Bagaimana Cara Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ?

Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) merupakan tiga suku kata yang menjadi momok menakutkan bagi pekerja. Dalam hal terjadi PHK, maka pihak yang biasanya dirugikan adalah pekerja. Mulai dari usia yang tidak lagi bisa melamar pekerjaan baru, penghasilan yang terhenti, dan segala bentuk cicilan/pinjaman yang sulit terbayarkan. Untuk itu, sebagai upaya melindungi kepentingan pekerja, Pasal 151 UU 13/2003 menggariskan tiga tahapan yang harus ditempuh sebelum melakukan PHK.

Pertama, pengusaha, pekerja, serikat pekerja dan pemerintah dengan segala upaya harus berusaha agar jangan terjadi PHK. Frasa “dengan segala upaya” menyiratkan arti bahwa setiap pihak harus melakukan kegiatan atau aktifitas positif yang pada akhirnya dapat mencegah atau menghindari terjadinya PHK.[1] Usaha tersebut, meliputi namun tidak terbatas pada tindakan: pengaturan ulang jam kerja, penghematan, resktrukturisasi, reorganisasi metoda kerja, dan memberikan pembinaan kepada pekerja.

Kedua, apabila segala upaya telah dilakukan, namun PHK tidak dapat terhidarkan, maka maksud untuk melakukan PHK wajib dirundingkan terlebih dahulu. Perundingan tersebut dilakukan oleh pengusaha dengan serikat pekerja atau dengan pekerja itu sendiri.[2]

Terakhir, dalam hal PHK merupakan jalan satu-satunya yang harus ditempuh dan diambil, maka pelaksanaanya haruslah berdasarkan peraturan perudang-undangan. Pelaksanaan PHK harus dilakukan sebagaimana dijelaskan berikut:

  1. Pengusaha hanya dapat melakukan PHK setelah memperoleh penetapan dari LPPHI (kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan).[3] PHK yang dilakukan tanpa penetapan LPPHI, adalah batal demi hukum.[4] Sehingga, PHK dianggap tidak pernah terjadi dan pekerja berhak untuk tetap dipekerjakan serta mendapat upah yang diperjanjikan.[5]
  2. Pengusaha dapat melakukan PHK tanpa penetapan LPPHI untuk kondisi atau keadaan sebagai berikut:[6]
  3. Pekerja masih dalam masa percobaan kerja (sepanjang di dalam PKWTT  dipersyaratkan secara tertulis klausula tentang masa percobaan selama maksimal 3 bulan);
  4. Pekerja mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri dan tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha. Untuk mencegah penyelewengan oleh pengusaha, pekerja diberikan hak untuk dapat mengajukan gugatan kepada LPPHI dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal PHK;[7]
  5. Berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan PKWT untuk pertama kali;
  6. Pekerja mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam Perjanjian Kerja, PP, PKB, atau peraturan perundang-undangan; atau
  7. Pekerja meninggal dunia.
  8. Setelah 6 (enam) bulan pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena  ditahan pihak berwajib untuk menjalani proses perkara pidana. Namun demikian, pekerja tetap mempunyai hak untuk dapat mengajukan gugatan ke LPPHI dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal PHK.[8]
  9. Menurut Pasal 1603g KUHPerdata, jika hubungan kerja diadakan untuk waktu yang tidak tentu atau sampai dinyatakan putus (diakhiri), maka masing-masing pihak berhak memutuskannya dengan pemberitahuan PHK.[9]
  10. Pengusaha dilarang melakukan PHK atas alasan:[10]
    • Pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus.
    • Pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara.
    • Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya.
    • Pekerja menikah.
    • Pekerja hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayi-nya (khusus bagi pekerja perempuan).
    • Pekerja mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya di dalam satu perusahaan[11]
    • Pekerja mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja.
    • Pekerja melakukan kegiatan serikat pekerja di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, PP, atau PKB.
    • Pekerja mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan.
    • Pekerja berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan.
    • Pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.
  11. Selama dalam proses PHK, baik pengusaha maupun pekerja harus tetap menjalankan kewajibannya masing-masing. Apabila pengusaha beranggapan pekerja tidak perlu lagi bekerja karena suatu alasan subjektif, misalnya ditakutkan pekerja merusak atau membahayakan aset perusahaan, maka pengusaha dapat melakukan skorsing terhadap pekerja. Dengan ketentuan, pengusaha tetap berkewajiban membayarkan segala upah dan hak-hak lain yang biasa diterima pekerja tersebut.[12]

[1] Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN 4279, Penjelasan Pasal 151.

[2] UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 151 ayat (2).

[3] UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 151 ayat (3), Pasal 152 ayat (1).

[4] UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 155 ayat (1) Jo. Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi, No. 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011.

[5] UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 170.

[6] UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 154.

[7] UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 171.

[8] UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 160 ayat 6 jo. Pasal 171.

[9] Gus Herma Van Voss, dkk, Bab-Bab tentang Hukum Perburuhan Inonesia. hlm. 33.

[10] Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan,UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 153 ayat (2).

[11] Putusan Mahkamah Konstitusi No.  13/PUU-XV/2017 tanggal 7 Desember 2017.

[12] UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 155.

2 thoughts on “Bagaimana Cara Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
WhatsApp chat