Konsumen Malang Konsumen Sayang

Di tengah pasatnya perkembangan era globalisasi, mekanisme pasar bebas telah merasup ke semua lini kehidupan ekonomi seluruh dunia. Development menjadi cara dan pandangan hidup negara maju, serta negara berkembang seperti Indonesia. Menjamurnya perusahaan multinasional dan transnasional, dengan berbagai variasi barang dan jasa yang dihasilkan, merupakan sesuatu yang tidak terelakkan lagi. Di tengah semua keglamoran tersebut, masyarakat sebagai konsumen, sangat miskin perhatian bahkan mulai dilupakan Negara ini. Masih tertatih tatihnya perlindungan terhadap kepentingan konsumen, mengakibatkan hukum perlindungan konsumen bagaikan kerakap di atas batu, hidup segan mati pun enggan.

Hadirnya UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai salah satu upaya dalam menjamin adanya kepastian hukum dan memberi perlindungan terhadap konsumen, dalam implementasinya masih jauh panggang dari api. Kedudukan yang memang tidak sejajar antara konsumen dan produsen, ditambah kebijakan pemerintah yang tidak memihak, seperti mengonversi pasar lokal menjadi supermarket, mal dan sejenisnya, membuat konsumen tak mempunyai posisi tawar (bargaining position) dalam melakukan transaksi. Walaupun kehadiran pasar-pasar modern membawa kemudahan kepada konsumen, tetapi di lain sisi, konsumen hanya menjadi sapi dungu yang siap untuk diperah.

Korban Iklan Lebay

Siapa yang tidak tergiur dengan iklan di media masa yang terkadang sangat agresif dan tidak masuk akal. Mulai dari rambut yang ditarik-tari tapi tetap kuat apabila menggunakan sampo tertentu, losion ataupun sabun yang membuat kulit seputih mutiara, makanan yang mengakibatkan orang bisa lari secepat harimau, susu yang mengakibatkan balita bisa menyuguhkan minuman atau memakai kancing bajunya sendiri, ataupun iklan odol gigi yang membuat udara sedingin es. Dengan iklan yang  sangat menggoda, konsumen telah didoktrin untuk percaya pada hal-hal yang sebenarnya penuh tipuan.

Tak kalah kejamnya lagi, promosi yang dilakukan operator kartu seluler di Indonesia. Merayu konsumen dengan segala promo gratis sms, nelfon, online dan bayak fitur gratis lainnya, tetapi  ketentuan-ketentuan berlaku yang merugikan tak pernah disampaikan, jika pun ada pasti dibuat dengan huruf kecil bahkan tidak bisa dibaca. Seenak perutnya melakukan perubahan terhadap layanan yang mereka berikan, belum lagi pencurian pulsa yang terkadang tidak disadari, iklan-iklan sampah yang memenuhi inbook pada phonesel, mengakibatkan konsumen seakan di jajah oleh kartu-kartu seluler. Tiada daya yang bisa dilakukan konsumen, berpindah-pindah dari satu operator ke operator lainnya atau tetap setia dengan satu operator dan pasrah menerima semua penganiayaan yang mereka lakukan.

Tidak puas dengan iklan penipuan, teknik menjual dengan diskon besar-besaran ataupun beli satu gratis satu, tak jarang dilakukan oleh banyak produsen negeri ini. Padahal yang mereka lakukan hanyalah memanipulasi harga-harga yang ada, dengan menaikkan harga barang atau produk terlebih dahulu, baru setelah itu diberikan diskon atau digratiskan satu item. Apakah ini bukan penipuan terhadap konsumen?. Konsumen mana yang tidak tergiur akan pemberian diskon yang mencapai 90% ?.

Klausula Baku dan Eksonerasi

Posisi konsumen semakin ditekan dengan hadirnya perjanjian yang isinya hanya ditetapkan sepihak saja (klausula baku). Walaupun dalam UU Perlindungan Konsumen, klausula baku bukanlah suatu hal yang dilarang, tapi sangat sedikit orang yang sadar ketika klausula baku telah berubah menjadi klausula eksonerasi yang secara nyata merenggut hak-hak masyarakat sebagai konsumen.

