Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Pekerja Melakukan Kesalahan Berat, Apa Hak Pekerja ?

Rumusan Kompensasi PHK apabila pekerja di PHK atas alasan terbukti melakukan kesalahan berat setelah memperoleh putusan pidana BHT adalah sebagai berikut:[1] 

 Kompensasi PHK: 1 (x) UPMK + UPH

Baca Juga: (1) Cara Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja; (2) Bentuk-Bentuk Kompensasi dalam Pemutusan Hubungan Kerja; (3) Rumusan Perhitungan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja.

Pada mulanya, kesalahan berat seperti penipuan, pencurian, penganiayaan, memberikan keterangan palsu, perbuatan asusila dan lain sebagainya, dapat menjadi dasar bagi pengusaha untuk melakukan PHK. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 158 dan Pasal 159 UU 13/2003, yang memberikan hak kepada pengusaha untuk dapat melakukan PHK meskipun belum terdapat putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (“BHT”). Namun demikian, pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU/I/2003 tanggal 28 Oktober 2004, pengusaha tidak lagi dapat melakukan PHK atas alasan kesalahan berat.[2]

Secara tegas, putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 158 dan Pasal 159 UU 13/2003 bertentangan dengan konstitusi sehingga batal demi hukum. Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian terbit SE Menaker 13/2005. Pada intinya, edaran tersebut menyatakan bahwa, dalam hal pengusaha hendak melakukan PHK atas alasan pekerja melakukan kesalahan berat sebagaimana dimaksud eks Pasal 158 ayat (1) UU 13/2003, maka PHK hanya dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang BHT. [3] Meskipun Mahkamah Konstitusi telah tegas membatalkan Pasal 158 dan Pasal 159 UU 13/2003, akan tetapi pada praktiknya masih saja terdapat pengusaha yang menerapkan ketentuan tersebut. Bahkan, di beberapa perusahaan, norma di dalam Pasal 158 dan Pasal 159 UU 13/2003 ditelan mentah-mentah dengan diatur kembali dalam PP atau PKB. Tindakan tersebut, jelas merupakan tindakan percuma dan bertentangan dengan konstitusi.

Kasus VIII: Heni Kurnia Indrawati (vs.) PT. Adireksa Sentosa Jaya

Untuk lebih memahami praktik pelaksanaan PHK yang didasari kesalahan berat pekerja, ada baiknya melihat penerapan norma UU 13/2003 pada Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Heni Kurnia Indrawati (“Heni”) vs. PT. Adireksa Sentosa Jaya (“PT.ASJ”) No. 112 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 23 Juni 2016.[4] Pada intinya, kasus posisi dan pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

