enam) bulan telah dikeluarkan putusan bersalah atas seseorang terdakwa ? Seandainya terdapat putusan yang menyatakan pekerja bersalah sebelum 6 (enam) bulan, bukankah masih terbuka kesempatan bagi pekerja untuk mengajukan banding ?

Pekerja Dinyatakan Tidak Bersalah Setelah Ditahan

Pasal 160 ayat (4) UU 13/2003 menyebutkan bahwa apabila pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan pekerja dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja kembali. Permasalahannya, bagaimana jika putusan yang menyatakan pekerja tidak bersalah ternyata baru ada setelah jangka waktu 6 (enam) bulan berakhir ? Ternyata, setelah 6 bulan perbuatan yang didakwakan terhadap pekerja  “tidak merupakan tindak pidana” sehingga hakim menjatuhkan putusan lepas atau setelah 6 bulan perbuatan yang didakwakan tersebut “tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” sehingga hakim menjatuhkan putusan bebas.[5] Apakah pekerja harus dipekerjakan kembali ?

Mengingat, Pasal 97 ayat (1) KUHAP telah memancangkan bahwa “Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Rehabilitasi sendiri merupakan hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.[6] Untuk itu, penulis berpendapat bahwa:

  • Pengusaha memang berhak untuk tidak membayar upah selama pekerja di tahan dan hanya memberikan bantuan selama 6 (bulan) kepada keluarga pekerja yang ditahan. Sebagai bentuk perwujudan prinsip tidak bekerja tidak dibayar (no work no pay).
  • Namun demikan, dalam hal ternyata pekerja dinyatakan “tidak bersalah” dalam putusan yang telah BHT, maka seyogyanya pekerja tersebut berhak untuk dipekerjakan kembali.
  • Sebagai bentuk pertanggungjawaban negara, sudah seyogyanya negara mewajibkan pengusaha untuk mempekerjakan kembali pekerja yang dinyatakan tidak bersalah “apapun kondisinya”. Jika pengaturan tersebut dirasa justru merugikan pengusaha, maka setidak-tidaknya pekerja berhak memperoleh  Kompensasi PHK lebih dari [1 (x) Pesangon + 1 (x) UPMK + UPH].

Pengusaha Tidak Melakukan PHK

Bagaimana halnya jika pekerja yang dinyatakan bersalah tetap dipekerjakan oleh perusahaan ? Dalam arti, pengusaha tidak melakukan PHK terhadap pekerja yang menjadi terpidana. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, melakukan atau tidak melakukan PHK terhadap pekerja yang ditahan pihak berwajib merupakan hak penuh pengusaha, mengingat norma dalam Pasal 160 UU 13/2003 bersifat tidak memaksa (fakultatif). Hal yang perlu diperhatikan oleh pengusaha adalah, kondisi psikologis dan good corporate government (GCG) di dalam perusahaan. Pengusaha harus mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut apabila tetap bermaksud mempekerjakan seorang terpidana. Khususnya, ketika tindak pidana yang dilakukan pekerja sangat serius dan berdampak buruk bagi kondisi pisikologis perusahan dan pekerja lainnya, seperti tindak pidana korupsi atau tindak pidana narkotika.

Kasus IX: Arnold Milians R.H. (vs.) PT. Bank
Mandiri (Persero) Tbk.