Dapat kita lihat pada jasa parkir di berbagai area penting di Kota Padang, padahal konsumen telah membayar mereka untuk menjaga kendaraan agar tidak hilang ataupun rusak, tapi dengan seenaknya mereka menuliskan pada karcis parkir “kami tidak bertanggung jawab atas semua kerusakan ataupun kehilangan kendaraan bermotor Anda” atau “jika karcis ini hilang Anda didenda sebesar Rp.15.000”. Apakah ini adil ?. Ketika konsumen telah membayar jasa yang mereka sediakan, tapi mereka justru mengalihkan semua tanggung jawabnya kepada konsumen secara sepihak. Apa gunanya kita membayar parkir ?, kalau tidak ada jaminan bahwa kendaraan kita akan selalu aman dan selamat. Sebagai penyedia jasa sudah seharusnya mereka menyisihkan sedikit uang yang kita berikan untuk premi asuransi.

Dimanakah Perlindungan ?

Begitu banyak pelanggaran yang dilakukan terhadap hak-hak konsumen, baik dalam tahap pra trasaksi, transaksi ataupun pasca transaksi. Padahal UU Perlindungan Konsumen telah tegas dan jelas memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan segala hak-haknya. UU juga tidak melupakan perhatian terhadap pelaku usaha melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas semua pelanggaran yang mereka lakukan.

Hadirnya doktrin Strict Product Liability sebagaimana dimuat dalam pasal 22 UU Perlindungan Konsumen, yang menyatakan “bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan menjadi beban dan tanggung jawab pelaku usaha”, secara langsung telah memberikan kedudukan istimewa kepada konsumen. Jika selama ini dalam hukum perdata penggugat harus membuktikan gugatannya, maka setelah ada doktrin tersebut, ketika konsumen menggugat maka pelaku usaha harus membuktikan dirinya tidak bersalah.

Kehadiran lembaga BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Indonesia), LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) dan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), sebagaimana dimuat dalam UU Pelindungan Konsumen pastilah semakin meningkatkan bargaining position konsumen dalam melakukan transaksi. Akan tetapi sangat disayangkan, UU dengan aturan yang sangat memihak kepada konsumen (das sollen), tidak diiringi implementasi yang membanggakan (das sein). Masih banyak konsumen di Indonesia yang harus pasrah dengan ketidakberdayaan mereka atas perlakuan para pelaku usaha.

Mirisnya, pemerintah sendiri sebagai pelaku usaha justru ikut-ikutan mencederai hati konsumen. Buruknya pelayanan Rumah Sakit Pemerintah, PLN dengan semua pemadamannya, PDAM dengan air bercacingnya, KAI dengan kecelakaan dan keterlambatannya, semakin memperjelas ketidakberpihakan pemerintah kepada konsumen. BUMN yang tujuan awalnya menyejahterakan rakyat tapi pada akhirnya justru menyiksa dan menginjak-nginjak rakyat sendiri.

Ayo Jadi Konsumen cerdas

Menjadi konsumen cerdas merupakan hal yang paling diharapkan Hukum Perlindungan Konsumen. Sadarnya konsumen akan hak dan kewajibannya, serta memahami segala tindakan yang bisa mereka lakukan ketika berhadapan dengan para pelaku usaha nakal, niscaya akan memproteksi diri sendiri dari setiap hal yang akan merugikan. Slogan “Ayo Jadi Konsumen Cerdas” sebagaimana yang belakangan ini disuarakan Pemko Padang, setidaknya telah memperlihatkan sedikit semangat pemerintah kota dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Tidak cukup dengan itu saja, sudah seharusnya pemerintah melakukan penyuluhan dan pendidikan terhadap masyarakat agar mengetahui semua hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Di samping itu, pemerintah pun harus tetap dan terus berusaha melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan terhadap perlindungan konsumen, agar tidak ada lagi dan lagi konsumen malang yang selalu ditindas para pelaku usaha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
WhatsApp chat