Apa bentuk Kompensasi bagi Pekerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ?

Pada praktiknya, banyak pihak menggunakan istilah PMTK untuk hak yang diterima pekerja pada saat pengusaha melakukan PHK. PMTK sendiri merupakan singkatan dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Menurut penulis, penggunaan istilah PMTK untuk hak yang diterima pekerja saat terjadi PHK adalah kurang tepat. Untuk itu, guna menghindari penggunaan istilah yang tidak sesuai dengan arti yang diharapkan, maka hak yang diterima pekerja pada saat terjadi PHK selanjutnya disebut dengan “Kompensasi PHK”.

Berdasarkan UU 13/2013 Kompensasi PHK terbagi atas: (1) Uang Pesangon (“Pesangon”); (2) Uang Penghargaan Masa Kerja (“UPMK”); (3) Uang Penggantian Hak (“UPH”); (4) Uang Pisah; dan/atau (5) Upah Proses. Meskipun terdiri dari 5 (lima) komponen, bukan berarti setiap pekerja yang di PHK berhak atas komponen-komponen tersebut secara keseluruhan (komulatif). Pemberian Kompensasi PHK sangat digantungkan pada alasan yang mendasari PHK. Misalnya, apabila seorang pekerja mengundurkan diri (PHK atas kemauan pekerja), maka pekerja tidak berhak atas Pesangon tetapi hanya berhak atas Uang Pisah dan UPH. Apabila pekerja di PHK karena melakukan pelanggaran dan telah diberikan teguran tertulis oleh pengusaha, maka pekerja hanya berhak atas Pesangon, UPMK dan UPH. Untuk lebih jelasnya, akan diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

Uang Pesangon (“Pesangon”)

Berdasarkan Pasal 156 ayat (2) UU 13/2003, rumusan perhitungan paling sedikit (minimal) Pesangon yang diberikan kepada pekerja adalah sebagai berikut:

MASA KERJA PESANGON
<1 tahun 1 bulan upah
≥ 1 tahun tetapi < 2 tahun 2 bulan upah
≥ 2 tahun tetapi < 3 tahun 3 bulan upah
≥ 3 tahun tetapi < 4 tahun 4 bulan upah
≥ 4 tahun tetapi < 5 tahun 5 bulan upah
≥ 5 tahun tetapi < 6 tahun 6 bulan upah
≥ 6 tahun tetapi < 7  tahun 7 bulan upah
≥ 7 tahun tetapi < 8  tahun 8 bulan upah
≥ 8 tahun 9 bulan upah

Uang Penghargaan Masa Kerja (“UPMK”)

Berdasarkan Pasal 156 ayat (3) UU 13/2003, rumusan perhitungan paling sedikit (minimal) UMPK yang diberikan kepada pekerja adalah sebagai berikut:

MASA KERJA UPMK
≥ 3 tahun tetapi < 6 tahun 2 bulan upah
≥ 6 tahun tetapi < 9 tahun 3 bulan upah
≥ 9 tahun tetapi < 12 tahun 4 bulan upah
≥ 12 tahun tetapi < 15 tahun 5 bulan upah
≥ 15 tahun tetapi < 18 tahun 6 bulan upah
≥ 18 tahun tetapi < 21 tahun 7 bulan upah
≥ 21 tahun tetapi < 24 tahun 8 bulan upah
≥ 24 tahun 9 bulan upah

Uang Penggantian Hak (“UPH”)

Berdasarkan Pasal 156 ayat (4) UU 13/2003, pemberian UPH sangat tergantung pada hak-hak yang masih ada pada saat pekerja di PHK, sehingga tidak bisa disamaratakan. Adapun hak-hak tersebut terdiri atas:

Cuti tahunan yang Belum Diambil

Pemberian penggatian cuti tahunan adalah tergantung pada jumlah sisa cuti tahunan yang dimiliki oleh pekerja. Jika pekerja sama sekali belum mengambil hak cuti tahunannya, maka jumlah maksimal penggantian uang cuti yang akan diterima pekerja dari pengusaha adalah dengan rumusan sebagai berikut:

 Pengganti Cuti : Upah 1 Bulan  (÷) Jumlah Hari Kerja Per Bulan (×) 12

Jika ternyata Perjanjian Kerja, PP atau PKB menggariskan pengaturan hak cuti lebih dari 12 (dua belas) hari, maka perhitungannya harus disesuaikan. Misalnya, berdasar PKB seorang pekerja berhak memperoleh cuti 18 hari per tahun, maka faktor pengalinya menjadi × 18 (dikali delapan belas).

Biaya atau Ongkos Pulang

Pengaturan di dalam UU 13/2003 terkait biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat dimana pekerja diterima bekerja belum terlalu jelas. Oleh karena itu, ada baiknya pengusaha mengaturnya lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerja, PP atau PKB agar tidak terjadi perbedaan pendapat sewaktu terjadi PHK. Jika tidak diatur di dalam Perjanjian Kerja, PP atau PKB, maka pemberian biaya atau ongkos tersebut haruslah dapat dibuktikan, dibayarkan dan diperhitungkan dengan nilai yang wajar.

Penggantian untuk Perumahan dan Pengobatan

Pemberian penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan biasanya diberikan kepada pekerja yang telah memenuhi syarat tertentu. Oleh karena itu, pengaturan “syarat” tersebut perlu ditetapkan di dalam Perjanjian Kerja, PP atau PKB. Di dalam UU 13/2003, pemberian uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan diberikan dengan rumusan perhitungan sebagai berikut:

  • 15% x (Pesangon + UMPK); atau
  • 15% x (UPMK), apabila pekerja tidak berhak atas Pesangon.

