Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Alasan-Alasan Menurut Hakim Adil, Apa Hak Pekerja ?

Pada praktiknya, alasan PHK tidak terbatas pada  alasan-alasan yang terdapat dalam UU 13/2003. Cukup banyak putusan-putusan yang dikeluarkan majelis hakim PHI (Judex Facti) maupun majelis kasasi di Mahkamah Agung (Judex Juris) yang menyatakan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha putus disebabkan alasan-alasan lain. Dengan pertimbangan alasan tersebut akan lebih memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pada beberapa kasus perselisihan yang terjadi, majelis hakim justru dihadapkan pada keadaan “simalakama”. Pada satu sisi, pengusaha tidak mau lagi mempekerjakan pekerja. Pada sisi lain, pekerja juga tidak mau berkerja untuk pengusaha dan lebih memilih untuk memperoleh Kompensasi PHK. Padahal, secara hukum PHK yang dilakukan pengusaha tidak sah sehingga pekerja harus diperkerjakan kembali. Oleh karena itu, penerobosan hukum haruslah dilakukan oleh hakim dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi pekerja dan pengusaha untuk menemukan alasan terjadinya PHK.

Dengan memperhatikan keseluruhan kasus-kasus yang telah penulis kemukakan mulai dari bab kedua. Alasan-alasan lain yang menyebabkan putusnya hubungan kerja sebagaimana terlihat dalam pertimbangan putusan hakim, antara lain:

  • Baik pengusaha maupun pekerja telah kehilangan rasa kepercayaan satu sama lainnya sehingga hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha tidak lagi harmonis (disharmonis). Oleh karenanya, tepat dan belasan hukum putus hubungan kerja (PHK) dengan menerima Kompensasi PHK; [1] atau
  • Meskipun pengusaha sedang tidak melakukan efisiensi, akan tetapi atas pertimbangan tersendiri hakim justru mejatuhkan PHK karena efisiensi sebagaimana diatur Pasal 164 ayat (3) UU 13/2003; atau
  • Terbukti pekerja diputus hubungan kerjanya oleh pengusaha tanpa ada kesalahan atau pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja, PP atau PKB maupun Peraturan Perundang-undangan. Oleh karenanya, tepat dan belasan hukum putus hubungan kerja (PHK) dengan menerima Kompensasi PHK. [2]

Alasan-alasan tersebut di atas, merupakan alasan yang diputuskan oleh hakim atas pertimbangannya sendiri. Oleh karena itu, Kompensasi PHK yang diterima oleh pekerja sangat tergantung pada pertimbangan hakim yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, serta kemampuan pekerja untuk meyakinkan hakim. Pada umumnya, Kompensasi PHK dikembalikan kepada pertimbangan majelis hakim.


[1] Mahkamah Agung, Putusan Mahakamah Agung, No. 296 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 28 Mei 2015;

[2] Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung, No. 208 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 24 Mei 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
WhatsApp chat