  • Heni merupakan Pekerja Tetap pada PT.ASJ sejak tanggal 19 Oktober 1999. Dengan jabatan sebagai staff keuangan dan upah terakhir sebesar Rp. 4.500.000,/bulan;
  • Perselisihan dimulai ketika PT.ASJ menyatakan Heni melakukan kesalahan berat yaitu memalsukan voucher perusahaan. Terhadap tindakan pemalsuan tersebut, pada tanggal 2 Desember 2010 PT.ASJ membuat laporan polisi. Disaat bersamaan, PT.ASJ juga melakukan PHK terhadap Heni atas alasan melakukan kesalahan berat sesuai ketentuan dalam Pasal 158 UU 13/2003;
  • Peristiwa tersebut menimbulkan perselisihan yang berujung dijukannya gugatan oleh Heni terhadap PT.ASJ kepada PHI pada PN Jakarta Pusat. Dalam tuntutannya, Heni meminta diberikan Kompensasi PHK dengan rumusan [2 (x) Pesangon + 1 (x) UPMK + UPH];
  • Pada sisi lain, proses peradilan pidana yang dijalani Heni telah memperoleh Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 5 Oktober 2011 dan Putusan Pengadilan Tinggi pada tanggal 10 November 2012. Di dalam putusan-putusan tersebut, dinyatakan Heni terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memalsukan surat”;
  • Meskipun putusan pidana tersebut belum BHT, PT.ASJ menjadikannya dasar untuk mengajukan gugatan balik (rekovensi) terhadap Heni. Dalam gugatan rekovensi, PT.ASJ mendalilkan mempunyai dasar hukum yang cukup untuk mengajukan PHK atas alasan kesalahan berat yang dilakukan Heni, sebagaimana diatur di dalam Pasal 158 UU 13/2003. Untuk itu, PT.ASJ akan memberikan Kompensasi PHK hanya berupa UPH sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) UU 13/2003;
  • Terhadap gugatan tersebut, majelis hakim PHI (Judex Facti) pada PN Jakarta Pusat telah memberikan Putusan No. 159/PHI.G/ 2012/PN JKT.PST., tanggal 10 Desember 2012 yang pada intinya menyatakan bahwa:
  • Hubungan kerja antara PT.ASJ dengan Heni dinyatakan putus terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2011;
  • Menghukum PT.ASJ untuk membayar Kompensasi PHK kepada Heni berupa Uang Pisah dan Upah Proses, seluruhnya sebesar Rp. 22.500.000,-;
  • Merasa tidak puas dengan putusan tersebut, tanggal 3 Januari 2013 Heni mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung;
  • Mengingat belum terdapat putusan pidana yang telah BHT, majelis hakim kasasi Mahkamah Agung (Judex Juris)  kemudian mengeluarkan Putusan Sela Nomor 112 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 28 Maret 2013. Pada intinya, putusan sela tersebut menangguhkan pemeriksaan perselisihan antara Heni dengan PT. ASJ, sampai dengan adanya putusan pidana yang telah BHT terkait dengan kesalahan Heni memalsukan voucher perusahaan;
  • Pada tanggal 1 Juni 2016, majelis hakim kasasi (Judex Juris) menerima Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1782 K/Pid/2012, terkait perkara pidana Heni yang telah BHT. Dengan adanya putusan pidana yang BHT, majelis hakim kasasi (Judex Juris) memberikan pertimbangan sebagai berikut:
    • Bahwa Heni telah terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dalam putusan pidana yang telah BHT;
    • Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 160 ayat (7) UU 13/2003 Jo. Rumusan Hukum Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2012, PHK dibenarkan terhadap pekerja dengan Kompensasi PHK [1 (x) UPMK + UPH];
    • Disebabkan masa kerja Heni adalah selama 12 Tahun dan upah terakhir sebesar Rp. 4.500.000,-, maka perhitungan Kompensasi PHK wajib dibayarkan oleh PT.ASJ dirinci sebagai berikut:
Kompensasi PHK Perhitungan Jumlah
UPMK 5 x Rp. 4.500.000,- Rp. 22.500.000,-
UPH 15% x Rp. 22.500.000,- Rp.   3.375.000,-
Total Rp. 25.875.000,-
  • Dalam putusannya, majelis hakim kasasi (Judex Juris) mengabulkan permohonan kasasi Heni dan membatalkan putusan majelis hakim PHI (Judex Facti). Selanjutnya mengadili sendiri dengan putusan:
    • Menyatakan putus hubugan kerja antara PT.ASJ dengan Heni sejak putusan Judex Facti diucapkan;
    • Menghukum PT.ASJ membayar Kompensasi PHK kepada Heni sejumlah Rp. 25.875.000,00.

Bertitik tolak dari perjalanan kasus di atas, terlihat penerapan kaidah hukum yang berkeadilan oleh Mahkamah Agung. Meskipun jumlah Kompensasi PHK yang diterima pekerja berdasarkan putusan majelis hakim kasasi (Judex Juris) tidak jauh berbeda dengan jumlah yang diterima pekerja berdasarkan putusan majelis hakim PHI (Judex Facti), akan tetapi Judex Juris benar-benar menerapkan norma hukum yang menggariskan bahwa PHK atas dasar kesalahan berat hanya dapat dilakukan setelah adanyaputusan pidanayang telah BHT. Disamping itu, mengingat Pasal 158 dan Pasal 159 UU 13/2003 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, Judex Juris tidak memaksakan norma tersebut hidup kembali. Majelis kasasi justru melakukan perhitungan Kompensasi PHK dengan mengacu pada norma lain yaitu Pasal 160 ayat (7) UU 13/2003 (PHK atas alasan pekerja ditahan pihak berwajib) Jo. Rumusan Hukum Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2012.


[1] Pasal 160 ayat (7) UU 13/2003  juncto Rumusan Hukum Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2012. Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung, No. 112 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 23 Juni 2016.

[2] Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi, No. 012/PUU/I/2003 tanggal 28 Oktober 2004.

[3] Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materil Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, SE Menaker No. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005, tanggal 7 Januari 2015.

[4] Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung, No. 112 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 23 Juni 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
WhatsApp chat