Penggantian lainnya

Pemberian “hal hal lain” sangat tergantung pada aturan masing-masing perusahaan, biasanya ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, PP atau PKB. Sebagai perwujudan kebebasan berkontrak (freedom of contract), pengusaha dan pekerja dapat saja membuat pengaturan terkait hal-hal lain yang akan diterima oleh pekerja apabila terjadi PHK. Misalnya, pekerja berhak atas uang pisah, komisi, bonus, tambahan keuntungan, dan lain sebagainya.

Uang Pisah

Berdasarkan ketentuan di dalam UU 13/2003, Uang Pisah merupakan bagian dari hak pekerja yang mengundurkan diri atau dikualifikasikan mengundurkan diri. Sayangnya UU 13/2003 tidak menetapkan besaran ataupun rumusan perhitungan Uang Pisah yang berhak diterima pekerja. Dengan demikian, pemberian Uang Pisah sangat digantungkan pada pengaturan di dalam Perjanjian Kerja, PP atau PKB. Permasalahannya, jika ternyata Perjanjian Kerja, PP atau PKB tidak memuat pengaturan terkait Uang Pisah, maka apakah berarti pekerja menjadi tidak berhak atas Uang Pisah ? Padahal, beberapa ketentuan di dalam UU 13/2003 secara eksplisit mengatur dan memberikan kejelasan terkait eksistensi Uang Pisah.

Menurut hemat penulis, permasalahan tersebut dapat terjawab oleh Putusan Mahkamah Agung No. 458 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 26 Juli 2016.[1] Berdasar putusan tersebut, terdapat kaidah hukum yang pada intinya mengatur bahwa ketiadaan pengaturan Uang Pisah di dalam Perjanjian Kerja, PP atau PKB tidak otomatis menghilangkan hak pekerja atas Uang Pisah. Pekerja masih tetap berhak menuntut ke pengadilan agar menghukum perusahaan untuk membayar Uang Pisah tersebut. Pada praktiknya, rumusan perhitungan Uang Pisah yang dilakukan oleh hakim tidak terlalu jauh berbeda dengan rumusan perhitungan UPMK.

Upah Proses

Upah Proses merupakan bagian dari Kompensasi PHK. Perhitungannya didasarkan pada jumlah (akumulasi) seluruh upah pekerja yang tidak dibayarkan oleh pegusaha, selama proses penyelesaian perselisihan PHK di LPPHI.  Secara eksplisit tidak terdapat pengaturan terkait Upah Proses di dalam UU 13/2003. Namun demikian, dengan memperhatikan Pasal 155 ayat (2) dan Pasal  93 ayat (2) huruf f UU 13/2003, terlihat adanya hak pekerja akan Upah Proses. Untuk lebih jelaskan diuraikan sebagai berikut:

  • Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. No 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011, menggariskan bahwa, selama putusan LPPHI belum BHT (inkracht van gewijsde), baik pengusaha maupun pekerja harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.[2]
  • Pasal 93 ayat (2) huruf f UU 13/2003 menggariskan bahwa, prinsip tidak bekerja tidak dibayar (no work no pay) tidak berlaku dalam hal pekerja bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari  pengusaha.

Bertitik tolak dari ketentuan tersebut di atas, sepanjang seorang pekerja dapat membuktikan bahwa ia bersedia melaksanakan pekerjaan, akan tetapi pengusaha tidak mau mempekerjakannya dan tidak pula melakukan tindakan skorsing sebagaimana dimaksud Pasal 155 ayat (3) UU 13/2003, maka pekerja yang di PHK berhak memperoleh Upah Proses.

Mengingat adanya kewajiban akan uang proses ini, maka pengusaha perlu mempertimbangkan dampak dari membiarkan PHK tanpa proses hukum. Dalam arti, apabila ternyata terbukti pengusaha melakukan PHK terhadap pekerja tanpa dasar hukum dan ternyata PHK dilakukan tanpa penetapan LPPHI, maka membiarkan PHK dalam waktu lama tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi pengusaha. Hal ini disebabkan oleh adanya kewajiban untuk membayar Upah Proses yang besarnya ditentukan oleh hakim di dalam putusan akhir. Pada praktiknya, pengenaan upah proses tersebut dijatuhkan bermacam-macam, mulai dari 6 (enam) bulan, 8 (delapan) bulan, bahkan 51 (lima puluh satu) bulan. Hal ini tergantung pada pertimbangan dan kebijaksanaan hakim yang memutus perkara. Meskipun di dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2015 telah disebutkan bahwa Upah Proses maksimal adalah 6 (enam) bulan,[3] namun pada praktiknya tidak dilakukan dengan konsisten. Oleh karena itu, pengusaha perlu berpikir 2 (dua) kali sebelum membiarkan PHK tanpa proses hukum.

Terlepas dari itu, pada praktiknya terdapat beberapa dasar gugatan PHK yang tidak diberikan Upah Proses, yaitu: Pekerja Mengundurkan Diri; Pekerja Melakukan Tindak Pidana (Terdapat Putusan Pidana yang Berkekuatan Hukum Tetap); Gugatan diajukan oleh Pekerja yang telah Pensiun; Gugatan diajukan oleh Ahli Waris Pekerja; Pekerja terbukti melakukan Pelanggaran Berat; Perusahaan Tutup; Perusahaan Pailit; Pekerja memohonkan PHK berdasar Pasal 169 UU 13/2003; Berkahirnya waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); Pekerja sudah bekerja di perusahaan lain; Pekerja dikualifikasikan mengundurkan diri.


[1] Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung, Putusan No. 458 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 26 Juli 2016.

[2] Mahkamah Konstitusi, Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. No 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011

[3] Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

1 thought on “Apa bentuk Kompensasi bagi Pekerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
WhatsApp chat