Untuk lebih memahami praktik pelaksanaan PHK atas alasan pekerja ditahan pihak berwajib, ada baiknya melihat penerapan norma Pasal 160 UU 13/2003 pada Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Arnold Milians Robert Here (“Arnord”) vs. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (“Bank Mandiri”) No.: 316 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 10 September 2012. Pada intinya, kasus posisi dan pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

  • Hubungan Kerja antara Arnold dan Bank Mandiri dimulai pada tanggal 15 Desember 1996 (ex. PT. Bank Dagang Negara) dengan upah terakhir sebesar Rp. 4.562.250,-/bulan.
  • Pada tanggal 2 September 2010, Bank Mandiri melakukan stop payment terhadap pembayaran gaji Arnold. Hal ini karena adanya Surat Perintah Penahanan dari Penyidik Polresta Kupang terhadap Arnold yang telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi.
  • Terkait dengan penahanan terhadap Arnold, sesuai ketentuan pada pasal 160 ayat (1) dan (2) UU 13/2003, Bank Mandiri tidak membayar upah, tetapi memberikan bantuan kepada keluarga Arnold yang menjadi tanggungannya. Karena Arnold memiliki 3 (tiga) orang tanggungan, sesuai pasal 160 ayat (1) huruf c dan ayat (2) UU 13/2003, Bank Mandiri telah memberikan bantuan kepada keluarga Arnold sebesar 45% dari upah Arnold untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
  • Disebabkan Arnold telah ditahan pihak berwajib selama lebih dari 6 (enam) bulan, pada tanggal 17 Januari 2011 Arnold diberhentikan oleh Bank Mandiri berdasarkan SK No.: XI.CB.KUS/020/2011.
  • Mengingat masa kerja Arnold sejak 15 Desember 1996 dan upah terkhir Rp. 4.562.250,-, maka rumusan Kompensasi PHK yang diterima Arnold adalah [1 (x) UPMK + UPH] dengan rincian:
Kompensasi PHK Perhitungan Jumlah
UPMK 1 x 5 x Rp. 4.562.250 Rp. 22.811.080
UPH Sesuai SK PHK Rp.   9.580.725
Total Rp. 32.391.975
  • Pada sisi lain, tanggal 12 April 2011, telah dikeluarkan putusan No.430/PID.B/2010/PNKupang terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan Arnold. Amar putusan tersebut pada intinya menyatakan Arnold tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Namun demikian, putusan pidana tersebut belum BHT.
  • Meskipun telah terdapat putusan pidana yang menyatakan Arnold tidak bersalah, pada tanggal 26 Januari 2012 pengadilan PHI tetap mengeluarkan putusan yang pada intinya: Menyatakan Surat Keputusan tentang Pemberhentian Pegawai (Arnold) No. XI.CB.KUS/020/2011 tanggal 17 Januari 2011 adalah sah menurut hukum.
  • Setelah Arnold mengajukan permohonan kasasi, majelis hakim kasasi pada Mahkamah Agung (Judex Juris) ternyata menolak permohonan kasasi Arnold. Judex Juris berpendapat bahwa, majelis hakim PHI (Judex Facti) telah tepat, benar dalam menilai, menimbang, dan menerapkan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 160 UU 13/2003.

Memperhatikan peselisihan hubungan industrial sebagaimana diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa pengusaha tetap dapat melakukan PHK terhadap pekerja yang ditahan oleh pihak yang berwajib selama lebih dari 6 (enam) bulan meskipun pada sisi lain ternyata setelah dilakukan PHK keluarlah putusan pidana (belum BHT) yang menyatakan pekerja tidak bersalah. Bahkan, jikapun terdapat putusan pidana BHT yang menyatakan seorang pekerja tidak bersalah (bebas/lepas), PHK yang dilakukan oleh pengusaha karena pekerja ditahan lebih dari 6 (enam) bulan tetaplah sah menurut hukum.


[1] UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 160 ayat (7).

[2] Indonesia, Undang Undang tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1982, TLN No. 3209.

[3] “…Menyatakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan…Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat “…bukan atas pengaduan pengusaha …”  bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945… sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi, No. 012/PUU-I/2003. BNRI.  No. 92 Tahun 2004, tanggal 17 Nopember 2004.

[4] Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi, No. 61/PUU-VIII/2010, tanggal 14 Nopember 2011.

[5] UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 191 ayat (1) dan (2).

[6] UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 1 angka 23.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
WhatsApp chat